Sabtu, 31 Oktober 2009 | 05:28 WIB

85 Persen Sekring KRL Sudah Harus Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 85 persen sekring, di lintas kereta rel listrik Jabodetabek telah mencapai batas pemakaian dan harus segera diganti. Jika tidak, dapat membakar gardu listrik sehingga operasional kereta dapat terhenti dan masyarakat pengguna KRL akan telantar.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan, Jumat (30/10) di Jakarta, mengatakan, pemerintah segera mengevaluasi umur dan daya dari seluruh high speed circuit breaker (HSCB) atau sekring tersebut.

Dijelaskan, batas kemampuan sekring bukan pada umur, melainkan seberapa sering putus koneksi (trip). Kondisi trip, misalnya, seperti sekring rumah yang turun, saat daya 900 watt dipakai untuk daya 1.000 watt.

”Bila ada sekring yang lemah, kami akan mendorong PT Kereta Api secepatnya mengganti. Tentu, dilihat kemampuan (dana) PT KA, bila kurang pemerintah campur tangan,” ujarnya.

Menurut Tundjung, karena PT KA tak dibebani pembayaran pemakaian prasarana rel atau track access charges (TAC), maka PT KA harus turut merawat dan mengganti sekring.

”PT KA harus merawat prasarana karena dana yang disimpan dari TAC yang tak disetor, adalah sama seperti dana perawatan infrastruktur, yang diberikan regulator ke operator,” kata Tundjung.

Penegasan bahwa 85 persen dari 196 sekring di lintas kereta rel listrik (KRL) telah mencapai batas pemakaian disampaikan Direktur Teknik PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek Bambang Adi Pratignjo.

Menurut Bambang, bila sekring tak diganti, terbakarnya gardu listrik di Stasiun Universitas Indonesia dapat terulang. Padahal, harga gardu listrik Rp 10 miliar-Rp 12 miliar per unit dan lama perbaikan bisa dua bulan.

Secara teknik, kata Bambang, sulit ”mengakali” sekring atau mengganti komponen secara terpisah. Oleh karena itu, mau tak mau sekring tersebut harus diganti. ”Sementara ini, kami memberdayakan sekring dari lintas yang tak padat,” ujarnya.

KRL sangat vital

Pengamat Kereta Api dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, mengingatkan, penambahan dan penggantian sekring mutlak dikerjakan saat frekuensi KRL meningkat. ”Harusnya, sudah ditambah 10 tahun lalu,” kata dia.

Tahun 2009, diproyeksikan 438 perjalanan kereta api per hari, tetapi pada tahun 2013 akan mencapai 886 perjalanan kereta api per hari. Artinya, jumlah sekring di tahun 2013, minimal harus dua kali lipat dari tahun ini.

Bila sekring tak ditambah atau diganti jika terjadi kerusakan, akan dapat ”melumpuhkan” Jakarta dan wilayah sekitarnya di masa datang karena pada tahun 2013 diprediksi volume penumpang per hari mencapai 1,49 juta. Tahun ini 406.000 penumpang.

”Seharusnya, PT KA menyusun pembukuan dengan benar supaya pemerintah tahu pengeluarannya. Dengan demikian, dapat dihitung pendanaan yang dibutuhkan oleh PT KA untuk melakukan perawatan,” kata Taufik.

RYO

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/31/05285172/kerusakan.gardu.listrik.bisa.lumpuhkan.jakarta

Jumat, 30 Oktober 2009 10:00 WIB

Penulis : Ikarowina Tarigan

PENELITI dari National Cancer Institute Amerika Serikat menemukan, kopi bisa memperlambat perkembangan penyakit hati pada penderita hepatitis C kronis. Diketemukan pasien yang minum 3 cangkir atau lebih kopi per hari berisiko 53% lebih rendah mengalami perkembangan penyakit hati dibandingkan mereka yang tidak minum kopi.

Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Hepatology ini, para peneliti melibatkan 766 pasien yang telah terinfeksi virus hepatitis C (hepatitis C virus/HCV). Semua partisipan diminta melaporkan asupan kopi, teh hijau dan teh hitam mereka. Para pasien diperiksa setiap 3 bulan sekali sepanjang hampir 4 tahun masa studi. Selain itu, mereka juga menjalani 2 kali biopsi (setelah 18 bulan dan setelah 3.5 tahun mengikuti studi) untuk menentukan perkembangan penyakit hati mereka. Teh hitam dan teh hijau, terang peneliti, tidak terlalu berpengaruh.

"Ini merupakan studi pertama yang memelajari hubungan antara perkembangan penyakit hati terkait dengan hepatitis C dan asupan kopi," tutur pemimpin studi Neal Freedman, seperti dikutip situs healthday.

Dan mengingat begitu banyaknya orang yang terinfeksi HCP, terang Freedman, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang bisa diubah berkaitan dengan perkembangan penyakit hati."Meskipun kita tidak bisa mengesampingkan peran faktor lain, hasil studi kami menunjukkan kalau pasien dengan asupan kopi tinggi mempunyai risiko perkembangan penyakit yang lebih rendah."

Akan tetapi, peneliti mengingatkan kalau penemuan mengenai manfaat kopi ini sebaiknya tidak disamaratakan kepada orang yang sehat.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention, HCV menginfeksi sekitar 2.2 persen dari seluruh populasi dunia, termasuk lebih dari 3 juta warga Amerika. Virus ini merupakan pemicu utama transplantasi hati di Amerika Serikat dan merupakan penyebab 8.000-10.000 kematian per tahunnya. (OL-08)

http://www.mediaindonesia.com/mediahidupsehat/index.php/read/2009/10/30/1779/2/Kopi-Mampu-Perlambat-Penyakit-Hati

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 8:40 WIB

SURABAYA - SURYA- Harga mobil di pasar dalam negeri awal 2010 diprediksi bakal mengalami kenaikan lebih dari 20 persen. Ini terkait rencana kenaikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) yang kemungkinan mulai diberlakukan awal tahun depan.

Operation Manager Honda Surabaya Center (HSC) Wendy Miharja mengatakan, kendaraan berkapasitas mesin di atas 1.500 cc adalah yang paling terpukul dengan kebijakan kenaikan PPn-BM ini. Pihaknya memperkirakan, kenaikan biaya-biaya yang terkait dengan pajak, termasuk biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bisa mencapai lebih dari 20 persen.

“Otomatis rentetan kenaikan yang dibebankan ke harga jual juga di atas 20 persen. Namun kita belum menentukan secara pasti berapa besarannya dan terhadap tipe apa saja,” tutur Wendy, di sela even ‘Freedom to be You with Honda Freed’ di Universitas Ciputra, Jumat (30/10).

Honda selama ini memiliki sejumlah tipe mobil berkapasitas mesin di atas 1.500 cc, yakni Civic, Accord serta CR-V, dengan kisaran harga Rp 300 jutaan. Oleh karenanya, Wendy memperkirakan ketiga tipe ini yang akan terkena imbas kenaikan harga di 2010. Padahal, jika ditilik dari penjualannya, ketiga tipe ini mampu memberi kontribusi 31 persen dari total penjualan Honda di Jatim.

Meski begitu, Presdir HSC Ang Hoey Tiong meyakini kondisi itu hanya akan berakibat kepanikan pasar sesaat. Ia optimistis penjualan mobil Honda tahun depan masih akan ada pertumbuhan. “Saya kira hanya akan berdampak kepanikan sekitar 1-2 bulan dan setelah itu penjualan akan normal,” urainya.

Soal kemungkinan akan adanya pengalihan pasar, Ang yakin kondisi itu tak akan terjadi. Pasalnya, masing-masing tipe memiliki segmen pasar berbeda-beda. Untungnya, ia memiliki sejumlah tipe mobil berkapasitas 1.500 cc dan menjadi andalan Honda yakni Jazz, Freed, serta City.

