Gerakan Konsumen Indonesia
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Kejahatan hanya bisa terjadi ketika orang baik tidak berbuat apa-apa). ---Edmund Burke

Tinjau Ulang Investor Listrik Swasta

8:31:00 PM
Senin, 31 Agustus 2009 | 19:11 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Wisnu Aji Dewabrata

PALEMBANG, KOMPAS.com - PLN mendesak pemerintah meninjau ulang investor perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), karena banyak proyek IPP di Indonesia yang tidak berhasil termasuk di Sumsel. Demikian dikatakan Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar di Palembang, Sumsel, Senin (31/8).

Fahmi mengungkapkan, dari 150 proyek IPP hanya 20 proyek atau sekitar 14 persen yang berhasil. Kendalanya adalah harga pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) yang terlalu rendah sehingga tidak bankable. Kendala yang lain adalah harga energi primer yang mengalami fluktuasi dan harga bahan baku yang tinggi.

Fahmi menjelaskan, khusus di Sumsel hanya dua proyek IPP yang berhasil dari rencana 5-6 proyek IPP yaitu di Keban Agung dan Simpang Belimbing masing-masing berkapasitas 2x100 MW.

Menurut Fahmi, banyaknya proyek IPP yang tidak berhasil harus dicari solusinya dan kepada investor diberi batas waktu. PLN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama menilai proyek IPP yang layak dan tidak layak dilanjutkan.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/08/31/19115352/tinjau.ulang.investor.listrik.swasta
Read On 0 comments

Kota Enrekang Krisis Air Bersih

8:28:00 PM
Senin, 31-08-09 | 20:15

ENREKANG -- Sejak satu bulan terakhir, Kabupaten Enrekang, khususnya wilayah perkotaan mengalami krisis air bersih. Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pun akhirnya mendapat penyaluran secara bergilir.

Air dari PDAM Tirta Maspul Enrekang tidak mampu lagi melayani pelanggan akibat kemarau panjang. Akibatnya, perumahan yang berada di atas ketinggian seperti kawasan Pinang dan Talaga tidak lagi menikmati suplai air dari PDAM.

Untuk kebutuhan minum dan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), warga harus menunggu hingga larut malam. Itu pun terkadang air tidak mengalir, meski sudah ditongkrongi. Ada pula warga yang mengandalkan air sumur galian dan sumur bor.

Melihat kondisi penyaluran air yang tidak lagi merata, sejak Ramadan, pengelola PDAM Tirta Maspul terpaksa melakukan penyaluran secara bergilir. "Karena debit air semakin menurun derastis, terpaksa penyaluran air dilakukan secara bergiliran.

Misalnya kalau siang hari mengalir di kawasan Pinang, maka kawasan Talaga atau Bamba tidak mengalir, kalau malam hari mengalir di Bamba maka di Pinang tidak mengalir," kata Direktur Utama PDAM Enrekang, Abdul Saman Bompeng, Minggu, 30 Agustus. (kas)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=67862
Read On 0 comments

Menanti Kesadaran Halal Umat

8:23:00 PM
August 31st, 2009

Mengonsumsi makanan halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar oleh seorang Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengomsumsi yang halal dan baik. Meski dalam kenyataannya, banyak umat Islam mengabaikan hal ini.

Mereka jarang bersikap kritis pada makanan yang mereka konsumsi. Padahal, kata Auditor LPPOM MUI, Anton Apriyantono, makanan memberikan pengaruh dalam perilaku keseharian seorang Muslim. Secara spiritual pun berpengaruh. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa terkabulnya doa bergantung pula pada makanan.

Jika makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah makanan halal, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. ”Bukankah Allah adalah Mahabersih dan tentunya hanya menerima mereka yang bersih pula, yaitu mereka yang mengonsumsi makanan halal dan baik saja,” katanya di Jakarta, pekan lalu.

Sekali lagi, cermati produk
Ia menyarankan agar umat Islam disarankan untuk sangat berhati-hati dengan makanan yang mereka konsumsi. Satu hal sepele tapi penting, katanya, adalah bersikap cermat dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Untuk produk kemasan, misalnya, perhatikan labelnya.

Lihatlah apakah dalam label itu terdapat nomor pendaftaran produk tersebut. Menurut Anton, pada setiap kemasan sebuah produk akan terdapat nomor pendaftaran baik pada Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang mengindikasikan bahwa produk tersebut sehat untuk dikonsumsi.

Untuk produk dalam negeri nomor pendaftaran diawali dengan huruf MD. Sedangkan produk luar negeri tertera huruf ML yang disertai serangkaian nomor. Apabila tak ada nomor pendaftaran pada kemasan, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan produk ilegal. Kini banyak produk yang merupakan produk ilegal.

Selain nomor pendaftaran, jelas Anton, perhatikan pula label halal pada kemasan produk tersebut. Jika tidak ada lebih baik tak mengonsumsinya. Ini lebih aman daripada kita was-was apakah produk itu berstatus halal atau tidak. Telusuri pula produk mana saja yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM.

Demikian pula dengan daging. Ia menyatakan bahwa banyak daging yang rentan kehalalannya. Ini terkait dengan cara penyembelihan hewan penghasil daging tersebut. Di pasar, banyak pedagang yang menjual ayam, misalnya, yang tak jarang menyembelihnya serampangan saja. Para pedagang menyembelih ayam secara tak sempurna.

Urat leher ayam belum putus, ayam pun belum menemui kematian tetapi mereka telah menaruhnya ke dalam bejana berisi air mendidih. Bila memungkinkan lacak pula rumah pemotongannya. Agar semakin yakin atas kehalalan daging yang dikonsumsi. Menurutnya, ada beberapa rumah pemotongan yang telah bersertifikat halal diantaranya Charoen Phokpan dan Five Star. Ketelitian pada daging juga mestinya berlaku ketika berbelanja daging di supermarket. Konsumen muslim, kata Anton, mestinya selalu bertanya apakah daging itu bersertifikat halal.

Namun ia pun mengingatkan. Meski telah jelas kehalalan daging tersebut, lihat pula apakah daging itu dideretkan dengan daging yang haram. Daging babi misalnya. Jika demikian adanya, Anton menyarankan untuk tak membeli daging tersebut. Bisa saja peralatan untuk memotong, menimbang atau peralatan lainnya tercampur.

”Kita mestinya yakin benar akan kehalalan produk yang akan kita konsumsi. Makanya hal ini harus selalu ditanyakan kepada pihak produsen atau pedagang. Ini merupakan hak konsumen untuk mengetahui secara detail mengenai barang yang akan dibeli. Umat islam harus kritis mengenai hal ini,” tandasnya.

Namun dalam kenyataannya, tambah Anton, banyak umat islam yang mengabaikannya. Ada dua kemungkinan yang menyebabkannya. Pertama, pengetahuan umat islam yang minim akan produk halal. Penyebab kedua, adalah bahwa umat islam tak memedulikan apa yang mereka konsumsi. Penyadaran akan produk halal memang harus terus digalakkan.

Ustadz Muhammad Thamrin juga menyatakan akan pentingnya mengonsumsi produk halal dan baik. Ia menyatakan bahwa umat islam yang mengabaikan kehalalan produk yang mereka konsumsi berarti mengabaikan seruan Rasulullah Muhammad. Padahal Muhammad telah memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik.

”Bukankah kita diperintahkan untuk mendengar perintah dan mentaatinya. Demikian pula dengan perintah mengonsumsi produk halal ini. Semestinya umat islam juga memberikan perhatian penuh atas produk yang mereka konsumsi. Jangan sampai produk haram masuk ke dalam tubuh mereka,” katanya.

Sebab apa yang masuk ke dalam tubuh akan memberikan pengaruh. Jika produk haram yang masuk ke dalam tubuh maka pengaruhnya pun buruk. Bahkan ia menengarai bahwa banyaknya anak-anak orang muslim yang tak menaati aturan agamanya, akibat makanan yang mereka konsumsi. Orang tua mereka telah memasukan barang haram ke dalam tubuh anak-anak tersebut.

http://www.halalguide.info/2009/08/31/menanti-kesadaran-halal-umat/
Read On 0 comments

Sampah Bantar Gebang Hasilkan Listrik 120 Kva

8:21:00 PM
Senin, 31 Agustus 2009 06:55 WIB

Bekasi (ANTARA News) - Sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi kini berhasil diolah menjadi tenaga listrik oleh PT Gikoko Kogyo dengan produksi awal 120 kilo volt ampere (KVA).

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kota Bekasi Dudy Setiabudhi di Bekasi, Minggu, mengatakan distribusi listrik kepada masyarakat di lingkungan TPST sebesar 60 KVA sudah resmi dilakukan beberapa waktu lalu bekerja sama dengan PLN, sementara sisanya untuk perusahaan pengolah.

"Bila sebelumnya sampah di TPST Bantar Gebang telah diolah menjadi pupuk kompos sekarang pemanfaatnya makin meluas untuk keperluan menghasilkan energi listrik," ujarnya

Sampah yang diolah menjadi energi listrik tersebut berlokasi di sumur batu. Pemanfaatan sampah dan pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan Gikoko Kogyo dan dukungan organisasi kesehatan dunia.

Dari sampah tersebut dihasilkan gas metana sebagai salah satu gas yang dapat menyebabkan pemanasan global hingga menyebabkan permukaan ozon jadi rusak dan kini melalui proses pengelolahan gas bisa menjadi bahan bakar penghasil listrik.

Melalui pengoperasian tenaga listrik di TPA Sumur Batu tersebut, Pemkot Bekasi mendapatkan manfaatnya dengan dana carbon credit dari badan dunia PBB yang akan disalurkan ke pihak yang mampu mengurangi pemanasan global.

"Perusahaan mendapatkan 83 persen dan pemkot 17 persen, namun dana itu turun setelah melalui proses verifikasi dan prosedur adminstrasi," ujarnya.

Dampak pengolahan sampah modern ini, tentunya akan dapat mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang bersih dan makin dikenal di nusantara melalui terobosan pemanfaatan sampah.

Sekda kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menyatakan berterima kasih atas keberhasilan mengolah sampah yang menghasilkan gas metan menjadi energi listrik.

Ia menyatakan, aparat pemkot siap membantu manajemen perusahaan agar usulan mendapatkan dana carbon credit bisa terealisasi.

"Dana itu juga akan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi TPST. Keberhasilan perusahaan patut diberi apresiasi dan dukungan," ujarnya.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1251676537/sampah-bantar-gebang-hasilkan-listrik-120-kva
Read On 0 comments

Spekulan Sembako Adalah "Teroris" Ekonomi

8:09:00 PM
Senin, 31-08-09 | 22:05

Selalu terjadi setiap tahun. Setiap menjelang perayaan hari-hari tertentu, dua minggu sebelumnya harga-harga sembako tiba-tiba melonjak. Pemerintah baru mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS dan TNI. Tiba-tiba barang langka atau tidak ada di pasaran. Kemudian itu membuat repot konsumen saat tiga hari menjelang perayaan.

Demikian juga menjelang Ramadan tahun ini, dan hampir bisa dipastikan kenaikan harga-harga yang sama juga bakal terjadi tak lama lagi menjelang Idul Fitri. Kemudian menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru.

Jika terjadi, selalu yang dipersalahkan adalah konsumen. Konsumen selalu dituding membeli berlebihan dan tidak wajar. Mungkin saja benar demikian, namun jika dihadapkan fenomena kenaikan harga dua minggu sebelum even, apakah rasional konsumen membeli bahan pokok secara tidak wajar dalam kurun waktu yang lama begitu?

Ini hampir bisa dipastikan ulah pedagang spekulan. Bukankah hukum ekonomi mengatakan harga pasar bisa terjadi karena dinamika di sisi konsumen maupun produsen? Apakah konsumen memiliki perhimpunan lalu menyerbu dan atau meninggalkan pasar secara bersama-sama? Kita belum pernah dengar. Namun kalau produsen dan pedagang memang memiliki perhimpunan, baik bersifat formal maupun non formal. Yang sekadar kumpulan arisan sampai yang seperti kartel, sindikat atau bahkan mafia.

Dan bisa saja kartel, sindikat dan mafia distribusi sembako itu memiliki anggota oknum-oknum pejabat di pemerintahan. Bagaimana tidak. Pada saat kenaikan harga tidak normal di even-even khusus, semua angkat tangan dan tidak tahu ke mana larinya stok barang, juga mengapa harga sembako naik tidak normal.

Padahal gampang sekali jalur distribusi itu. Dari pelabuhan laut baik berskala internasional maupun domestik, lalu ke gudang distributor tunggal nasional maupun lokal, lalu ke gudang agen, sub agen sampai pengecer. Pemerintah juga tahu di mana gudang-gudang mereka, berapa rata-rata persediaannya sehingga kalau terjadi mismatch data jumlah (stok) barang di pelabuhan hingga di pasar, dengan mudah dipantau.

Kelangkaan barang dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi harga pasar, bisa terjadi kalau dilakukan penimbunan stok dalam skala yang besar. Mereka menghambat laju dsitribusi sembako, agar harga melonjak tinggi.

