Kamis, 25 Juni 2009 | 03:00 WIB

ST SULARTO

Ada anomali! Ketika Indonesia dipuji Organisasi Buruh Internasional (ILO) berhasil mengantisipasi dampak krisis keuangan global, pada saat yang sama hingga Juni 2009 sebanyak 53.338 orang di-PHK dan 23.440 dirumahkan. Ironis! Indonesia dinilai mampu mengatasi krisis, padahal kenyataannya makin banyak jumlah penganggur dan TKI/TKW dengan kategori non-skilled labor atau semi-skilled labor.

Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY-JK, jumlah penganggur terus bertambah, selain karena terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi, juga kecilnya investasi, kurangnya kontribusi lulusan sekolah yang berketerampilan, belum lagi pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali.

Jumlah TKI/TKW dengan tujuan utama Malaysia disusul kawasan Timur Tengah—ke Malaysia mencapai 2,2 juta dan hanya 1,2 juta yang resmi terdaftar serta 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal—menggambarkan peta kasar daya saing dan kompetensi pekerja Indonesia. Sebagian besar masuk dalam jenis pekerjaan kasar, seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan buruh konstruksi.

Nilai tambah dan nilai kompetisi pekerja Indonesia rendah. Ditambah separuhnya ilegal, makin banyak perlakuan kasar dan pelecehan yang dialami TKI/TKW. Mereka digelari ”pahlawan devisa” berkat remitansi yang diterima neraca. Bagi negara, remitansi adalah pemasukan, tetapi kepergian mereka tidak pernah masuk dalam paradigma mengatasi pengangguran, sementara bagi pekerja bersangkutan adalah urusan hidup-mati.

Perkembangan ekonomi Indonesia membaik, tetapi pertumbuhan ini tidak menyerap tenaga kerja terutama munculnya sektor-sektor yang terpuruk akibat meningkatnya harga BBM dan pangan (Siswono Yudo Husodo: 2008). Kemiskinan mendera nelayan yang tidak bisa melaut karena melonjaknya harga solar dan rendahnya hasil tangkapan, buruh yang UMR-nya tidak mampu mengatasi peningkatan biaya hidup, dan struktur ketenagakerjaan yang menunjukkan 60 persen pekerja sektor informal dan hanya 31 persen bekerja di sektor formal.

Pemerintah tidak berpangku tangan, tetapi sering salah sasaran dan salah kebijakan. BLT yang seharusnya sebagai ”bantuan darurat”—diambil dari utang—dianggap sebagai jalan keluar. Mengatasi jumlah dan peningkatan keterampilan dianggap urusan sektoral. Bekerja bukan hanya mampu menyuapkan nasi ke mulut, tetapi juga mampu mengekspresikan diri alias memuliakan kehidupan (bdk Berma Klein Goldwijk dan Bas de Gaay Fortman, Where Needs Meet Rigths, 1999). Upaya keras pemerintahan SBY-JK sering direcoki terjadinya gempa dan musibah beruntun serta maraknya korupsi di tengah upaya pemberantasan korupsi dan perilaku korup.

Dengan kondisi yang ada, di bawah bayangan partai-partai yang mengintai siap merebut kekuasaan, pemerintahan SBY-JK merasa sudah bekerja maksimal. Ekonom yang duduk dalam lingkungan eksekutif, Boediono, misalnya, menyebut lemahnya kinerja birokrasi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Boediono, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?:2009).

Selain institusi, disebut oleh Boediono—kini calon wakil presiden pasangan SBY—untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dibutuhkan selain faktor kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, juga kemampuan teknologi. Faktor-faktor itulah yang akan menentukan apakah Indonesia pada 25 tahun yang akan datang mendekati Malaysia atau Mali.

Tidak sinergik

Kecemasan masa depan Indonesia, diperparah oleh kondisi praksis pendidikan, salah satu faktor pertumbuhan seperti yang disebut Boediono, memang cukup krusial. Tidak saja oleh tidak adanya kerja sama sinergik antara penyedia dan pengguna, tetapi juga oleh kelalaian mengendalikan jumlah penduduk.

Strategi klasik dan niscaya, pro-poor, pro-job, pro-growth hanya ada di atas kertas. Yang dihasilkan lembaga pendidikan seumumnya tidak saja tidak kompetitif, tetapi lulusan-lulusan ”linglung” yang tertatih-tatih berebut lapangan kerja dengan modal nasib baik-koneksi-uang dan bukan berdasarkan persaingan sehat-kompetitif-dan menawarkan kelebihan.

Dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan baik, kenyataannya tidak menampung lulusan pendidikan. Melihat jumlah pengangguran, keberhasilan Indonesia relatif rendah tidak setinggi pencapaian Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi menjadi fluktuatif ketika benar terbukti berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang cepat menangkap kesempatan dan lentur melakukan perubahan. Jumlah pengangguran dengan mayoritas tenaga tidak atau kurang terdidik, ditambah tenaga terdidik, menunjukkan optimisme modal manusia (human capital) Indonesia sungguh mencemaskan.

Mempersiapkan SDM andal hanya kredo yang lantang diucapkan

The Extreme Future (James Canton, terj Masa Depan Ekstrem: 2006), buku rujukan terbaru tentang masa depan dunia, menggambarkan masa depan tenaga kerja berarti berebutan talenta. Yakni, menemukan tenaga kerja yang punya talenta teknologi, yang tidak hanya berlaku untuk AS, tetapi juga semua negara. Gambaran Canton berlaku untuk Indonesia 20 tahun ke depan. Yang kita saksikan sekarang ini adalah antitese persyaratan masa depan ekstrem, yakni menurunnya angka kelahiran, munculnya tenaga-tenaga siap latih, plus melambatnya pertumbuhan ekonomi. Di mata Canton, khususnya soal tren tenaga kerja terdidik bertalenta, adalah wajah remang-remang buram yang tidak hanya tidak cantik, tetapi bahkan cemberut terus.

Munculnya mutiara-mutiara dari berbagai lomba olimpiade internasional dan manusia-manusia unggul lainnya bertarung di luar negeri tidak mencambuk praksis pendidikan di Indonesia. Padahal, mereka tak dihasilkan dari praksis pendidikan yang berorientasi masa depan. Mereka ibarat mutiara yang muncul dari lumpur praksis pendidikan di Indonesia.

Sudah saatnya disadarkan bahwa hak bekerja ditarik ke akar hulu pada praksis pendidikan yang bermutu dan merata sebagai hak asasi.

Hak menikmati pendidikan dan hak bekerja harus dieja dalam satu tarikan napas. Bekerja itu hak!

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/25/03002073/bekerja..itu.hak..asasi