Direktur PT Kedaung Satrya Motor (KSM), diler Mercedes-Benz di Surabaya, Patrick Honggo Hidajatno mengakui, produknya merupakan salah satu merek yang terkena dampak kenaikan PPn-BM.
“Kebijakan itu bisa menghambat perkembangan pasar mobil mewahnya. Dengan kenaikan pajak pasti berdampak kenaikan harga pada produk, tapi kita belum tahu mau dinaikkan berapa,” ujar Patrick.

Padahal, saat ini Mercedes-Benz tengah menikmati kegembiraan atas menggeliatnya pasar mobil mewah di Tanah Air. Selain kehadiran tipe terbaru yang diterima positif pasar, merek asal Jerman ini rela membangun pabrik perakitan di Bogor beberapa tahun lalu guna menekan cost production kendaraan penumpangnya yang akhirnya menekan harga produk.

Dengan harga jual produk Mercedes-Benz yang cukup tinggi, lanjut Patrick, kenaikan berapapun tentu akan terasa cukup besar bagi konsumen. Bukan tidak mungkin, dampaknya adalah ke penjualan.

“Namun kita optimistis penjualan pada tahun depan tak akan menurun. Pasar kelas premium mungkin akan bergejolak sebentar, di mana konsumen mungkin akan menyesuaikan akan membeli kendaraan yang sesuai dana, namun akan cepat pulih kembali,” ungkapnya.

General Manager PT Toyota Astra Motor-Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja juga mengkhawatirkan akan tingginya kenaikan harga mobil premium, termasuk Lexus. Menurutnya, segmen kendaraan premium memiliki pasar tersendiri. Namun, apabila harga terlalu menjulang rasionalitas konsumen membeli mobil akan berkurang.

“Kalau harganya naik dua kali lipat pastinya penjualan akan menurun, karena orang akan berfikir ulang untuk membeli mobil sekelas Lexus, meskipun dia punya banyak uang,” kata Adrian.
Karena itu, ia berharap pemerintah menggodok lagi rencana kenaikan PPnBM itu, misalnya dengan menekan agar kenaikannya tak terlalu tinggi mengingat industri otomotif tengah bangkit. dio

http://www.surya.co.id/2009/10/31/mobil-makin-tak-terjangkau-rencana-ppnbm-naik-penjualan-bergejolak.html

RABU, 23 JANUARI 2008 07:00 WIB

PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) meluncurkan layanan Listrik Prabayar, di Bandung, Kamis (17/1). Peluncuran dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Eddie Widiono dan dihadiri oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang, General Manager PLN DJBB, Murtaqi Syamsuddin, Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi, Dirut PT Pos Indonesia Hana Suryana dan beberapa direktur Bank Bukopin.

Sistem prabayar merupakan terobosan dari PLN guna memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pelanggan untuk mengendalikan pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan keinginan serta untuk menghindari kesalahan pencatatan.
“Listrik prabayar adalah cara baru bagi pelanggan untuk mengelola sendiri pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan keinginannya”, demikian Direktur PLN, Edi Widiono menjelaskan.

Sedangkan mengenai tarif, Edi Widiono mengatakan, “tarif listrik prabayar setara dengan harga listrik pasca bayar dengan tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah yang berlaku’.

Program listrik prabayar selain memiliki keunggulan dimana pelanggan dapat memantau pemakaian listriknya juga kemudahan dalam pembelian listrik (KWh isi ulang) di Anjungan Tunai Mandiri /ATM. untuk tahap awal ditawarkan di wilayah kerja PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung dan selanjutnya akan diperluas untuk seluruh wilayah kerja PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Untuk mendapatkan pelayanan listrik prabayar, pelanggan dapat mengajukan ke unit pelayanan PLN terdekat. Dalam sistem ini, pelanggan dapat membeli token (isi ulang kWh) di payment point dan ATM yang telah ditentukan. Nominal token bervariasi mulai Rp 20.000 sampai dengan Rp 500.000.

http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/1139-pt-pln-luncurkan-program-listrik-prabayar.html

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 08:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan tenaga kesehatan lokal harus dioptimalkan penyebarannya ke daerah-daerah, khususnya daerah terpencil.