Pada suasana khusus semisal Idul Fitri atau Ramadan serta even-even keagamaan lainnya, konsumen tidak punya pilihan. Mau tidak mau berapa pun harganya, sembako harus dibeli. Sementara pedagang spekulan berfoya-foya menikmati ketidakberdayaan posisi tawar konsumen itu. Mereka benar-benar "teroris" ekonomi.

Kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga sembako tidak wajar, tidak serta-merta departemen atau pejabat yang berwenang itu mengusulkan anggaran taktis untuk operasi pasar murah. Cara-cara seperti ini, selain tidak menyelesaikan akar persoalan juga rawan pada tindak korupsi. Apalagi hal ini berulang-ulang setiap tahun.

Karena itu harus dilakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang itu. Para pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan ini harus berhenti dulu "berselingkuh" dengan para pedagang itu, atau pejabatnya yang harus diganti. Sesudah itu, dilakukan pengawasan secara terus-menerus dan kontinu pada mekanisme dan semua instrumen distribusi. (**)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=67876
Read On 0 comments

Pertamina Belum Bisa Stop Impor BBM

8:06:00 PM
Senin, 31/08/2009 18:54 WIB

Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Rencana Pertamina untuk menghentikan impor BBM pada 2017 tidak terealisasi. Ternyata pembangunan sejumlah kilang yang akan beroperasi di tahun 2017 hanya mampu menurunkan impor BBM dari 40 persen ke 15 persen.

“Kami targetkan impor BBM pada tahun 2017 hanya tinggal 15 persen,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ahmad Faisal, di Gedung Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (31/8/2009).

Faisal menjelaskan saat ini Pertamina masih mengimpor 40 persen dari konsumsi premium 123,899 juta barel, sebab tahun ini kemampuan produksi kilang dalam negeri baru sekitar 68,553 juta barel. Dengan pertumbuhan permintaan premium rata-rata naik 5,68 persen per tahun, maka pada tahun 2017 konsumsi premium diperkirakan mencapai 192,758 juta barel.

“Dengan adanya kilang baru dan ekspansi Balongan, maka produksi premium pada tahun 2017 akan naik menjadi 164,999 juta barel sehingga nantinya pada tahun 2017 kita masih mengimpor 15 persen untuk kebutuhan nasional,” jelasnya.

Ketiga kilang yang akan dibangun yaitu kilang Banten di Bojonegara kapasitas 300 ribu barel per hari dan kilang Tuban dengan kapasitas 300 ribu bph, dimana keduanya ditargetkan mulai beroperasi pada 2015 serta ekspansi kilang Balongan dengan kapasitas 200 ribu bph yang akan beroperasi pada tahun 2016.

Faisal menambahkan, selain menyebabkan turunnya angka impor BBM, beroperasinya ketiga kilang tersebut juga akan menyebabkan Pertamina kelebihan produksi solar sehingga pada tahun 2017 Pertamina akan mengekspor solar.

“Kalau pada 2017, kilang selesai semua maka produksi solar akan meningkat menjadi 200,840 juta barel. Sementara konsumsi dalam negeri 171,893 juta barel jadi kelebihannya akan kita ekspor,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana menghentikan impor BBM pada 2017. Pada saat itu, sejumlah kilang baru Pertamina sudah bisa beroperasi untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Menurut Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hadiartini, kebutuhan BBM nasional pada 2017 mencapai 1.612 MBPD. Kebutuhan ini akan dipenuhi dari kilang dalam negeri yang berkapasitas 1.503 MBPD dan sisanya dipasok oleh energi alternatif.

"Jadi kita perhitungkan itu dengan asumsi program BBN sudah berjalan. Sudah ada konversi solar dari gasifikasi batubara, begitu pula coal liquification , dan program-program energi alternative lainnya," ujar Rukmi di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (10/6/2009) malam.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menilai masih ada empat masalah pembangunan kilang. Keempat masalah tersebut yaitu ketersediaan crude , insentif kilang, pendanaan dan pembeli hasil produksi kilang.

Purnomo menjelaskan, pihaknya sudah mencari solusi dari keempat masalah tersebut. Untuk masalah crude , Menteri ESDM telah menunjuk Dirjen Migas dan Pertamina untuk mencari crude ke Timur Tengah.

Sementara untuk insentif kilang, Menteri ESDM menugaskan kepada BKPM untuk mengupayakan kepada Departemen Keuangan.

“Financing -nya kan cukup besar, Pertamina di depan, didukung ESDM dan BKPM. Kami juga menugaskan Pertamina untuk mencari pembelinya,” tandasnya.
(epi/dnl)

http://www.detikfinance.com/read/2009/08/31/185459/1193466/4/pertamina-belum-stop-impor-bbm
Read On 1 comments

Inti Kota Harus Bebas Reklame

7:57:00 PM
Monday, 31 August 2009 10:02

MEDAN – Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, M Idaham Hasibuan, mengatakan, inti kota Medan harus bebas reklame, dan untuk mengatasinya harus dikuatkan melalui payung hukum, dan terus meningkatkan pengawasan

“Jika kedua unsur itu terpenuhi, maka akan menjadikan senjata ampuh untuk meminimalisir pemasangan reklame yang asal-asalan,” ujarnya kepada Waspada Online, tadi pagi.

Karenanya, kata Idaham, pihaknya akan mencoba mengajukan rancangan untuk Peraturan Walikota (Perwal). Isinya, akan membongkar reklame yang didirikan di areal bebas reklame. “Sanksinya, kita akan bongkar,” tegasnya.

Areal bebas reklame itu, sebut Idaham, inti kota, dan persimpangan-persimpangan strategis. Idaham mengakui, pemasangan reklame di kota Medan termasuk semrawut, karena tidak adanya payung hukum, dan pengawasan yang kurang.

Seperti diketahui, Pemko Medan, pada bulan ini akan menertbitkan Perwal tentang penataan reklame, agar kota Medan tertata rapi dalam penempatan reklame. Karena, reklame tidak lagi dibuat sembarang tempat.
(dat02/wol-mdn/trn-ri)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48829:inti-kota-harus-bebas-reklame&catid=77:fokusutama&Itemid=131
Read On 0 comments

204 Lintasan KA Tak Berpintu

7:53:00 PM
Senin, 31 Agustus 2009 | 12:24 WIB

Madiun - SURYA- Di wilayah operasi PT KA Daop VII Madiun sepanjang 237,9 kilometer terdapat 204 perlintasan KA sebidang yang tak berpalang pintu. Hal itu dapat mengancam keselatan jiwa para pengguna jalan yang melintas. Pasalnya, selain tak dijaga juga tak memiliki kelengkapan rambu-rambu peringatan jika akan ada KA yang melintas.

Hal itu seperti perlintasan KA yang ada di Desa/Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Di perkampungan ini sedikitnya ada tiga perlintasan KA yang tak berpalang pintu. Salah satunya dijaga oleh warga secara sukarela, atau biasa disebut ‘Pak Ogah’.

Penjaga perlintasan KA sukarela, Sukadi, 31 mengatakan, dia rela menjadi penjaga perlintasan KA tanpa dibayar lantaran dia berharap agar tidak semakin banyak korban tewas di perlintasan tersebut.
Satu-satunya pendapatannya hanya uang yang diberikan secara sukarela oleh pengendara yang lewat. “Rata-rata sehari dapat Rp 15.000 per orang, kan sehari dibagi tiga shift. Kalau bantuan dari PT KA nggak pernah ada sama sekali. Wong kami ini juga tak diakui,” terangnya kepada Surya.

Humas PT KA Daops VII Madiun, Harijono W menjelaskan, perlintasan KA tak berpalang pintu bukan menjadi tanggung jawab PT KA. Namun hal itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah dan warga setempat lokasi perlintasan KA. Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian.

Selain itu, di wilayah PT KA Daop VII Madiun dari 268 perlintasan KA, ada 172 lintasan tak berpalang pintu, 32 lintasan liar, dan hanya 64 lintasan yang dijaga dan berpalang pintu. Menurut Harijono, perlintasan liar yang lebih berbahaya karena tak ada yang menjaga. st14

Nelayan Kesulitan Solar
Trenggalek - Para nelayan di sekitar Pantai Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selama sepekan terakhir kesulitan mendapatkan solar sebagai bahan bakar perahu mereka. Mugianto, salah seorang nelayan asal Desa Prigi mengaku, selama hampir satu pekan ini solar sulit dicari. Padahal ia telah mendatangi beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan (SPBN) yang letaknya tidak jauh dari pantai.

“Tetapi, pasokan solar di stasiun ternyata kosong,” katanya. Ia juga mengatakan tidak mempunyai pilihan lain selain harus menunggu hingga pasokan solar lancar, walaupun harus menempatkan jeriken hingga berhari-hari di SPBU.

Terbatasnya pasokan solar dapat dilihat dari puluhan jeriken yang sengaja disusun berjajar, salah satunya di SPBU Watulimo. Bahkan, solar yang baru datang pun langsung habis terjual.

Di SPBU tersebut, para nelayan langsung datang menunggu giliran. Beberapa di antara mereka sempat terlibat adu mulut dengan nelayan lainnya, karena menyerobot giliran. Namun, hal itu tidak berlangsung lama setelah ditenangkan petugas. Sayangnya, aksi itupun tidak berlangsung lama, karena petugas SPBU ternyata juga membatasi pembelian dengan hanya 100 liter saja. Padahal, sekali melaut para nelayan tersebut biasanya menghabiskan hingga 200 liter.

Dengan stok solar yang terbatas tersebut, Mugianto mengaku menderita kerugian secara materi. Selain tidak dapat melaut setiap hari, ia juga harus mengeluarkan anggaran berlebih hanya untuk mencari solar hingga wilayah kota.

Bagian Hubungan Masyarakat Depot Pertamina Madiun, Aji Anom mengelak untuk memberi konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Ia menyarankan agar menghubungi Pertamina Surabaya, guna menghindari kesalahpahaman. ant

http://www.surya.co.id/2009/08/31/204-lintasan-ka-tak-berpintu.html
Read On 0 comments

Harga Terigu Naik, Warga Mengeluh

7:51:00 PM
Senin, 31 Agustus 2009 07:06 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Kenaikan harga terigu dari Rp7.500 per Kg menjadi Rp 11.500 per kg di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluhkan ibu rumah tangga (IRT) pada bulan suci ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri 1430 Hijriah.

Neni salah seorang IRT di Kelurahan Binanga, yang juga bekerja sebagai penjual kue dadakan dibulan suci ramadhan, di Mamuju, Minggu, mengeluhkan kenaikan harga terigu tersebut, karena sulit untuk berjualan kue karena modal yang dikeluarkan cukup tinggi.

"Keuntungan yang kami dapatkan dengan kenaikan harga terigu dari hasil menjual kue sangat sedikit karena modal yang dikeluarkan untuk membeli terigu sebagai bahan baku kue yang akan dijual dipasaran juga cukup tinggi,"ujarnya.

Ia mengatakan, harga kue yang dijualnya sekitar Rp500 per biji tidak akan mungkin dinaikkan karena dikhawatirkan tidak laris terjual jika harganya dinaikkan menyesuaikan dengan harga terigu yang mahal tersebut.

"Pedagang kue tidak ada yang berani menaikkan harga, karena takut tidak akan ada yang beli, sehingga keuntungan yang didapatkan penjual kue sangat sedikit,"katanya.

Hal yang sama dikatakan Farida IRT lainnya dikelurahan Rimuku, ia juga mengeluhkan kenaikan harga terigu apalagi disaat menjelang lebaran Idul Fitri 1430.

"Kalau harga terigu tidak turun kami pasti kesulitan untuk membuat kue-kue pada saat menghadapi lebaran nanti, karena bukan hanya terigu yang melonjak tetapi berbagai kebutuhan pokok lainnya,"katanya.

Ia meminta pemerintah segera mengantisipasi kenaikan harga terigu tersebut karena cukup menyulitkan warga dalam menghadapi lebaran.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1251677191/harga-terigu-naik-warga-mengeluh
Read On 0 comments

Jual Produk Kadaluarsa, Enam Mal Terancam Sanksi Rp 5 Miliar

8:16:00 PM
Jum'at, 28 Agustus 2009, 09:17 WIB

VIVAnews - Enam pusat perbelanjaan atau mall terbukti menjual sejumlah produk kadaluarsa. Para pemiliknya terancam sanksi denda maksimal Rp 5 miliar.

"Jika terbukti bersalah, mereka akan dijerat dengan undang-undang perlindungan konsumen. Pengusaha nakal ini sangat merugikan konsumen," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, Ade Soeharsono, seperti dikutip situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat 28 Agustus.

Namun, Ade enggan menyebut nama enam pusat perbelanjaan itu. "Masih proses pemeriksaan. Begitu selesai pemeriksaannya maka kami akan langsung umumkan nama-namanya," katanya.

