Rabu, 8 Juli 2009 | 04:45 WIB

Jakarta, Kompas - Praktik pertambangan di daerah, yang diharapkan mendulang kesejahteraan bagi masyarakat, justru memunculkan konflik. Penolakan warga sering kali tidak dihiraukan karena pemerintah justru memberikan izin. Tak sedikit konflik bertahan bertahun-tahun sehingga kesejahteraan masyarakat semakin merosot.

Mengenai konflik di daerah pertambangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui banyaknya konflik yang muncul. Di Kulon Progo, Yogyakarta, misalnya, proyek percontohan tambang pasir besi PT Jogja Magasa Mining ditolak warga sejak awal hingga kini. Namun, kontrak karya tetap ditandatangani pemerintah.

”Itu menjadi kontrak karya ke-13,” kata Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Witoro Soelarno di Jakarta, kemarin.

”Penolakan tambang pasir besi itu adalah harga mati,” ujar Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo Supriyadi. Pihak PPLP, beranggotakan lebih dari 11.000 orang, telah melakukan berbagai upaya dialog dengan berkirim surat kepada Bupati Kulon Progo, Gubernur DI Yogyakarta, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, bahkan sampai ke Presiden.

Pihak PT Jogja Magasa Mining, pemegang pertambangan, berusaha menjelaskan ke masyarakat bahwa proses pertambangan tidak akan merusak karena hanya 100 hektar per tahun dan akan dikembalikan lahannya, dipupuk agar bisa dijadikan lahan pertanian. Pemilik tanah juga akan mendapatkan kompensasi.

Namun, justru masyarakat semakin antipati karena lebih dari 1 hektar lahan tanaman cabai gagal panen akibat tutupan abu dan debu dari proses ekstrasi besi.

Konflik lain terjadi pada awal Juni 2009. Markas Kepolisian Sektor Mandor di Kalimantan Barat, dirusak oleh massa menyusul ditangkapnya 17 penambang liar.

Sementara itu, di Bombana, Sulawesi Tenggara, ratusan kelompok masyarakat penambang emas rakyat berkonflik dengan pemerintah. Penyebabnya adalah sebanyak 14 kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah awal 2009 lalu tumpang tindih dengan kawasan yang diklaim milik warga.

”Kalau pengelolaannya sesuai prosedur dari awal, memantau pelaksanaan di lapangan, dan mendengarkan yang diinginkan masyarakat, konflik seharusnya dapat dihindarkan,” katanya.(TIM KOMPAS)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/08/04453987/pemerintah.sering.berpihak.ke.investor