"Tiga bulan ini, saya tidak bicarakan ini (tenaga kesehatan asing), itu belakangan. Yang penting optimalisasi tenaga sendiri saja," kata Menkes, di Jakarta, di sela-sela Temu Nasional (National Summit) 2009 kemarin.

Optimalisasi tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Dalam Temu Nasional komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat, khususnya untuk perluasan pelayanan kesehatan, isu pokok yang dibahas yakni peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

Selanjutnya yang dibahas yakni pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Menkes Endang mengatakan saat ini yang harus diprioritaskan adalah membayar utang jamkesmas. Ia berharap utang tersebut dapat dilunasi dalam tiga bulan ke depan.

Selanjutnya masalah yang harus dibereskan berkaitan dengan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), mengingat jamkesda dibayarkan dengan uang daerah, sehingga perlu ada pedoman untuk menyeragamkan sistem pembayarannya.

"Selama ini setiap daerah berbeda-beda. Perlu dibuat pedoman standar supaya pembayaran jamkesda lancar," katanya.

http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/10/31/08021745/Menkes.Tenaga.Kesehatan.Lokal.Dioptimalkan.

11/10/2009 10:45

Liputan6.com, Jember: Sebagian mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, positif terjangkit HIV/AIDS. Demikian diungkapkan Koordinator Klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) Rumah Sakit dr Soebandi, Jember, Jawa Timur, dr. Justina Evi Tyaswati, Ahad (11/10).

Menurut Evi, seperti dilansir ANTARA, jumlah penderita HIV/AIDS yang ditangani kliniknya sejak 2006 hingga awal Oktober 2009 tercatat 227 orang. Sebanyak 30 persen di antaranya adalah mantan TKI yang sebagian besar tertular saat bekerja di luar negeri dan pulang ke Indonesia sudah terinfeksi HIV/AIDS.

"Biasanya TKI yang bersangkutan memeriksakan diri ke dokter karena keluhan penyakit yang tidak sembuh. Setelah darahnya dicek di laboratorium, hasilnya positif tertular HIV/AIDS sehingga dirujuk ke VCT RSUD dr Soebandi," kata Evi.

Menurut Evi, banyak TKI yang tidak mengetahui terjangkit HIV/AIDS sehingga mereka tidak sadar virus tersebut menyerang daya tahan tubuhnya. "TKI yang sudah positif tertular HIV/AIDS tidak bisa kembali bekerja ke luar negeri karena biasanya para TKI akan dicek kesehatannya sebelum berangkat ke luar negeri," ujarnya.

Sejauh ini, kata Evi, sebagian mantan TKI melakukan konseling secara rutin di Klinik VCT untuk berkonsultasi dan mendapatkan obat Anti-Retroviral (ARV) untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. "TKI yang menderita AIDS pada stadium lanjut harus mengonsumsi obat ARV supaya daya tahan tubuhnya stabil," katanya.

Ia berharap, mantan TKI yang positif HIV/AIDS ini tidak menularkan virus mematikan tersebut ke orang lain. "Jember merupakan daerah `merah` penyebaran HIV/AIDS di Jatim, karena menduduki peringkat kelima setelah Surabaya, Malang, Banyuwangi dan Tulungagung," katanya.(LUC)

http://kesehatan.liputan6.com/berita/200910/247094/Sejumlah.Mantan.TKI.Jember.Positif.HIV/AIDS

Saturday, 31 October 2009 05:48

BELAWAN 0 Sekitar 1700 warga Kecamatan Medan Marelan hingga saat ini belum mendapatkan kartu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS).