Jika terbukti bersalah, Dinas KUMKMP DKI akan langsung melimpahkan berkas kepada pengadilan negeri setempat. Mereka akan dikenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 37 tentang penyebarluasan barang yang tidak layak konsumsi kepada publik. Hukumannya kurungan dua tahun atau denda Rp 5 miliar.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Rudy Sumampouw, mengatakan, temuan produk kadaluarsa di enam mal tersebut akibat kelalaian kontrol para pengelola saat bongkar muat barang hingga penataan di etalase. Ia mendukung pemberian sanksi. "Ini untuk memberikan efek jera bagi pengusaha nakal," katanya.

Pekan lalu, petugas menemukan sejumlah produk kadaluarsa yang di sejumlah psaut perbelanjaan. Di antaranya Makro Pasar Rebo, dan Carrefour ITC Cempaka Mas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta intensif menggelar razia makanan di sejumlah pasar modern dan tradisional menjelang Idul Fitri. Razia dilakukan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

http://metro.vivanews.com/news/read/86076-enam_mal_terancam_didenda_rp_5_miliar
Read On 0 comments

Matikan Televisi, Lindungi Anak-anak

8:08:00 PM
Kosmik Gagas Hari Tanpa Tv 26 Juli

TELEVISI pada satu sisi sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi seluas-luasnya. Tetapi, di balik itu bahaya besar mengancam. Terutama bagi kalangan anak-anak. Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali program yang ditayangkan di televisi yang merusak mental anak-anak. Jika ini dibiarkan, maka akan berpengaruh pada generasi penerus bangsa.

Ancaman ini dibahas dalam talkshow yang digelar Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) Unhas, Selasa, 21 Juli. Talkshow ini mengambil tema, “Hari tanpa Televisi.” Kosmik menghadirkan tiga pembicara, yaitu Rusdin Tompo (KPID), Yudi Rahardjo (YLKI), dan Dosen Unhas, Muliadi Mau. Talkshow ini menjadi pembuka bagi kampanye Hari tanpa Televisi yang direncanakan 26 Juli. Di Makassar, acara ini dipusatkan di Pantai Losari. Kosmik akan mengajak warga untuk mematikan televisinya hari itu.

Ketiga pembicara ini sepakat dengan kampanye Hari tanpa Televisi. Mereka menilai berbagai acara yang berbau kekerasan, mistik, pornografi, cabul, dan adegan negatif lainnya menjadi sumber rapuhnya mental dan moralitas anak-anak. Yudi Rahardjo mengaku cemas dengan munculnya tayangan televisi yang bisa berpengaruh negatif pada anak. Yudi membeberkan tiga fase perkembangan televisi di Indonesia, yakni fase 1970-an, fase 1980-an, dan tahun 2000 hingga sekarang.

Fase 1970-an, jelasnya, adalah fase di mana televisi dijadikan sekadar sebagai alat politik. Televisi menjadi corong untuk melegitimasi kekuasaan. “Itu sebabnya penguasa orde baru bisa tampil sebagai pahlawan saat itu. Bahkan didesain bahwa penguasa saat itulah yang paling benar,” ujarnya.

Pada fase 1980-an televisi diarahkan menjadi produk industrialisasi untuk memberi kemudahan bagi kapitalis menancapkan kukunya di Indonesia. Pada dekade ini, korporasi-korporasi multinasional mampu mengambil hati konsumen di Indonesia.

Menariknya salah satu corong yang digunakan oleh korporasi ini adalah dengan memanfaatkan televisi. Dan, sasarannya adalah anak-anak dan remaja. Fase tahun 2000-an yang kemudian disebut sebagai zaman kebebasan pers, televisi akhirnya bermanuver dengan mengawinkan antara kepentingan ekonomi dengan hiruk-pikuk dunia politik. Televisi, tambahnya, mampu membaca selera penonton yang setiap hari disibukkan dengan politik. Sementara disisi lain, tayangan televisi disusupi kepentingan ekonomi. Lagi-lagi anak-anak yang menjadi sasaran empuk. “Anak-anak ini menjadi sasaran empuk karena memiliki karakter loyal pada merek, suka menghambur-hambukan uang, dan mudah dibujuk. Ini yang berbahaya bagi anak-anak. Karena mereka kan menjadi generasi bentukan kapitalis,” tandasnya.

Pengaruh tayangan televisi yang berdampak negatif bagi anak-anak dibenarkan Rusdin Tompo. Menurutnya berbagai tayangan televisi saat ini memang cenderung tidak menghargai lagi tatanan dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan terkesan pemilik stasiun televisi saat ini tidak takut pada aturan perundang-undangan yang berlaku. “KPID saat ini mencetuskan gerakan menonton sehat untuk memasyarakatkan tayangan-tayangan positif. Sementara untuk radio dicetuskan gerakan produksi sehat. KPID juga membuat sertifikasi produksi radio. Saat ini sedang digalakkan,“ katanya.

Sementara Muliadi Mau mengaku mengkhawatirkan kebebasan informasi yang tidak terkontrol. Jika dulu yang dikhawatirkan adalah tayangan yang tidak disenangi. Sekarang justru tayangan yang disenangi yang lebih berbahaya. Tidak bisa dipungkiri banyak tayangan televisi yang disenangi yang tanpa disadari justru berefek negatif.

Data yang dirilis Kosmik Unhas, hingga 2007, tayangan infotainment dan sinetron persentasenya 19,10 persen. Sementara acara anak-anak hanya 7,10 persen. Itu pun tak semua tayangan anak-anak memberi pendidikan positif. (arm)

http://74.125.153.132/search?q=cache:N9KUx6WVg_AJ:www.fajar.co.id/koran/1248190304FAJAR.OLG_22_21.pdf+rusdin+tompo+fajar+anak&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
Read On 0 comments

Pendidikan Ramah Warga

8:04:00 PM
Sabtu, 29 Agustus 2009 | 13:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tanggapan dan penjelasan Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional M. Muhajir, untuk meluruskan artikel penulis yang dimuat di Koran Tempo edisi 31 Juli 2009, patut diapresiasi secara positif. Walau sebagian besar isinya berupa klarifikasi, atas kesediaan Departemen Pendidikan Nasional merespons, penulis mengucapkan terima kasih.

Namun, beberapa penjelasan mengenai sekolah gratis, ujian nasional, maupun tata kelola yang dikaitkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Depdiknas patut diluruskan. Agar persepsi masyarakat juga tidak keliru, penulis membuat beberapa catatan atas tanggapan dan penjelasan Depdiknas yang dua kali dimuat di rubrik Surat Pembaca Koran Tempo, 6-7 Agustus 2009.

Ade IrawanPertama, mengenai sekolah gratis. Depdiknas menyatakan hal itu mulai diimplementasikan pada 2009 atau baru berlangsung selama enam setengah bulan. Untuk negara sebesar Indonesia, dibutuhkan waktu beberapa tahun dan ketekunan serta kesabaran sampai seluruh jajaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memahami betul dan melaksanakannya dengan benar. Penjelasan Depdiknas pada dasarnya memperkuat pendapat penulis. Sebab, secara tak langsung mengakui belum mampu mewujudkan program sekolah gratis.

Namun, argumentasi yang digunakan untuk menjelaskan penyebab kegagalan, terutama berkaitan dengan jangka waktu implementasi program sekolah gratis, patut dicermati. Sebab, kebijakan untuk menggratiskan sekolah pada tingkat dasar telah lama diusung. Dimulai pada era Orde Baru, ketika Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 mengenai wajib belajar. Tujuannya, memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara Indonesia agar memperoleh pendidikan minimal pada tingkat SD dan SMP atau sederajat yang dibiayai oleh pemerintah.

Pada era reformasi, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan gratis, paling tidak pada tingkat dasar, dimasukkan dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempertegas dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5/2006 mengenai percepatan realisasi program wajib belajar dengan batas akhir tahun 2008. Jadi, sekolah gratis bukan kebijakan baru. Depdiknas tidak bisa mengelak dari kewajiban dengan alasan implementasi program baru berlangsung enam setengah bulan. Nama program dapat berbeda--sekolah gratis, wajib belajar sembilan tahun, pendidikan dasar tanpa bayar—tapi esensinya tetap sama, yakni tidak ada lagi hambatan yang menghalangi setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas, minimal pada tingkat SD dan SMP atau sederajat.

Perihal iklan sekolah gratis, sulit untuk tidak mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Indikasinya jelas, Depdiknas tetap membuat dan memasang iklan sekolah gratis walau mengaku sulit merealisasinya. Selain itu, iklan ditayangkan pada saat musim pemilihan anggota legislatif dan presiden, sedangkan pada masa penerimaan murid baru justru menghilang.

Soal potensi korupsi dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak sulit untuk menemukannya. Mekanisme distribusi dana memang tidak lagi melalui jalur birokrasi, melainkan langsung ke sekolah. Namun, relasi dan tata kelola di sekolah maupun relasi sekolah dengan dinas pendidikan masih belum diperbaiki. Akibatnya, kepala sekolah akan memonopoli pengelolaan keuangan tanpa dapat dikontrol oleh para pemangku kepentingan yang lain, seperti guru dan orang tua murid. Hal yang paling sulit justru menunggu kemauan Depdiknas menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan dalam program BOS. Otonomi daerah dan otonomi sekolah sering dijadikan alasan untuk lepas tanggung jawab. Pada awal 2007, ICW bersama perwakilan lembaga dari sepuluh daerah di Indonesia melaporkan langsung ke Depdiknas, tapi tidak direspons dengan baik.

Kedua, ujian nasional. Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional, Depdiknas memang perlu membuat pemetaan dan membandingkan pencapaian standar kompetensi lulusan antarsekolah. Tapi tidak mesti dilakukan setiap tahun dengan turut mencampuri penentuan kelulusan peserta didik. Selain faktor biaya, intervensi Depdiknas membuat sekolah dan peserta didik hanya berfokus pada mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional (UN), terutama dalam upaya mengantisipasi soal ujian. Masalah bertambah ketika beberapa pemerintah daerah menganggap tingkat kelulusan akan mempengaruhi citra daerah. Dinas pendidikan dan sekolah dipaksa agar mampu meluluskan sebanyak mungkin peserta didik. Akibatnya, berbagai cara akan digunakan, termasuk melakukan kecurangan.

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik, penulis sepakat seratus persen. Tapi untuk mencapainya tidak dengan UN yang justru memunculkan kontroversi serta menghamburkan anggaran negara dan warga. Depdiknas mestinya lebih memprioritaskan perbaikan dalam pelayanan, baik berkaitan dengan proses, pendidik dan tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana.

Selain itu, terlalu jauh mengaitkan kenaikan angka patokan kelulusan dengan peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana cara menjelaskan hubungan antara angka minimal kelulusan 3 atau 5 dan tingkat mutu pendidikan nasional? Jika memiliki kaitan, mengapa Depdiknas tidak langsung mematok angka minimal kelulusannya 7 dan kenaikannya setiap tahun 1 atau 2 bukan 0,25?

Ketiga, berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas. Walau publikasi resmi dari BPK masih harus ditunggu, adanya perbaikan opini atas laporan keuangan Depdiknas 2009 perlu dihargai. Paling tidak hal itu menunjukkan bahwa Depdiknas sudah mulai memperbaiki penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Tentunya diharapkan Depdiknas tidak berpuas diri dengan kenaikan status opini laporan keuangan menjadi wajar dengan pengecualian. Sebab, perbaikan tata kelola tidak memiliki arti tanpa diikuti oleh terbukanya ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses penyusunan program dan anggaran serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program dan anggaran di semua tingkat penyelenggara pendidikan. Dua hal tersebut yang masih belum terlihat.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan dalam upaya memperbaiki tata kelola adalah membuka akses informasi kepada warga, terutama berkaitan dengan program yang tengah dijalankan dan anggaran yang mendukungnya. Guna merealisasinya, Depdiknas tak perlu repot-repot menghabiskan banyak anggaran untuk membuat dan memasang iklan di media massa seperti yang selama ini kerap dilakukan, tapi cukup memuatnya di website.

* Ade Irawan, Aktivis Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan

http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2009/08/29/kol,20090829-100,id.html
Read On 0 comments

Tips Hemat Listrik

7:58:00 PM
Senin, 3 Agustus 2009

Apakah Anda pernah mengedengar, jika terlalu sering membuka-tutup kulkas, alat pendingini akan cepat rusak? Jika ya, ada baiknya Anda simak sejumlah pertanyaan yang biasa diajukan yang berhubungan dengan listrik, beserta jawabannya berikut ini!

•(?) Apakah 40 Watt lampu bohlam/ pijar sama terangnya dengan 8 Watt lampu LHE (lampu hemat energi)?

(+)1 Watt lampu bohlam/ pijar = -/+ 10 Lumen*
(40 Watt lampu bohlam/ pijar = 400 Lumen)
1 Watt Lampu Hemat Energi = -/+ 50 Lumen*
(8 Watt LHE = 400 Lumen)
*)Lumen adalah satuan kuat penerangan untuk lampu.

TIPS HEMAT PENERANGAN

Foto: Dok.NOVA

1. Matikan lampu bila ruangan tak digunakan
2. Gunakan lampu hemat energi (LHE), dan kurangi penggunaan lampu bohlam/ pijar.
3. Buka semua gorden atau tirai di siang hari untuk mendapatkan penerangan alami.
4. Bersihkan lampu dari debu, karena debu bis amengurangi tingkat penerangan.

