Sabtu, 13 Juni 2009 pukul 16:04:00

YOGYAKARTA -- Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan hal tersebut juga tercantum di Undang-undang Dasar (UUD) RI 1945 dimana setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan kesehatan lahir dan batin. Karenanya kunci pembangunan sebuah bangsa adalam kesehatan itu sendiri. ''Dan kunci pembangunan kesehatan adalah ibu. Kalau Ibu-ibu tidak bergerak pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan, tidak mungkin bapak-bapak melakukan itu,'' papar Menteri Kesehatan Dr Fadillah Supari saat menjadi pembicara di hadapan peserta Tanwir Aisyiyah II di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (13/6) kemarin.

Tanwir Aisyiyah II periode 2005-2010 itupun diikuti seluruh pimpinan wilayah dan daerah se-Indonesia. Tanwir sendiri akan berlangsung hingga Ahad (156) mendatang.

Diakui Menkes, prioritas Departemen Kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah meningkatkan kesehatan Ibu dan anak. Targetnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Karenanya kata Menkes, pihaknya terus berusaha mengefisiensikan dana yang ada untuk program tersebut. Salah satu cara adalah dengan mengajak organisasi masyarakat berbasis ibu-ibu seperti halnya Aisyiyah melalui berbagai program.

Hasilnyapun ternyata cukup terlihat, angka kematian ibu bisa ditekan dari 307 kasus pada tahun 2004 menjadi 228 pada tahun 2008 lalu. ''Targetnya memang 226 tetapi ada beberapa bencana termasuyk di Yogyakarta sehingga terget itu meleset sedikit tetapi mendekati menjadi 228,'' tambahnya. Angka gizi burukpun kata dia, juga menurun dari 20 menjadi 18,4.

Dikatakannya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah. Karenanya pemeirntah wajib memberikan akses layanan kesehatan bagi warganya baik itu miskin maupun kaya. Karena itulah Depkes, telah elakukan beberapa terobosan terkait hal itu. Salah satunya adalah kebijakan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) dan Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Melalui program itu pemerintah dengan dana APBN membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

''Saya pernah menjumpai kasus ada ibu tidak bisa menebus anaknya yang dilahirkan di Puskesmas dengan dana Rp 350 ribu. Itu jangan sampai lagi terjadi,'' tegasnya.

Selain itu lanjut Menkes, pihaknya juga membuat sebuah peraturan pemerintah terkait sistem layanan di rumah sakit di Indonesia. Melalui PP tersebut Depkes memberlakukan sistem pelayanan RS berupa Badan Layanan Umum. ''Dua bulan saat saya pertama kali bekerja sebagai Menteri, rumah sakit akan diprivatisasi. Saya prihatin itu, bagaimana masyarakat saya bisa mengakses layanan kesehatan bagaimana yang miskin. saya berusdaha keras dan akhirnya keluar PP tersebut. Tetapi ini baru PP dan bukan Undang-undang sehingga bisa saja berubah kalau tidak kita perjuangkan,'' tegasnya.

Menurut Menkes, sebagai organisasi perempuan yang cukup tua di Indonesia, Aisyiyah telah banyak berkiprah untuk bidang kesehatan khususnya ibu dan anak. ''Organisasi Aisyiyah juga telah lama terjun untuk pelayanan kesehatan ini di Indonesia. Sehingga sebetulnya pemerintah hutang budi pada Aisyiyah. Ke depan pemerintah memang harus terus bergandeng tangan dengan Aisyiyah,'' tegasnya.

Usai memberikan ceramah dihadapan peserta tanwir, Menkes meresmikan Rumah Pelayanan Kesehatan dan Bersalin (RPKB) Aisyiyah di Pleret Kulonprogo. Unit layanan kesehatan milik Aisyiyah itupun merupakan unit yang kesekian ribu yang dimiliki organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut di Indonesia.

Sementara itu Ketua PP Aisyiyah Prof Dr Chamamah Soeratno mengatakan, Tanwir Aisyiyah ke 2 tersebut merupakan persiapan untuk menghadapi Muktamar seabad Muhammadiyah yang akan digelar di Yogyakarta tahun 2010 mendatang. yli/fif

http://www.republika.co.id/berita/56180/Menkes_Kunci_Pembangunan_Kesehatan_Ada_Pada_Ibu