“Padahal data dari seluruh warga miskin itu telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Medan sekitar bulan Februari yang lalu,” kata camat Medan Labuhan, S Armansyah Lubis, tadi malam.

Dijelaskannya, JPKMS merupakan program Pemko yang bertujuan untuk menampung seluruh warga miskin Kota Medan yang tidak terdaftar sebagai peserta program Jamkesmas. Ketika itu Kecamatan Medan Marelan mendapat kuota sebanyak 1700 orang.

Sekitar bulan Februari 2009, seluruh kepala lingkungan (kepling) yang dikoordinir lurah telah melakukan pendataan dan telah selesai berkasnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Jadi kalau sampai sekarang warga belum mendapatkan kartu, saya belum tahu apa sebabnya,” kata Armansyah.

Lambatnya pengeluaran kartu JPKMS itu sering menjadi masalah bagi warga Medan Marelan ketika akan berobat ke rumah sakit. Pihak kecamatan dan kelurahan telah berusaha memberikan solusi masalah tersebut dengan memberikan surat keterangan sambil melampirkan foto copy pendaftaran peserta JPKMS, namun ditolak rumah sakit.

“Itu sebabnya kalau ada warga yang minta kartu JPKMS, kita layani dengan memberikan surat pengantar yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kota Medan dan berharap kartunya segera dikeluarkan,” ujarnya.

Dia menyarankan, jika suatu saat nanti kartu JPKMS dikeluarkan, pembagiannya diserahkan kepada kelurahan guna menghindari pungutan liar atau kepentingan pihak lain.

Diungkapkannya, belajar dari pengalaman pada Pemilu yang lalu, pihaknya ada menemukan pihak tertentu yang menggunakan program pemerintah untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). “Ini ada kaitannya dengan Pilkada 2010,” ucap camat yang akrab dipanggil Bob tersebut.
(dat02/waspada)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63054:1700-warga-marelan-belum-dapat-jpkms&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Sabtu, 31 Oktober 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Satu dari lima stasiun televisi swasta lokal Lampung yang telah rutin mengudara terancam tidak dapat melanjutkan proses siarannya karena ketersediaan kanal (frekuensi) yang tidak mencukupi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Ansyori Bangsaradin saat ditemui usai pengangkatan sumpah jabatan anggota KPID Pengganti Antarwaktu (PAW), Jumat (30-10).

Ansyori mengatakan jatah lima belas kanal untuk televisi di Lampung sudah diisi sepuluh stasiun televisi swasta dan satu stasiun televisi milik pemerintah, yakni TVRI. Akibatnya, satu dari lima stasiun televisi swasta lokal yang sudah mengudara, yakni Lampung TV, Radar TV, Siger TV, Tegar TV, dan Krakatau TV, terancam tidak dapat mengudara kembali.

"Ya, tidak bisa tidak. Satu dari lima stasiun televisi swasta lokal itu harus menghentikan proses siarannya," kata Ansyori.

Namun, Ansyori mengaku hingga kini pihak KPID Lampung masih belum dapat menyebutkan stasiun televisi swasta lokal mana yang tidak dapat melanjutkan siaran. Pasalnya, izin siaran kelima stasiun televisi tersebut belum dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Oleh sebab itu, Ansyori mendesak pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mengeluarkan izin siaran stasiun televisi swasta lokal Lampung, sehingga nantinya dapat terlihat stasiun televisi mana yang tidak diperkenankan melanjutkan siarannya.

"Sudah satu tahun lebih syarat-syarat perizinan diajukan. Saya harap pihak Kominfo segera mengeluarkan izin, sehingga stasiun televisi yang dianggap tidak kredibel dapat dihentikan proses siarannya," kata Ansyori.