•(?) Seberapa sering Anda menggunakan fungsi timer pada Air Conditioner (AC)?
(+) Menggunakan fungsi timer secara benar dapat mengurangi penggunaan AC yang tak sesuai dengan kebutuhan.

TIPS MENGGUNAKAN AC
1. Matikan AC bila ruangan tak digunakan untuk waktu yang lama.
2. Tutup pintu dan jendela ketika AC sedang menyala.
3. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, misalnya sekitar 23-25 derajat Celsius. Semakin dingin suku, semakin besar konsumsi listriknya.
4. Gunakan kaca film pada jendela ruangan agar tidak terlalu panas.
5. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC agar sesuai kebutuhan.
6. Bersihkan AC secara berkala.

• (?) Jika terlalu sering membuka-tutup pintu kulkas, akan cepat merusak kulkas?
(+) Terlalu sering membuka pintu kulkas akan menyebabkan kinerja kompresor meningkat sehingga konsumsi listrik akan meningkat pula.

TIPS MENGGUNAKAN KULKAS
1. Tutup rapat pintu kulkas, buka jika perlu.
2. Jangan masukkan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam kulkas.
3. Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas.

• (?) Apakah mengeringkan baju cucian dengan mesin cuci adalah pemborosan?
(+) Fasilitas pengeringan pada mesin cuci akan mengonsumsi listrik lebih besar daripada fungsi pencuciannya. Jadi, gunakan fungsi pengeringan sewajarnya saja, atau manfaatkan sinar matahari jika cuaca sedang terik.

TIPS MENGGUNAKAN MESIN CUCI & POMPA AIR

A. MESIN CUCI
1. Gunakan mesin cuci ketika jumlah cucian sudah banyak.
2. Hindari sering menggunakan fasilitas pengering di mesin cuci, gunakan panas matahari untuk mengeringkan baju secara alami.

B. POMPA AIR
1. Gunakan pompa air untuk mengisi tempat penampungan (tandon) dulu, bukan langsung mengalirkannya ke dalam bak mandi, mesin cuci, dan lainnya.
2. Gunakan pelampung air otomatis sehingga aliran listrik akan terputus dan pompa berhenti bekerja secara otomatis bila air bak sudah penuh.

•(?) Benarkah screensaver pada monitor komputer bisa men-save listrik?
(+) Penggunaan screensaver pada monitor ketika computer tak aktif digunakan sebenarnya tak banyak mengurangi konsumsi listrik. Lebih baik, matikan computer jika tak digunakan.

TIPS MENGGUNAKAN KOMPUTER
1. Sebaiknya, matikan layar monitor daripada memposisikannya pada status standby mode, bila sedang istirahat.
2. Hindari penggunaan screensaver akan mengubah setting layar monitor untuk selalu aktif.
3. Gunakan resolusi display dan brightness di level rendah.
4. Sebaiknya, gunakan wallpaper monitor warna hitam.
5. Atur power setting agar monitor bisa mengeset power off secara otomatis.
6. Matikan komputer (CPU) bila tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

•(?) Apakah memperbesar volume speaker = memperbesar biaya listrik?
(+) Memperbesar volume speaker TV atau radio, secara tak langsung akan memperbesar konsumsi listrik dan biaya listrik di rumah.

TIPS MENGGUNAKAN PERALATAN AUDIO/ VIDEO
1.Atur volume sesuai kebutuhan.
2.Sebaiknya, matikan alat jika tak digunakan, dan hindari penggunaan standby mode.
3.Jika tersedia, gunakan fungsi timer sebaik-baiknya untuk mengatur pemakaian alat.
4.Bila perlu, gunakan stop kontak dengan sakelar on/ off agar lebih mudah mematikan peralatan listrik.

Kunci penghematan listrik, hanya bisa diawali dari diri sendiri. Jadi, marilah berhemat listrik di rumah sendiri, mulai dari sekarang!

Intan Y. Septiani
Sumber: Save Energy! - PT Energy Management Indonesia (Persero)

http://www.tabloidnova.com/Nova2/Tips/Tips-Hemat-Listrik
Read On 0 comments

Sujudi Terjerumus "Sinetron" Pengadaan Alat Kesehatan

7:55:00 PM
24/08/2009 10:46

Vincent Hakim

Mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004), Dr dr Achmad Sujudi MHA, tentu tak pernah menduga di kemudian hari akan terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

Achmad Sujudi pasti juga tidak pernah bermimpi bahwa di hari tuanya harus menghuni penjara Cipinang sebagai tahanan titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang pernah dilakukan Sujudi ketika berkunjung ke Cipinang adalah membezuk koleganya ketika masih menjadi menteri dulu, Rochmin Dahuri. Mantan menteri kelautan itu dijebloskan ke penjara, juga karena terjerat kasus korupsi.

Achmad Sujudi kelahiran Bondowoso, Jawa Timur 11 April 1941 lalu itu, terbelit masalah proyek perbaikan fasilitas rumah sakit umum di kawasan Indonesia Timur. Proyek ini menggunakan sumber dana APBN lewat Anggaran Belanja Tambahan 2003. Proyek yang seharusnya lewat tender itulah yang diduga menjadi sumber masalah. Departemen Kesehatan melakukan penunjukan langsung kepada Kimia Farma Trading & Distribution. PT ini merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma. Kimia Farma Trading & Distribution inilah yang kemudian menyediakan sedikitnya 3.800 alat kesehatan, dari mulai stetoskop sampai meja operasi dan perlengkapan lain untuk rumah sakit. Majalah Tempo menulis, Kimia Farma inilah yang kemudian menggandeng PT Rifa Jaya Mulia. Rifa lalu mengadakan pembelian alat-alat kesehatan kepada 10 perusahaan agen tunggal pemegang merek bersama PT Pentavalent.

Dalam lingkaran 'bisnis' inilah penggelembungan dana terjadi. Semua alat kesehatan itu dijual ke PT Kimia Farma Trading & Distribution senilai Rp 77,3 miliar yang sudah termasuk pajak. Padahal PT Pentavalent menjual seharga Rp 4,1 miliar yang semuanya itu sudah termasuk pajak, ongkos kirim, pemasangan, dan bahkan pelatihan. Nilai itu pun masih digelembungkan lagi. Termasuk di dalamnya muncul nama PT Arun Prakasa Inforindo, yang berperan sebagai konsultan. Biaya untuk konsultan, yang entah apakah benar atau tidak, disebut-sebut sebesar Rp 843 juta.

Pendek kata, PT Rifa dan Pentavalent menyodorkan angka Rp 81,4 miliar. Lalu Kimia Farma mengklaim ke Depkes dengan nilai Rp 170,4 miliar belum termasuk pajak. Atau senilai Rp 190,4 miliar jika ditambah pajak. Jadi, kalau dihitung-hitung, sebenarnya nilai penggelembungan itu mencapai Rp 78,1 miliar. (Tapi menurut hitung-hitungan KPK, negara telah dirugian Rp 71 miliar. Mungkin jumlah itu muncul setelah beberapa orang mengembalikan uang hasil fee itu ke KPK). Waktu itu, segala sesuatunya berjalan lancar.

Kelanjutan drama pengadaan alat kesehatan itu bisa ditebak. "Keuntungan" dari penggelembungan itu pun kemudian mengalir ke mana-mana sampai jauh. Bukan hanya ke beberapa kepala rumah sakit, atau ke perusahaan rekanan yang telah turut mensukseskan proyek saja. Tapi juga termasuk mengalir ke markas Departemen Kesehatan di bilangan Rasuna Said Jakarta.

Rupanya, seiring perjalanan waktu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus ketidakberesan dalam proyek pengadaan alat kesehatan itu. Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Chandra M. Hamzah, kepada media massa mengatakan, kejanggalan itu selain pada terjadinya penunjukan tanpa tender, juga tampak adanya permainan harga dengan cara mengajukan spesifikasi barang yang tidak diperlukan. "Yang diajukan untuk rumah sakit besar, padahal yang dibutuhkan itu untuk rumah sakit kecil," ujar Chandra.

Maka dari sinilah kemudian muncul nama-nama bekas pejabat seperti mantan Menkes Achmad Sujudi, direktur utama PT Kimia Farma Gunawan Pranoto, dan direktur utama PT Rifa Rinaldi Jusuf dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK. Dalam waktu cepat, dengan berbagai bukti yang kuat, mereka pun berubah status menjadi tersangka. Setelah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan itu terungkap dan tersiar luas ke publik, orang-orang yang sempat menerima 'komisi' atas suksesnya proyek, beramai-ramai mengembalikan uang yang bukan haknya itu secara tunai.

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, mereka yang telah menyerahkan uang ke KPK, di antaranya mantan Menkes Achmad Sujudi menyerahkan uang fee Rp 700 juta, mantan Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Sri Astuti Soeparmanto dan Ahmad Hardiman, masing-masing Rp 500 juta, serta Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Dadi S. Argadiredja, sebesar Rp 700 juta. Masih ada lagi, Syahrullah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, juga mengembalikan fee dalam wujud uang tunai Rp 270 juta.

Meski 'uang komisi' itu telah diserahkan ke KPK, tidak berarti proses hukum berhenti melangkah. Gunawan Pranoto dan Rinaldi Jusuf ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Maret 2009. Sementara itu, mantan Menkes Achmad Sujudi resmi ditetapkan sebagai tersangka 20 Mei 2009. Ketiganya diduga melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang (pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP).

Sebagai tindak lanjut dari proses hukum yang cukup panjang itu, Jumat (21/8) malam pukul 19.20, reporter Liputan 6 SCTV menginformasikan, Achmad Sujudi resmi masuk di penjara Cipinang, sementara Gunawan Pranoto ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Timur, dan Rinaldi Jusuf ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Barat.

Malam itu, sehari menjelang bulan suci Ramadan, Achmad Sujudi dibawa dengan mobil Kijang warna hitam B 8593 WU. Sementara Gunawan Pranoto dibawa dengan menggunakan mobil Kijang biru bernomor polisi B 8638 WU dan Rinaldi Jusuf dibawa dengan menggunakan mobil Kijang warna perak, bernomor polisi B2040 BQ.

Drama pengadaan alat kesehatan itu telah menjerumuskan mantan Menkes Achmad Sujudi menjadi penghuni penjara Cipinang.(* dari berbagai sumber)

http://berita.liputan6.com/mendalam/200908/241560/Sujudi.Terjerumus.Sinetron.Pengadaan.Alat.Kesehatan
Read On 0 comments

Tips Membeli Ponsel

7:52:00 PM
Selasa, 4 Agustus 2009

Ponsel memang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari bagi sebagian orang, dan mungkin juga Anda. Tulisan ini terutama ditujukan pada Anda yang baru mau membeli ponsel atau yang mau ganti. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan.

1. Tentukan kebutuhan ponsel Anda dan sesuaikan dengan keuangan Anda.
Sekarang hampir tiap bulan keluar seri ponsel baru dari merek yang berbeda-beda. Masing-masing punya keistimewaan
sendiri. Makin lengkap fasilitas, makin mahal juga harganya. Nah, sekarang tergantung kebutuhan Anda.
Kalau saya hanya butuh HP untuk menelepon dan SMS. Jadi, saya tidak merasa butuh HP yang mahal-mahal dengan fasilitas yang aneh-aneh. Buat apa saya beli kalau nantinya enggak ada yang saya pakai.

Sebagai contoh, fasilitas game atau permainan di HP biasanya jarang sekali digunakan, sebagus apa pun game-nya. Atau fasilitas dering yang bisa lagu atau polytone, yang kalau dipikir-pikir fungsinya sebetulnya sama saja, mau bunyi apa pun.

Lain kalau ada ponsel murah yang memori penyimpan nomer teleponnya bisa muat lebih banyak, saya mau membelinya, karena saya memang memerlukannya buat menyimpan nomor telepon rekan-rekan saya. Jadi di sini, Andalah yang pegang kendali, tentukan kebutuhan Anda, lalu putuskan ponsel yang sesuai kebutuhan tadi.

2. Cari referensi tentang ponsel yang sesuai
Sekarang Anda sudah tahu kebutuhan dan anggaran dana yang Anda punya, sekarang kenapa kita tidak mencoba mencari seri dan merek apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda tadi. Anda bisa mencari tahu lewat iklan di koran, internet, atau sembari berjalan-jalan di pertokoan.

Anda juga bisa mencari referensi lewat teman Anda yang cukup mengerti tentang HP. Nah, sewaktu Anda mencari referensi, coba cari tahu tentang fitur-fiturnya (manfaat yang diberikan), harga jual barunya dan bagaimana prospek dari merek itu bila kita ingin menjual kembali, apakah harga bekasnya nanti kira-kira akan turun jauh atau tidak.

Kalau Anda jenis orang yang suka gonta-ganti HP tiap 3 - 6 bulan sekali, tentu saja Anda harus mencari HP yang harga jual bekasnya tidak terlalu jauh dari harga baru.

