Rabu, 08-07-09

MAKASSAR -- Dari 254 aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang diserahkan sebelas developer ternyata baru 109 bersertifikat. Selebihnya, belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal ini diungkap pelaksana tugas Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Makassar, Haidil Adha, pada pertemuan antara Komisi A DPRD Kota Makassar dan Pemkot Makassar, Selasa, 7 Juli. Selain Haidil, juga hadir Kepala Dispenda Kota Makassar, Sabir L Ondo, yang mewakili Walikota Makassar.

Menurut Haidil, fasum-fasos tersebut berupa jalanan, drainase, masjid, dan lapangan sepak bola yang ada di sejumlah perumahan. Hanya saja, Haidil tidak merinci sebelas developer tersebut. Menurut Haidil, anggaran untuk pembuatan sertifikat aset pada tahun anggaran 2009 ini sangat minim. Totalnya Rp 100 juta.

Melihat banyaknya aset yang lepas, dewan menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk tim pemburu aset. Salah seorang anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Saleh Manda, mengungkapkan, pemkot sangat mandul dalam pembenahan aset.

Sehingga banyak aset yang diklaim orang perorang. Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Syamsu Rizal, mengusulkan untuk membentuk tim, bahkan badan khusus untuk mengelola aset.

Atas dasar Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Yusuf Gunco yang memimpin pertemuan merekomendasikan kepada Pemkot Makassar untuk membuatkan sertifikat seluruh aset termasuk fasum-fasos yang diserahterimakan pengembang.

Sabir L Ondo juga mengaku resah dengan banyaknya aset yang lepas. Namun kata Sabir, Pemkot Makassar saat ini sudah melakukan usaha maksimal dengan melakukan inventarisasi. Sabri juga berjanji akan menyelesaikan sejumlah fasum-fasos yang masih berpolemik. (asw)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=63634