Dalam tubuh KPID Lampung sendiri mulai kemarin terjadi pergantian anggota. Rozali Umar yang belum satu tahun menjabat mengajukan surat permohonan diri pada Desember lalu. "Rozali sudah mengajukan surat pengunduran diri akhir tahun lalu dengan alasan ada kesibukan lain yang lebih mendesak. Setelah diproses, akhirnya surat pengunduran diri disetujui," ujarnya.

Kemudian, menurut dia, berdasarkan Keputusan Gubernur No.6/635.a/IV.02/HU/2009, diangkatlah Safnizal Datuk Sinaro sebagai pengganti Rozali. "Safnizal akan ditempatkan di bagian kelembagaan. Semoga ia dapat melakukan tugasnya dengan baik," kata dia. n MG3/K-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009103106344619

02/10/2009 08:29:46

Alat Deteksi Gas Beracun Rusak

WONOSOBO (KR) - Alat untuk mendeteksi munculnya gas beracun yang dipasang di kawasan Kawah Sikendang kawasan Telaga Warna Dieng rusak dan tidak bisa difungsikan lagi. Padahal keberadaan alat itu sangat vital, karena mampu memberikan peringatan dini munculnya gas beracun kepada warga sekitar maupun pengunjung wisata.
Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) KPH Dieng, Pardiyono (55) kepada KR membenarkan terkait kerusakan deteksi gas beracun di Dieng. Alat yang terpasang sejak tahun 2007 itu kini tidak berfungsi lagi. Seluruh lapisan besi pada alat itu sudah karatan. Kini alat itu sudah diambil petugas pengawasan gunung berapi Dieng.
“Kemungkinan penyebab kerusakan alat tersebut lantaran pengaruh asap belerang yang merekat pada lapisan besi, sehingga besi berkarat dan akhirnya rusak. Saya sudah berkali-kali melaporkannya ke Propinsi Jateng. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” jelasnya.
Padahal, lanjut Pardiyono, fungsi dari alat deteksi gas beracun itu sangat penting dan dibutuhkan. Alat itu mampu memberikan informasi dini kepada penduduk sekitar dan wisatawan yang sedang menikmati indahnya wisata Dieng. Perlu diketahui, gas beracun Dieng pernah menewaskan puluhan penduduk pada tahun 1979 silam. Jadi kemunculan gas beracun harus tetap diwaspadai.
Menurutnya, alat deteksi gas beracun Dieng itu merupakan bantuan dari Propinsi Jateng yang diberikan semasa kepemimpinan mantan Gubernur Jateng Mardiyanto pada tahun 2007 lalu. Sayangnya, baru sekitar setahun dipasang, alat deteksi gas beracun itu sudah rusak dan tidak berfungsi.
“Kini alat digital yang memberikan informasi seputar suhu udara serta deteksi tekanan dan kandungan gas beracun yang masih terpasang di Telaga Warna juga ikut mangkrak. Tidak ada lagi deteksi dini yang memberitahukan adanya bahaya gas beracun,” ujarnya. (Art)-k

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=205889&actmenu=

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 01:30 WITA

Makassar, Tribun -- Manajemen PT PLN (Persero) Cabang Makassar mengungkapkan konsumen listrik skala besar atau industri (captive power) yang mentaati imbauan penggunaan genset pada di saat beban puncak di masa krisis energi listrik di Sulsel.