3. Tentukan di mana Anda akan membelinya dan lakukan tes disana.
Di mana Anda akan beli handphone? Di agen resmi? Toko biasa, atau di Pusat Perbelanjaan seperti ITC Roxy di Jakarta? Tipsnya, kalau Anda mau membanding-bandingkan harga antar satu toko dengan toko yang lainnya, datang saja ke pusat belanja HP. Di sana kita bisa membandingkan harga dan pelayanan penjualnya. Biasanya disana juga banyak referensi tentang ponsel bekas.

Tapi kalau Anda hanya mau perlu beli HP sederhana atau "pasaran" (biasanya harganya tak jauh beda antara satu toko dan yang lainnya) dan rumah Anda jauh dari pusat belanja, jangan lupa untuk memperhitungkan juga biaya transpor Anda ke sana.

Jangan-jangan hitungan totalnya malah lebih mahal daripada kalau Anda membelinya di toko dekat rumah Anda.
Begitu Anda sudah membeli HP yang Anda inginkan, jangan lupa untuk mencobanya sekalian di sana. Biasanya saya selalu minta ponsel beserta SIM cardnya diaktifkan langsung oleh si penjual. Sekalian juga minta diajari cara pemakaian serta fungsi-fungsinya.

4. Selalu minta garansi untuk mengurangi masalah di kemudian hari.
Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada di antara kita yang mau pusing nantinya kalau HP kita rusak. Jadi, kalau kelak ponsel kita bermasalah, bawa saja lagi ke si penjual itu lagi. Harapannya, supaya mereka bisa mereparasi atau menggantinya. Itu gunanya garansi.

Nah, sekarang ada lagi kan kaitannya dengan beli HP di tempat yang mudah dijangkau dari rumah? Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa cepat pergi ke tempat itu tanpa keluar ongkos berlebihan. Garansi menjadi sangat penting apabila barang yang kita beli adalah model yang canggih, di mana sangat susah mencari tempat reparasinya, atau kalau pun ada, ongkosnya jadi sangat mahal.

5. Beli saja yang bekas kalau dana Anda terbatas
Tak ada salahnya kalau Anda beli yang bekas kalau memang dana Anda tidak cukup untuk membeli yang baru. Cuma harus diingat, beli ponsel bekas bisa seperti seperti beli kucing dalam karung, karena kita sering tidak tahu riwayat dan kondisi kucingnya.

Memang terkadang ada HP bekas yang masih bergaransi. Tapi kebanyakan tidak. Nah, kalaupun Anda harus membeli yang bekas, belilah ke toko yang penjualnya sudah Anda kenal baik. Jadi, faktor insting dan kepercayaan akan jadi semakin penting dalam membeli HP bekas. Bila Anda baru kali ini beli ponsel, mungkin lebih baik ajak teman yang bisa dipercaya yang mungkin punya kenalan atau langganan toko HP.

Dok.Nova

http://www.tabloidnova.com/Nova2/Tips/Tips-Membeli-Ponsel2
Read On 0 comments

Guru Dilarang Cederai Murid

7:51:00 PM
28 Agustus 2009

BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan Bandung, Jawa barat, Oji Mahroji, melarang semua guru melakukan tindakan yang dapat mencederai murid. ”Seorang guru dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mencederai anak didik,” ujarnyak kemarin.

Dia menyatakan pendidik juga dilarang menekan atau membuat murid merasa tertekan. Tindakan itu terlarang baik ketika pembelajaran maupun di pembelajaran.

”Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru adalah mencederai murid, membuat murid tertekan, dan mengeluarkan kata-kata kotor,” ujar dia.

Dia menegaskan hal itu sehubungan dengan tindakan yang dilakukan seorang guru agama di SMP Pasundan Bandung, baru-baru ini.

”Saat itu dia (guru agama SMP Pasundan- Red) mau mengenalkan betapa panas neraka, yakni dengan membakar pipi korban dengan korek api. Namun bukan begitu caranya,” katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menyatakan akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung berkait dengan kasus yang menimpa siswa SMP Pasundan 7 Bandung tersebut.

”Kami akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan akan meminta keterangan mengenai kronologi kejadian di SMP 7 Bandung,” ujarnya.

Dia mengemukakan memberikan pendidikan kepada siswa tak memerlukan kekerasan. Masih banyak metode yang bisa dilakukan. Apalagi yang bersangkutan adalah guru agama. Dia belum bisa melakukan tindakan atau memberikan sanksi. Sebab, belum ada laporan mengenai kronologi kejadian itu.

”Dengan kejadian itu, saya berharap semua warga masyarakat berani melaporkan jika ada sesuatu yang terjadi pada anaknya di sekolah,” ujar dia. (ant-53)

http://www.suaramerdeka.com/
Read On 0 comments

Lima Warga Bogor Tewas karena Muntaber

7:48:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 | 03:45 WIB

Bakteri Penyebab Belum Diketahui secara Pasti

Bogor, Kompas - Muntaber yang berjangkit di empat kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menelan lima korban jiwa. Sampai Sabtu (29/8), Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor masih belum dapat memastikan jenis bakteri apa yang menjadi penyebab merebaknya muntaber tersebut.

Kepala Bagian Pemberantasan Penyakit Menular dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Eulis Wulantari, mengatakan, muntaber tersebut awalnya berjangkit di Kecamatan Cisarua, Cigudeg, dan Caringin. Namun, sejak Jumat (28/8), warga di Kecamatan Megamendung juga terserang muntaber.

”Tiga orang yang meninggal akibat serangan muntaber adalah warga Megamendung. Dengan demikian, korban meninggal dunia akibat penyakit muntaber sampai saat ini sudah menjadi lima orang. Kami berharap tidak ada lagi korban jiwa. Kami juga berharap media massa membantu kami mengampanyekan pola hidup besih,” kata Wulantari.

Lima orang yang tewas tersebut adalah Susi (23), warga Caringin; Tami (14), warga Cigudeg; serta tiga warga Megamendung, yakni Fauzan (1,5), Siti Aisiyah (3), dan Aminenah (40). Aminenah meninggal dunia di rumahnya tanpa pernah mendapat perawatan medis. Korban tidak mau dibawa ke rumah sakit dan menolak diberi cairan infus untuk mengatasi dehidrasi.

”Semua pihak sudah berupaya agar ibu tersebut mau dirawat di puskesmas maupun rumah sakit. Namun, yang bersangkutan tetap menolak dengan alasan keyakinannya,” tutur Wulantari.

Belum diketahui

Menurut Eulis Wulantari, sampai Sabtu sore belum bisa dipastikan bakteri penyebab muntaber tersebut karena penelitian di laboratorium belum selesai. Dugaan sementara penyebabnya adalah bakteri ecoli dan salmonella, karena pasien menunjukkan gejala keram perut, mual, lalu muntah-muntah, dan berak-berak.

Namun, untuk mempercepat kepastian tersebut, Departemen Kesehatan akan membantu melakukan penelitian dengan menggunakan median inkubasi bakteri yang lebih baik. Pengambilan sampelnya akan dilakukan pada hari Minggu ini.

Dengan kasus baru di Megamendung, kini wilayah yang berstatus kejadian luar biasa (KLB) adalah di Kecamatan Cisarua, Cigudeg, dan Megamendung. Sementara itu, status KLB di Kecamatan Caringin sudah dicabut karena sejak Kamis (27/8) sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat atau mendatangi puskesmas setempat dengan gejala muntaber.

Bagi wilayah dengan status KLB, warga yang sakit terbebas dari biaya pengobatan atau perawatannya. Syaratnya, keluarga pasien menggurus surat keterangan tak mampu (SKTM) atau memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Pasien pun harus dirawat di ruang kelas tiga di rumah sakit itu.

Sejak mulai terdeteksi adanya KLB muntaber pada tanggal 25 Agustus lalu di Cisarua, sampai dengan hari Sabtu kemarin total penderita mencapai 186 orang di Cisarua, 177 orang di Cigudeg, 41 orang di Caringin, dan 32 orang di Megamendung.

Yang masih menjalani perawatan di puskesmas atau rumah sakit sebanyak 21 orang di Cisarua, 15 orang di Cigudeg, dan 6 orang di Megamendung. (RTS)

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/30/03454292/lima.warga.bogor.tewas.karena.muntaber
Read On 0 comments

Nasabah Diam-diam Kabur ke Bank Daerah

7:43:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 | 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dana deposan daerah ditengarai mulai berpindah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) selepas turunnya suku bunga deposito 14 bank besar. "Di daerah mulai ada perpindahan dana itu, misalnya milik pemerintah daerah dan universitas," ujar Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk Gatot Suwondo di Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Jumat (28/8) lalu.

Namun, ia tak menyebutkan berapa banyak dana yang telah kabur dari bank umum. Namun, BPD yang kini menawarkan bunga relatif lebih tinggi dibandingkan bank umum itu memiliki kemampuan menyerap dana yang signifikan di daerah. "Rp 200-300 miliar saja bisa mereka absorb (serap)," tutur Gatot yang berpendapat bank sentral perlu memikirkan langkah antisipatif untuk mengatasi larinya dana di daerah tersebut.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Agus Martowardojo menyuarakan pendapat serupa. "Mungkin perlu difasilitasi lagi oleh Bank Indonesia, karena BPD dananya berlebih, enggak perlu mengambil (dana) lagi dengan harga di atas bunga yang wajar," tuturnya.

BPD memang tidak tergabung dalam kesepakatan penurunan bunga 14 bank dua pekan lalu. Jadi, jika BPD mendapatkan dana dari deposan bank umum, mereka tidak menyalahi kesepakatan dan tak bakal mendapat hukuman Bank Indonesia. Di Bank Mandiri sendiri tak ada perpindahan dana yang berarti.

Ketua Umum Asosiasi BPD Winny E. Hassan tak menampik adanya perpindahan dana. Tetapi, "Kalau pun ada, sifatnya sebagai pilihan sementara saja," ucapnya. Pasalnya, BPD selalu mengikuti permintaan pasar dan cenderung stabil dalam menetapkan suku bunganya.

Ia menganggap BPD selalu mempertahankan efisiensi dan mencatatkan biaya operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO) yang terendah di antara perbankan. "Maka, tidak ada dasarnya tidak (ikut) turunkan bunga atau mau terima dana pihak ketiga dengan bunga tinggi," ujar Winny.

Ia mengungkapkan, seorang Direktur Utama BPD mengatakan malah bank persero yang menawarkan bunga yang tinggi kepada pemerintah daerah. BPD tak bisa memberikan bunga serupa sehingga justru mengancam dana pemerintah daerah yang disimpan di giro BPD pindah ke deposito bank milik negara.

Seorang Direktur Utama BPD lain, kata Winny, berujar pihaknya sudah mulai menurunkan bunga depositonya. Bunga deposito khusus (special rate) mereka maksimal sama dengan Bank Mandiri. "Di daerah justru ada bank yang memberikan fee under table (imbalan diam-diam), yang selalu dipakai menggoda kepala daerah," kata dia.

Berdasar data Bank Indonesia per Juni lalu, BPD menawarkan suku bunga deposito yang lazimnya lebih tinggi dibanding bank umum. Untuk deposito satu bulan, BPD memasang bunga 8,62 persen per tahun, deposito tiga bulan 8,56 persen, enam bulan 10,11 persen, dan 12 bulan 11,89 persen. Sedangkan bank umum berturut-turut 8,52 persen, 9,25 persen, 9,75 persen, dan 11,37 persen.

Tiga bulan setelah kesepakatan dua pekan lalu, bank umum hanya bisa memberikan bunga deposito maksimal 1,5 persen di atas suku bunga acuan Bank Indonesia. Setelahnya, bunga deposito paling tinggi 0,5 persen melebihi bunga acuan. Dengan asumsi bunga acuan tetap 6,5 persen, artinya bank umum cuma bisa memberi bunga deposito maksimal 8 persen hingga November, dan 7 persen saja setelahnya.

BUNGA MANGGIASIH

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/08/30/brk,20090830-195182,id.html
Read On 0 comments

Paling Minim, Jakarta Harus Punya 25 Stasiun Pemantauan Kualitas Udara

7:36:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 | 09:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Supaya kualitas udara terus dikontrol, paling tidak di Jakarta harus mempunyai 25 stasiun pemantauan kualitas udara. "Namun kita punya lima. Tiga di antaranya rusak, dua beroperasi dan satu akan dibangun tahun ini di sekitar Bundaran Hotel Indonesia," kata Peni Susanti, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta (BPLHD), Minggu (30/8).

Stasiun yang beroperasi itu ada di Senayan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Selain itu, ada 1 mobil pemantauan kualitas udara yang berada di depan Departemen ESDM. "Tujuan dari alat ini adalah untuk mengetahui kualitas udara tiap harinya, sebagai acuan untuk membuat kebijakan," ucap Peni.

Dari pemantauan tersebut, menurut Peni, pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait bisa menerapkan suatu kebijakan, seperti pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, uji emisi ataupun penghijauan. "Yang kami pikirkan akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan urban regional development institute yang melakukan evaluasi kualitas udara Jakarta," tutur Peni.

