Selasa, 03 November 2009 | 22:27 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendesak PT Inco mengembalikan 108 ribu dari 118 ribu hektare lahan konsensi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, yang akan dikeruk untuk industri nikel. Alasannya, lahan tersebut hendak diberikan kepada investor lain.

“Kami mempertegas posisi pemerintah provinsi terhadap Inco agar lahan yang belum dijamah bisa bermanfaat bagi daerah,” kata Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, usai pertemuan tertutup dengan pejabat Inco di Hotel Clarion Makassar, Selasa (3/11).

Syahrul mengatakan Inco tidak punya pilihan. Sebab, kata Syahrul, lahan konsensi yang dikuasai Inco iakan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekenomian daerah. Pemerintah provinsi mempunyai rencana jangka panjang dengan menawarkan lahan yang belum tersentuh eksplorasi Inco kepada investor lain.

“Kembalika saja lahan sekitar 100 ribu hektare kepada pemerintah daerah untuk ditawarkan kepada investor lain. Pemerintah provinsi menjamin kelangsungan penambangan Inco di Sorowako,” ucap Syahrul.

Penegasan Syahrul itu terkait kekecewaan terhadap beberapa kebijakan Inco yang tidak diberitahukan kepada pemerintah provinsi, misalnya pengalihan secara total manajemen dari Kanada itu ke perusahaan penambangan dari Brasil. Termasuk keputusan rasionalisasi tenaga kerja yang dilakukan Inco secara sepihak tanpa berkordinasi dengan pemerintah daerah.

“Semua kebijakan Inco harus dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan harus dibuat MoU baru untuk menjajaki bisnis lain. Banyak lahan konsensi Inco yang diserahkan kepada pihak lain tanpa kami ketahui,” ungkap dia.

Manager Regional Govermant Relation and Communication, Tri Rahman Batara mengatakan, PT Inco hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam kontrak kerja, di mana lahan konsensi dikuasai seluas 118 ribu hektare.

Meski baru mengolah 10.000 hektare, namun Inco sudah melakukan pemetaan lokasi ekplorasi tambang nikel di 108 ribu hektare lahan konsensi. Secara prosedural Inco terus melakukan pembukaan lahan baru seluas 1.000 hektare per tahun.

“Pembukaan lahan baru dengan cara penghijauan di lahan lama, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Inco memiliki visi sama dengan pemerintah provinsi untuk memajukan daerah,” ucap dia.

Penyerahan sisa lahan yang belum dimanfaatkan, kata dia, hanya bisa dilakukan dengan membatalkan kontrak kerja. Namun itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah pusat sebagai pemberi hak tambang kepada Inco.

Lahan konsensi yang dikuasai Inco seluas 218 ribu hektare yang tersebar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Semau lahan yang kuasai itu sudah ditetapkan dalam kontrak kerja yang ditandatangani dengan pihak pemerintah pusat.

“Kami hanya berpatokan pada kontrak karya dengan pemerintah pusat. Semua lahan konsensi sudah dipetakan dan sebagian sudah eksplorasi untuk kegiatan penambangan,” ucap dia.

SULFAEDAR PAY

http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/11/03/brk,20091103-206200,id.html