ONE

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/30/09071125/paling.minim.jakarta.harus.punya.25.stasiun.pemantauan.kualitas.udara
Read On 0 comments

Gigi Sehat Berkat Garam dan Sirih

7:33:00 PM
Kamis, 27 Agustus 2009 pukul 13:56:00

JAKARTA-- Anjuran untuk berkumur dengan air garam seringkali dilontarkan orangtua kepada anak-anaknya ketika mengalami sakit gigi atau nyeri lain di sekitar mulut. Mungkin, Anda juga pernah mengalaminya. Bisa jadi Anda juga bertanya-tanya apa alasannya.

Menurut Pakar Tumbuhan dan Obat Tradisonal, dr. Setiawan Dalimartha sebenarnya hal itu sangat masuk akal. Garam yang berasal dari laut, mengandung natrium dan elektrolit. Hal itu akan membantu merangsang saraf dan otot dalam mulut.

"Tampaknya memang ajaran tradisional, namun sebenarnya bisa berkhasiat membuang kuman dan mengembangkan flora-flora baik dalam mulut, menyembuhkan peradangan," ujar Setiawan dalam acara buka bersama bertema "Mulut Baik di Bulan Baik" dengan Pepsodent Herbal di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Gerakan kembali ke alam yang semakin banyak digaungkan, termasuk mengenai perawatan kesehatan mulut dan gigi. Kegiatan bersirih yang banyak dilakukan oleh orangtua secara turun temurun kemudian menarik para peneliti dari dunia kedokteran modern.

Terbukti, sirih memiliki efek sangat baik dan berguna untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. "Kandungan minyak asiri pada daun sirih yang kaya akan chivakol, menjadikannya bermanfaat sebagai antibakteri, dengan daya bunuh bakteri hingga lima kali lipat dari antibakteri golongan fenol," tutur Setiawan.

Selain itu, lanjutnya sirih juga mengandung tannin yang dapat menghentikan perdarahan padda radang gusi serta mengatasi sariawan. "Pigmen hijau pada sirih juga berkhasiat sebagai antioksidan dan kholorofil sebagai antiradang, antioksidan dan penyembuh luka," terangnya.

Dia menambahkan, pengetahuan empiris yang diperoleh secara turun temurun memang tak selalu memberikan rasa aman. Sehingga kini semakin banyak dilakukan penelitian dunia medis terhadap bahan-bahan herbal. Tujuannya, untuk memastikan penggunaan herbal sebagai zat yang berkhasiat dan aman untuk penggunaan jangka panjang.

"Yang perlu diketahui, sebaiknya sirih tidak dicampur dengan pinang. Sebuah penelitian mengungkap, jika kedua bahan itu dicampur justru bisa menyebabkan kanker," jelas Setiawan.

Berpuasa

Memasuki bulan puasa, salah satu masalah yang sering mencuat adalah bau mulut. Seringkali, orang berpuasa terganggu dengan hal itu.

Menurut DR. drg. Melanie Sadono Djamil, hal itu wajar saja. Pasalnya, tidak ada proses pengunyahan. Padahal proses itu merupakan self cleansing alami. "Proses mengunyah yaitu beradunya gigi kemudian muncul air liur sehingga kemudian bakteri hilang atau tertelan. Selama puasa, hal itu tidak dilakukan sehingga timbul bau mulut," paparnya.

Melanie mnyarankan, selama berpuasa sebaiknya tetap menyikat gigi minimal dua kali sehari yaitu setelah sahur dan sebelum tidur. Serta, menghindari makanan yang berbau menyengat seperti durian, pete dan jengkol. "Makanan semacam itu dapat bertahan lama dalam mulut, bisa jadi mengganggu aktivitas nantinya," saran wanita berjilbab itu. (rin)

http://www.republika.co.id/berita/72196/Gigi_Sehat_Berkat_Garam_dan_Sirih
Read On 0 comments

Truk Dilarang Beroperasi pada H-4 Lebaran

7:31:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 15:29 WIB

Penulis : Faishol Taselan

SURABAYA--MI: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan( DLLAJ) Jawa Timur mengeluarkan larangan agar truk non pengangkut sembkao dan bahan bakar minyak (BBM) dilarang beroperasi pada H-4 sampai H+1 lebaran.

"Larangan ini untuk kelancaran arus mudik lebaran nanti," kata Kepala Dinas DLLAJ Pemprov Jawa Timur Binsar Tua Siregar di Surabaya, Minggu (30/8).

Larangan itu, menurut Binsar, tidak berlaku bagi truk pengangkut sembako dan BBM. Sebab, kebutuhan sembkao dan BBM masih dibutuhkan masyarakat. Sedangkan untuk truk pengangkut barang-barang ekspor mendapat dispensasi boleh beroperasi jika memiliki ijin tertulis dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur.

"Bila kita menjumpai ada truk yang tidak mendapat rekomendasi tapi tetap saja beroperasi maka kita berikan sanksi termasuk tilang," katanya. Menurut Binsar, larangan tersebut sebenarnya berlaku setiap tahun, namun kali pihaknya perlu mempertegas kembali agar tidak terulang.

Tahun lalu, lanjutnya, banyak truk yang melanggar, kali ini hendaknya tidak perlu terjadi lagi sehingga larangan dikeluarkan lebih dini agar disosialisasikan.

Untuk kelancaran arus mudik Lebaran, Dishub memusatkan perhatian pada angkutan bus. Dari data 3 tahun terakhir, jumlah penumpang bus menurun karena masyarakat lebih memilih kendaraan roda dua.

Dishub Jatim juga menyiapkan bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebanyak 4 ribu lebih armada. Untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) jumlahnya sekitar 1.600 armada bus.

"Kita perkirakan puncak arus mudik pada H-3 sampai selepas Sholat Ied. Biasanya di terminal-terminal bus terjadi peningkatan penumpang," jelasnya. (FL/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/93129/125/101/Truk-Dilarang-Beroperasi-pada-H-4-Lebaran
Read On 0 comments

Penggunaan Kartu Miskin Tidak Tepat Sasaran

7:29:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 09:05 WIB

Denpasar (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk tidak lagi memberlakukan penggunaan kartu miskin terkait pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2010 mendatang.

"Penggunaan kartu miskin penerapannya sering tidak tepat sasaran, selama ini kartu miskin tidak saja digunakan oleh masyarakat yang betul-betul miskin tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat golongan menengah ke atas," kata Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di Denpasar, Minggu.

Gubernur Pastika mengemukakan bahwa nantinya, lewat program kesehatan gratis, seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Gubernur mengatakan dalam mendapatkan pelayanan gratis tersebut, masyarakat hanya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saja, dengan pelayanan yang akan diberikan yakni pelayanan kelas tiga.

"Asalkan mau mendapatkan pelayanan pada kelas tiga masyarakat golongan menengah ke atas pun bisa memanfaatkan pelayanan gratis ini," ucap Gubernur Pastika.

Dikatakan dalam pelayanannya gratis tersebut nanti akan disiapkan rumah sakit yang dijadikan rujukan, dan masyarakat cukup hanya menunjukkan KTP Bali saja.

"Tidak ada alasan bagi rumah sakit rujukan untuk menolak atau menelantarkan pasien yang sudah dapat menunjukkan identitas berupa KTP Bali," tambahnya.

Untuk mendukung program kesehatan gratis tersebut, Gubernur Pastika menyatakan Pemprov Bali telah menyiapkan alokasi dana mencapai Rp 100 milyar.

"Mengenai pendanaan program pelayanan kesehatan gratis tersebut nantinya juga akan didukung oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Bali," ujar Gubernur Pastika.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1251597934/penggunaan-kartu-miskin-tidak-tepat-sasaran
Read On 0 comments

Akibat Kabut Asap, Bandara Sultan Thaha Ditutup

7:28:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 | 15:33 WIB

JAMBI, KOMPAS.com — Akibat jarak pandang yang sangat terbatas, sepanjang hari Minggu (30/8) ini, PT Angkasa Pura dua kali menutup sementara Bandar Udara Sultan Thaha Jambi. Kondisi ini disebabkan asap kiriman yang diduga dari wilayah Sumatera Selatan.

Penutupan pertama dilakukan sejak pukul 06.25. Setelah dibuka beberapa saat, bandara kembali ditutup pada pukul 08.55 hingga 10.11. Jarak pandang saat itu hanya 500-700 meter, atau bellow minimal, jauh di bawah normalnya, 1.800 meter.

Akibat penutupan sementara, pesawat Garuda dari Jakarta yang semestinya mendarat pukul 07.40, tertunda hingga pukul 08.06. Begitu pula Mandala yang mestinya mendarat pukul 10.00, terpaksa tertunda tiba di Jambi pada pukul 11.47. Sementara Lion Air dari Jakarta terpaksa mendarat darurat di Batam, dan baru kemudian terbang menuju Jambi setelah jarak pandang membaik.

"Jarak pandang sejak pagi memang sangat rendah sehingga kami terpaksa menutup bandar udara untuk sementara. Setelah pukul 11.00, kondisi baru mulai membaik," ujar Basuki Mardianto, General Manager PT Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Thaha.

Menurut Basuki, penutupan bandar udara merupakan yang kedua kalinya sejak sebulan terakhir. Dua pekan lalu, pihaknya menutup bandar udara dengan alasan sama. Namun, pada penutupan hari Minggu lalu, lanjutnya, kondisi jarak pandang jauh lebih rendah.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi RL Tobing menjelaskan, rendahnya jarak pandang disebabkan temperatur yang rendah dan kelembapan yang tinggi, bercampur dengan partikel debu akibat asap kiriman dari Sumatera Selatan. Pembukaan lahan melalui pembakaran banyak terjadi di wilayah tersebut. "Angin cukup kuat, menyebabkan asap kebakaran dari wilayah Sumsel bergerak menuju Jambi," ujar Tobing.

Berdasarkan data Satelit NOAA, jumlah titik panas di Jambi mencapai tiga titik, yaitu pada areal kebun sawit di Kabupaten Bungo dan dua titik pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara jumlah titik panas di Sumatera Selatan mencapai 34 titik.

ITA

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/08/30/15330977/Akibat.Kabut.Asap..Bandara.Sultan.Thaha.Ditutup
Read On 0 comments

Waspadai Makanan Kadaluarsa di Carrefour

7:27:00 PM
Kamis, 20 Agustus 2009, 15:45 WIB

Mayoritas produk yang disita tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam kemasannya.

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra

VIVAnews - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya menyita ratusan produk makanan kemasan di Carrefour ITC Cempaka Mas, Kamis 20 Agustus.

Mayoritas produk yang disita tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam kemasannya. Petugas juga menyita produk tepung dan pengembang kue yang masih menggunakan logo lama.

Kepala Satuan Industri dan Perdangan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Rudi Setiawan, mengatakan, razia digelar di tiga pusat perbelanjaan modern yaitu, Carrefour ITC Cempaka Putih, Makro Pasar Rebo dan Makro Kelapa Gading.

Di Makro Kepala Gading, petugas tidak menemukan produk tak layak konsumsi seperti makanan kadarluarsa atau tidak memiliki izin edar. Diduga karyawan setempat melakukan sterilisasi produk setelah mendapat bocoran rencana razia.

Sedangkan di Makro Pasar Rebo, petugas menemukan sejumlah daging olahan kemasan seperti nugget, bakso, dan sosis yang sudah kadarluarsa atau tidak memiliki label kadaluarsa.

Razia makanan di sejumlah pasar modern dan tradisional gencar dilakukan menjelang Idul Fitri. Razia dilakukan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Tentunya dengan dinas terkait seperti pertanian, peternakan dan perindustrian," ujar Rudi.

http://metro.vivanews.com/news/read/84145-waspadai_makanan_kadaluarsa_di_carrefour
Read On 0 comments

Pendidikan Sesuai Target

7:24:00 PM

2009-08-29


Capaian MDGs

[JAKARTA] Pemerintah mengklaim target Millennium Development Goals (MDGs) di bidang pendidikan pada 2015, akan tercapai. Sebab, beberapa program pendidikan nasional saat ini, sudah mencapai target. Misalnya, program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas).

"Dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, pemerintah telah berhasil menuntaskan pendidikan dasar untuk semua, melalui program wajib belajar 9 tahun, dan menurunkan angka buta huruf. Program wajar dikdas menjadi program super prioritas. Renstra Depdiknas juga sejalan dengan MDGs," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Sekjen Depdiknas) Dodi Nandika, di Jakarta, Jumat (28/8).

Saat ini, katanya, jumlah siswa SD dan MI mencapai lebih dari 28 juta jiwa, dengan angka partisipasi kasar (APK) di atas 115 persen, dan angka partisipasi murni (APM) mencapai 95,14 persen. Sedangkan jumlah siswa SMP/MTs, mencapai lebih dari 12 juta jiwa, dengan APK mencapai 96,18 persen. "Persentase buta aksara usia di atas 15 tahun, diturunkan dari 10,21 persen pada tahun 2004, menjadi 5,97 persen pada tahun 2008," katanya.

Dodi mengatakan, hasil-hasil tersebut, merupakan upaya bersama pemerintah dan masyarakat, dalam membangun pendidikan di Tanah Air. Dalam bidang pendidikan agama, khususnya agama Islam (mencakup madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam), telah memberikan kontribusikan cukup signifikan, bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, terutama dalam perluasan akses, khususnya bagi keluarga miskin.

Dia mengatakan, madrasah ibtidaiyah (setingkat SD), memberikan kontribusi 9,8 persen terhadap APK nasional sebesar lebih dari 115 persen. Sementara madrasah tsanawiyah (setingkat SMP), berkontribusi 21,8 persen dari APK 95,14 persen.


Fakta Penting

Dia menceritakan, fakta penting terkait pembangunan pendidikan nasional, yakni laporan capaian MDGs. Dalam laporan MDGs Indonesia 2007, yang dipublikasikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia, menyimpulkan, Indonesia sudah dalam jalur yang benar.

Indonesia, termasuk salah satu negara berkembang di dunia, dengan prestasi bagus dalam pencapaian angka partisipasi murni (APM) sekolah di sekolah dasar (SD), mendekati angka 100 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengatakan, PT memiliki peran yang sangat penting, dalam menyukseskan pencapaian komitmen global negara Indonesia. Ada dua komitmen global yang terkait dengan bidang pendidikan, yaitu Education for All (EFA) dan MDGs. Keberhasilan suatu negara mencapai komitmen EFA dan MDGs adalah gambaran dari keberhasilan pembangunan PT.

Indonesia, menurutnya, sangat terlibat aktif dalam komitmen ini, misalnya, dalam konteks EFA, Indonesia mengambil bagian dalam proses perencanaan, perdebatan, implementasi, dan evaluasi program United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Terkait MDGs, katanya, Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi PBB, seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan The United Nations Children's Fund (UNICEF), serta aktif menyelenggarakan program nasional, regional, dan internasional terkait dengan itu. "PT memainkan peran penting dalam mengakselerasi pencapaian komitmen EFA dan MDGs Indonesia," katanya. [W-12]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=10085
Read On 0 comments

Menhub Jamin Tak Ada Lokomotif Mogok

7:21:00 PM
By Republika Newsroom

Minggu, 30 Agustus 2009 pukul 15:58:00

YOGYAKARTA-- Menteri Perhubungan RI Djusman Safei Djamal menjamin tak akan ada lokomotif kereta api (KA) yang mengalami pemogokan saat mengangkut penumpang lebaran tahun ini. Meskipun ada beberapa lokomotif yang usianya cukup tua namun

Menhub yakin, lokomotif tersebut tetap layak jalan dan tak akan mogok. "Untuk lebaran tahun ini diyakinkan lokomotif mogok kecil sekali," tegasnya kepada wartawan saat sidak persiapan lokomotif di bengkel KA di Balai Yasa Yogyakarta, Ahad (30/8) kemarin.

Diakui Djusman, saat ini pihak PT KA telah memiliki 190 lokomotif yang disiapkan untuk menarik KA lebaran. Dari jumlah tersebut 120 lokomotif dipastikan dalam kondisi baik dan 77 lokomotif dalam perbaikan sejak awal tahun 2009 di Balai
Yasa Yogyakarta. Namun dari 77 lokomotif itu saat ini tinggal 2 lokomotif yang belum selesai diperbaiki.

"Yang dua ini diyakinkan pada H-10 lebaran sudah akan dikeluarkan dan siap beroperasi," tegasnya.

Menurut Djusman, dari lokomotif tersebut tahun 2009 ini sudah ada 2 lokomotif baru yang dibeli PT KAI dari General Electric. Pemerintah sendiri lanjut Djusman, bersama PT KAI konsisten akan melakukan peremajaan lokomotif dan juga gerbong KA. Tahun 2010 mendatang direncanakan akan ada 20 lokomotif baru yang dibeli oleh PT KAI.

Djusman juga menjamin, penumpang lebaran tahun ini tidak akan kehabisan tiket lebaran, terutama tiket KA ekonomi.

Selain sidak kesiapan lokomotif di Balai Yasa, Menhub juga melakukan kunjungan ke Stasiun Lempuyangan dan Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta.

Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan RI, Tandjung IND mengatakan, dengan 190 lokomotif yang ada pihaknya yakin tahun ini bisa mengangkut penumpang tambahan sebanyak 3,6 juta atau 10 persen dari jumlah penumpang pada hari biasa.

Terkait dengan kesiapan lebaran, kata dia, PT KAI telah melakukan persiapan seoptimal mungkin. Ada beberapa pintu perlintasan tanpa penjaga yang maish tetap harus diwaspadai pada arus lebaran tahun ini. Pintu perlintasan itu antara lain di perlintasan Sumpyuh, Karanganyar, Nagrek dan Pejagan. (yli/rin)

http://www.republika.co.id/berita/72791/Menhub_Jamin_Tak_Ada_Lokomotif_Mogok
Read On 0 comments

Puasa Warga Aceh Diganggu Listrik Padam

7:19:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 16:59 WIB

Penulis : Amiruddin Abdullah

BANDA ACEH--MI: Gangguan arus listrik selama bulan Ramadan ini di Provinsi Aceh, terus terjadi sehingga aktivitas perekonomian dan berbagai ibadah pada bulan suci ini sering terganggu.

Kawasan yang arus listrik sering padam diantaranya Ibu Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Subulussalam.

Karena itu warga sering harus berbuka puasa atau salat tarawil dalam kegelapan malam. Mereka tidak mengetahui mengapa listrik sering padam di wilayahnya karena tidak ada pemberitahuan resmi oleh pihak PLN. "Kadang padam saat berbuka puasa," kata Mariana, warga Desa Blang Garot, Kabupaten Pidie, Minggu (30/8).

Sikap pihak PLN yang tidak efektif dan tidak becus melayani pelanggan membuat masyarakat di Aceh kecewa. Warga mengatakan kalau kesalahan PLN seperti pelayanan buruk tidak pernah diambil tindakan terhadap petugas penaggunga jawab atau pimpinannya. Tapi bila masyarakat yang terlambat membayar rekening selalu dikenai beban denda. "Ini artinya melanggar hak-hak konsumen dan tidak adil," kata Mariana.

Di Kota Subulussalam, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mendatangi kantor PLN setempat guna mempertanyakan kepada pimpinan BUMN itu mengapa listrik diwilayah mereka sering padam.

Seorang anggota wakil rakyat yang ikut dalam rombongan mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya. "Warga marah karena dalam tempo lima menit kadang hidup mati hingga lima kali," jelasnya.

Menjawab anggota dewan, manager PLN Cabang Subulussalam, Arif, mengatakan seringya terhenti pasokan arus karena beberapa sebab, diantaranya pemeliharaan mesin, pemeliharaan jaringan, gangguan alam dan gangguan manusia.

"Selama ini sering terjadi ganguan alam dan gangguan kabel jaringan dilempar kayu oleh orang tidak bertanggung jawab. Kasus itu telah kami laporkan kepada polisi," jelasnya. (MR/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/93136/126/101/Puasa-Warga-Aceh-Diganggu-Listrik-Padam
Read On 0 comments

Untung Petani Gula Kian Manis

7:18:00 PM
Sabtu, 29 Agustus 2009, 05:31 WIB

Bagi konsumen kenaikan gula memang mencekik leher, tapi bagi petani gula lain lagi.

Umi Kalsum, Elly Setyo Rini

VIVAnews - Harga gula makin melejit. Setiap harinya, terjadi kenaikan minimal Rp 100/kg secara rata-rata nasional. Berdasarkan pantauan Departemen Perdagangan, harga rata-rata nasional gula tanggal 28 Agustus 2009 naik Rp 114/kg menjadi Rp 9.831/kg dibandingkan kemarin yang senilai Rp 9.717/kg.

Bagi konsumen, jelas harga gula menjadi momok. Namun, bagi petani tebu dan pabrik gula, menjadi berkah tersendiri. "Jadi, harga gula naik, juga membawa sisi positif," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil usai jumpa pers tentang gula di kantor Departemen Perdagangan, Jumat, 28 Agustus 2009.

Dengan keuntungan yang melimpah, menurutnya, maka petani yang selama ini menanam misalnya singkong dan jagung akhirnya beralih ke tebu. Keuntungan yang diterima petani disebutnya bisa untuk merevitalisasi tanaman tebu dan lahannya.

"Sedangkan untuk pabrik gula, keuntungan bisa disisihkan untuk revitalisasi pabrik," ujarnya.

Arum memperkirakan, dengan langkah revitalisasi pabrik gula, akan ada peningkatan 20 persen produksi tebu dan 2 persen randemen gula pada tahun 2011. Pada saat itu pula, swasembada gula bisa tercapai.

"Saya memperhitungkna, tren harga gula dunia masih akan naik. Sehingga marjin keuntungan yang diterima pabrik gula bisa digunakan untuk mencapai swasembada gula," ujar Arum. Estimasi produksi tahun 2009 sebesar 2,9 juta ton dengan konsumsi tahunan sekitar 3,8 juta ton, baik untuk industri maupun konsumsi.

Dengan asumsi lahan tebu seluas 450 hektar, maka rata-rata produksi tebu mencapai 80 ton per hektar. "Kalau produksi ditingkatkan 20 persen menjadi 100 ton dan randemen gula dari 8 persen ditingkatkan menjadi 10 persen, maka setahun bisa diproduki 45 juta ton tebu atau setara 4,5 juta ton gula," kata Arum.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/86287-untung_petani_gula_kian_manis
Read On 0 comments

Ramadhan, Puskesmas Buka 24 Jam

7:16:00 PM
Agustus 30, 2009 - 5:49

KEBON SIRIH (Pos Kota) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan selama Ramadhan, pelayanan kesehatan di ibukota akan tetap berjalan seperti biasa. Setiap rumah sakit dan puskesmas kecamatan tetap melayani warga selama 24 jam.

Sedangkan puskesmas kelurahan beroperasi mulai pukul 07.00-16.00 pada hari Senin-Kamis, dan pada hari Sabtu dan Minggu 07.00-12.00.

Seluruh puskesmas kecamatan dan kelurahan ini akan beroperasi normal selama bulan Ramadhan. Hanya saja, pada Idul Fitri puskesmas kelurahan tutup selama dua hari dan pelayanan dialihkan ke puskesmas kecamatan.

“Pada hari Raya Idul Fitri, puskesmas kelurahan tutup dan dialihkan ke puskesmas kecamatan,” ujar Tini Suryanti, Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Selain itu, menjelang Fitri 1430 Hijriah, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga akan membuka posko layanan kesehatan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan sejumlah tempat strategis lainnya. Hanya saja, saat ini belum dilakukan pendataan dan juga waktu pelaksanaanya. “Untuk jumlah poskonya sedang kami rencanakan, namun yang utama di terminal dan pelabuhan,” ucap Tini.

(bj/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/08/30/ramadhan-puskesmas-buka-24-jam
Read On 0 comments

Mendag Wajib Perkuat Ekonomi Domestik

7:15:00 PM
2009-08-29

[JAKARTA] Indonesia membutuhkan figur Mendag yang pro ekonomi domestik. Figur yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri, serta mampu merangsang kreativitas pengusaha nasional dan menciptakan kegairahan ekonomi dalam negeri.

Hal itu sejalan dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sidang paripurna DPD, pekan lalu, yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahannya ke depan lebih bersandar pada kekuatan ekonomi domestik. Ekspor terus didorong, tapi tidak menjadi andalan utama. Seperti telah terbukti tahun 2008, ketika negara-negara maju dan tetangga terpukul resesi ekonomi, Indonesia tumbuh 6 persen karena kekuatan ekonomi domestik.

Dalam lima tahun terakhir, kebijakan Mendag dinilai kurang mendukung kegairahan ekonomi dalam negeri. Banyak kebijakan yang membuat Indonesia sekadar penghasil raw material (bahan mentah) dan konsumen produk impor. Banyak produk primer yang boleh langsung diekspor, antara lain ekspor rotan dan hasil laut. Selain itu banyak kebijakan impor yang mematikan produsen dalam negeri seperti impor beras dan gula.

Harapan tersebut disampaikan ekonom Ninasapti Triaswati, Research Director Prastiya Mulya Business School Djoko Wintoro, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukendar, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani, dan ekonom Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro, secara terpisah.

Ninasapti melihat perlunya pemetaan keberpihakan. Ada kekhawatiran kebijakan yang diambil bisa merugikan atau hanya menguntungkan sebagian pihak.

"Perlu keberpihakan yang tepat. Kebijakan perdagangan dan produksi yang lebih kuat. Begitu juga dengan masalah produk ilegal yang masih marak, perlu koordinasi yang lebih baik karena ada berbagai institusi terlibat didalamnya," ujarnya, Sabtu (29/8) pagi.

Secara lebih luas dia melihat, kondisi di Indonesia memang berbeda. Di Jepang, misalnya, hanya satu menteri yang mengurusi perindustrian dan perdagangan. Sedangkan di Indonesia dipisah, sehingga kebijakan tidak ada di satu tangan saja.

Sementara itu, mengenai penerapan kebijakan di sektor perpasaran dalam negeri, Nina mengutarakan bahwa ide dari kebijakan yang ada sudah baik, tetapi perlu penyempurnaan dalam implementasinya.

"Contohnya untuk kebijakan yang terkait keberadaan pasar tradisional dan modern. Seharusnya dilakukan survei sebelum dan sesudah mengintegrasikan kedua jenis pasar itu. Ke depan, masih banyak yang harus disempurnakan. Hal yang harus diperhatikan agar tidak merugikan yang lemah dan harus prorakyat," tutur Nina.

Menurut Djoko Wintoro, calon Mendag harus mampu menjadikan perusahaan dan industri nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang memiliki pangsa pasar yang besar. "Agar perusahaan nasional dapat bersaing dengan perusahaan multinasional, perusahaan nasional harus menjadi besar di pasar domestik dan di luar negeri. Industri nasional harus bisa jaya di rumah sendiri," ujar Djoko.

Menurutnya, Departemen Perdagangan jangan hanya bicara soal ekspor, tetapi juga bagaimana melindungi produk nasional dari impor. "Saat ini paradigma kebijakan Mendag adalah pertumbuhan ekonomi ekspor. Ke depan, harus memiliki paradigma baru yaitu melindungi pertumbuhan ekonomi domestik," katanya.

Mendag harus bisa membuat agenda yang memperkuat industri nasional, dengan memberikan dukungan informasi, teknologi, dan struktur pasar yang kondusif. "Setelah kuat di lokal dan ketika ekonomi membaik, saat itulah industri nasional menyerbu pasar global," tandasnya.

Terkait penguatan pasar domestik, Ngadiran menuturkan, kriteria penting yang dimiliki calon Mendag adalah harus figur berpihak pada kepentingan rakyat banyak. "Ada banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan keberadaan pasar, yakni mengenai keberpihakan terhadap pasar tradisional. Selain itu, mewujudkan revitalisasi pasar tradisional," tuturnya.

Calon Mendag

Dari berbagai kriteria tersebut, Mari Elka Pangestu, yang kini masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dinilai masih layak melanjutkan tugasnya di pemerintahan baru mendatang.

Namun, Aviliani mengingatkan, Mari perlu daya dukung untuk lebih berpihak kepada perdagangan domestik. "Sejauh ini, masih cenderung ke global. Sudah ada kampanye, tinggal bagaimana pelaksanaannya," ungkap dia.

Sedangkan Sofjan menuturkan, Mari sudah dikenal di dunia internasional. "Jadi, saya pikir tidak banyak yang bisa menggantikan posisinya. Dia bisa menjelaskan kondisi perdagangan Indonesia dengan baik dan bisa memperjuangkan itu. Tidak mudah menemukan sosok yang menguasai situasi dunia, bisa bergaul dan berjuang dengan negara-negara itu," katanya.

Selain Mari Pangestu, ekonom Chatib Basri, juga berpeluang menduduki jabatan Mendag. Menurut Bambang Brodjonegoro, Chatib memiliki pengalaman dalam perumusan berbagai kebijakan yang menyangkut perdagangan.

Sumber SP menyebutkan, nama lain yang layak adalah Subagyo, yang saat ini menjabat Dirjen Pedagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Pengalamannya diperlukan untuk memperkuat potensi ekonomi domestik.


Kemampuan Diplomasi

Erwin Aksa menambahkan, hal terpenting yang harus dimiliki Mendag adalah kemampuan melobi, karena Indonesia memasuki era free trade (perdagangan bebas). "Untuk itu dibutuhkan banyak lobi atau pembicaraan di tingkat internasional. Tujuannya untuk bisa melindungi dan membawa visi dan misi dari kebijakan dagang kita," ujar Erwin.

Kemampuan lobi dan diplomasi tersebut, lanjutnya, sangat penting agar Indonesia tak selalu tunduk pada tekanan internasional untuk membuka pasar secara gegabah. "Arus pasar bebas membuat kita harus memproteksi komoditas perdagangan nasional. Di samping, kemampuan menjaga kepentingan dalam negeri agar jangan sampai dibanjiri oleh produk asing," ujarnya.

Senada dengan itu, Sofjan mengatakan, figur Mendag di kabinet pemerintahan mendatang harus cakap bernegosiasi di forum internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). "Tidak mudah untuk mengerti apa yang terjadi di perdagangan dunia, apalagi harus tetap melindungi kepentingan dalam negeri," ujar Sofjan.

Sementara itu, Aviliani berpendapat, figur Mendag mendatang juga bertugas menjadi agen pemasaran produk dalam negeri ke pasar internasional. Selain itu, juga harus memahami produk-produk impor yang boleh beredar, agar pasar dalam negeri dan industri nasional tidak dikorbankan.

"Mendag juga harus mampu bersinergi dengan Menteri Perindustrian. Kriteria lain, harus memiliki wawasan global, tapi tetap berpegang pada kepentingan domestik," ujarnya.

Menurut Aviliani, selama ini Departemen Perdagangan cenderung membiarkan transaksi berjalan tanpa fokus. "Tidak ada fokus departemen mau berbuat apa. Departemen harus memiliki kemampuan mempromosikan produk dalam negeri dan bukannya impor," katanya.

Bambang Brodjonegoro menambahkan, calon Mendag harus menguasai masalah tata niaga, distribusi, perdagangan luar negeri, dunia usaha, serta memahami juga ekonomi makro. "Tantangan terbesar adalah menghadapi kekuatan usaha besar yang cenderung memonopoli, aturan WTO, masih maraknya penyelundupan, dan permainan harga," papar Bambang.

Sedangkan Anang berharap agar nantinya Mendag juga mengerti masalah bisnis, pemasaran, distribusi, termasuk franchise. "Di sisi distribusi di dalamnya juga termasuk masalah transportasi," kata Anang. [D-12/D-11]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10105
Read On 0 comments

KPID Jateng Tegur SCTV dan RCTI

7:12:00 PM
Minggu, 30 Agustus 2009 16:06 WIB

Semarang (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Tengah, Minggu, menegur stasiun televisi SCTV, RCTI dan stasiun lokal Pro TV karena menilai menayangkan materi acara yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

Menurut anggota KPID Jateng Divisi Pengawasan Isi Siaran, Zainal Abidin Petir, menerangkan kesalahan ketiga stasiun televisi tersebut.

"SCTV lewat sinetron `Para Pencari Tuhan`, dalam salah satu adegan saat sang pemeran ketua RW bernama `Idrus` sering mengumpat dengan kata-kata kasar," katanya.

Ia mengatakan, adegan itu ternyata dilakukan berulang-ulang.

"Si Idrus selalu mengumpat dengan kata `wedhus`, ketika kesal dengan orang lain atau kesal saat doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, sehingga umpatan tersebut merupakan pelecehan terhadap Tuhan," katanya.

P3SPS menentukan, isi siaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang cenderung menghina atau merendahkan martabat manusia, apalagi tuhan dan tidak boleh terkesan vulgar, cabul dan jorok karena ditiru anak-anak.

RCTI lewat "Masihkah Kau Mencintaiku" melanggar karena mengungkap aib seseorang dan mempertontonkan adegan antara menantu dan mertua saling bertengkar dan memaki-maki.

Pro TV melakukan pelanggaran dalam salah satu acaranya yang berjudul `Wara Wayo (Wani po Ra-Wani to Yo) dengan pembawa acara Moersid," kata Zainal.

Ia mengatakan, pihaknya mengamati acara berisi tantangan dengan imbalan hadiah Rp50 ribu bagi orang yang sanggup melakukan tantangan tersebut pada periode Mei-Juni lalu, ketika tantangan yang diajukan terkesan tidak manusiawi.

"Apa manusiawi orang ditantang makan balsem sebanyak enam colek, makan ikan pindang mentah, atau yang terakhir ada anak-anak sekolah yang disuruh mengulum jempol kaki orang lain yang tidak dicuci terlebih dahulu, selama tiga menit," katanya.

Menurut dia, tayangan tersebut melanggar pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang merendahkan dan melecehkan martabat manusia.

"Kami telah mengajukan teguran tertulis kepada ketiga stasiun televisi," kata Zainal. (*)

http://www.antaranews.com/berita/1251623194/kpid-jateng-tegur-sctv-dan-rcti
Read On 0 comments

Layang-Layang Ganggu Listrik

7:05:00 PM
Agustus 30, 2009 - 17:11

SUKABUMI (Pos Kota) – Musim kemarau yang cerah dan kebiasaan ngabuburit di bulan Ramadhan ini menyebabkan intensitas warga bermain layang layang meningkat, akibatnya angka ganguan listrik juga meningkat.

“Kenaikan angka gangguan listrik meningkat seratus persen dan penyebabnya adalah karena layang layang,” ujar Nono Mulyono, manajer Area pelayanan dan jaringan (APJ) Sukabumi.

Disebutkan, angka gangguan listrik sebelumnya haya rata rata sebanyak 3 kali perhari kini menjadi tujuh kali sehari dan penyebabnya karena layang layang. Dikhawatirkan bila hal ini terus berlangsung akan menyebabkan kerusakan jaringan yang tentunya akan menyebabkan kerugian yang cukup besar.

Sedang daerah yang rawan terjadi gangguan listrik meliputi jalur jalan Sukabumi-Bogor dan jalur Sukabumi_cianjur termasuk wilayah Kota Sukabumi. Dari segi waktu, gangguan listrik itu biasa terjadi dari siang hari sampai sekitar pukul 20.00.

“Kami telah melakukan himbauan pada warga untuk berhari hati bila bermain layang layang pada area yang berdekatan dengan jaringan listrik. Diharapkan hal itu bisa menekan angka gangguan listrik akibat layang layang tersebut,” ujar Nono pula.

(iyan/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/08/30/layang-layang-ganggu-listrik
Read On 0 comments

Lagi, Bayi Disandera RS Karena Orangtua Tak Mampu Bayar

10:46:00 PM
Agustus 29, 2009 - 14:41

MEDAN (Pos Kota) - Gara-gara tidak mampu membayar biaya perawatan, seorang ibu dan bayinya “disandera” pihak rumah sakit di Jalan Mistar, medan.

Selain itu ibu malang ini pun tak mampu untuk beli obat, karena tidak punya uang menebus resep. Ratnawati,32, yang kos bersama suaminya Jhon,40, di Kecamatan Medan Barat berprofesi sebagai tukang cuci

Kepada wartawan Sabtu (29/8), Ratnawati mengungkapkan, dia dirawat di rumah sakit sepekan lalu karena hendak melahirkan anak keempatnya. Setelah melalui proses operasi ceasar akhirnya ia melahirkan bayi perempuan dngan berat badan 4,1 kg.

“Kami tak diperbolehkan pulang sebelum melunasi biaya persalinan operasi caesar sebesar Rp 4.030.000,”aku Ratna.

Hal senada dikatakan Dewi, pemilik rumah kos, seharusnya Ratna dan bayinya sudah boleh meninggalkan rumahsakit sejak 25 Agustus lalu. “Karena belum melunasi biaya perawatan dia belum boleh pulang,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan, Ratnawati yang hanya bekerja sebagai tukang cuci dan suaminya Jhon yang bekerja mocok-mocok ini hanya mampu mengumpulkan uang Rp 1,5 juta. Uang itu diperoleh dengan menjual barang-barang berharga seperti rice cooker, kipas angin dan lainnya.

Untuk dapat membayarkan biaya tersebut, Ratna pun sudah meminta izin dan memohon pada pihak rumah sakit agar diberikan keringanan, namun tetap saja tidak diberikan kemudahan.Padahal, biaya kamar yang harus dibayarkannya Rp 50 ribu per hari, belum lagi biaya bayi Rp 60 ribu. “Bahkan sejak tiga hari terakhir, saya sudah tidak lagi makan obat, dikarenakan tidak punya uang,” tutur Ratna miris.

Ratna pun semakin khawatir, jika dirinya semakin lama dirawat di rumah sakit, biaya pun akan terus membengkak, sementara dia tidak memiliki penghasilan. Ibu empat anak ini tampak bingung, terlebih dia tidak punya sanak saudara di Medan.

Sementara Dewi, ibu kostnya, yang setia mendampinginya sudah berupaya untuk membantu mencarikan pinjaman, namun karena pihak rumah sakit tidak memberinya izin keluar, jadi pinjamannya tidak dapat.

“Tadi kami minta izin, agar ibu si anak bisa keluar untuk mencari pinjaman. Namun tidak diberikan pihak rumah sakit, padahal kami minta agar ada satpam yang mendampingi,” katanya.

Pihak manajemen rumah sakit melalui Hanum, kasir, mengatakan sesuai aturan pihaknya tidak mungkin mengeluarkan pasien sebelum memenuhi pembayaran semua adminstarsi. “Harus ada jaminan, jika tidak nggak bisa keluar. Ini sesuai dengan prosedur,” katanya. (samosir/dms)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/08/29/lagi-bayi-disandera-rs-karena-tak-mampu-bayar
Read On 0 comments

Selamat Datang

Blog ini diproyeksikan untuk menjadi media informasi dan database gerakan konsumen Indonesia. Feed-back dari para pengunjung blog sangat diharapkan. Terima kasih.

Followers


Labels

Visitors

You Say...

There was an error in this gadget

Recent Posts