Pihak PLN menyatakan, dari sekitar 36 pelanggan industri dan bisnis yang ada, baru sekitar 30 persen diantara mereka yang bersedia mematuhi himbauan penggunaan tenaga listrik tenaga alternatif ini.
"Pemakaian listrik pelanggan industri dan bisnis di PLN cabang Makassar yang mau menaati himbau tersebut baru mencapai 48 MW. Angka inilah yang kemudian dialihkan untuk dipergunakan oleh pelanggan rumah tangga, sehingga pemadaman bergilir dapat di minimalisir,' kata Manajer PLN Cabang Makassar, Yuyun Mimbar Saputra di sela-sela kunjungan petinggi PT PLN ke Asrama Haji Sudiang dalam rangka Sosialisasi Pemadaman Bergilir di Sulsel, Makassar, Jumat (30/10).
Ketidak patuhan captive power inilah yang menjelaskan masih adanya pemadaman bergilir yang durasinya lebih lama, meski intensitas jadwalnya hanya satu hingga dua kali sehari, dibanding sebelumnya yang bisa mencapai empat hingga lima kali sehari.
Hadir dalam kunjungan itu antara lain Manager PLN Rayon Makassar Selatan Zaenuddin, Manager Rayon Makassar Utara Muh Kasim dan Humas PT PLN Makassar Edy Thamrin. Disebutkan, dari 30 pelanggan industri dan bisnis yang ada di wilayah kerja Makassar Utara, hanya sekitar 80 persen yang bersedia mematuhi untuk menggunakan genset milik sendiri pada malam hari. "Selebihnya masih enggan menggunakan genset dengan alasan genset rusak, tidak ada operator dan terkendala bahan bakar, serta biaya operaional yang meningkat," terang Kasim.
Ia menambahkan, salah satu pelanggan industri yang sadar menggunakan genset diwilayah kami adalah PT Tosan group. Perusahaan tersebut memahami situasi krisis listrik yang terjadi saat ini sehingga tanpa diminta mereka dengan penuh kesadaran telah menggunakan genset untuk suplai listrik pada malam hari.
"PT Sermani Steel dan Grosir Makro Sultan Alauddin merupakan dua perusahan besar diwilayah kami yang mau bekerjasama mengoperasikan gensetnya di malam hari. Sementara yang lainnya kami masih terus melakukan komunikasi secara intensif. Dengan harapan para pelanggan tersebut bersedia mematuhi himbaun kami demi kepentingan bersama,"katanya. (fik)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/55203

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 8:28 WIB

Surabaya,Surya -Tiga perusahaan besar yang berlokasi di sepanjang Kali Surabaya, bakal diajukan ke meja hijau dengan tuduhan melakukan pencemaran air sungai.

Ketiga perusahaan itu masing-masing PT Platinum Ceramics Industry (pabrik keramik di Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya), PT Suparma (pabrik kertas yang juga berlokasi di Jalan Mastrip), dan PT Titani Alam Semesta (pabrik makanan olahan di Jalan Raya Tenaru Driyorejo, Gresik).

“Kejari komitmen memerangi pencemaran di sungai yang menjadi bahan baku PDAM Surabaya. Meskipun terkait perusahaan besar, tidak ada kata takut,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Roch Adi Wibowo Adi, Jumat (30/10).

Catatan kejaksaan menyebutkan, PT Suparma diduga mencemari sungai setelah terjadi kebocoran pada pompa press sludge. Pompa itu seharusnya menyedot air limbah untuk kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akibat dari kebocoran tersebut, limbah yang seharusnya diolah, langsung terbuang ke Kali Surabaya.
Kejaksaan telah menetapkan seorang tersangka berinisial GBF yang menjabat sebagai kepala IPAL perusahaan .

Sementara PT Platinum Ceramics Industry, diduga mencemari Kali Surabaya setelah ditemukan rembesan pada bahan baku, termasuk tanah liat di sekitar pabrik. Ini akibat tidak sempurnanya gudang penyimpanan bahan baku. Untuk perusahaan keramik ini yang menjadi tersangka adalah pejabat kepala gudang bahan baku berinisial AG.

Sementara di PT Titani Alam Semesta, pencemaran diduga muncul setelah air blow down yang berasal dari unit ketel, ternyata mengandung bahan pencemar. Di perusahaan itu, kepala divisi sanitasi dan IPAL berinisial YW dijadikan tersangka.

“Semuanya tidak ditahan. Namun kami akan mengecek lagi identitasnya,” janjinya. Sebelumnya, PN Surabaya memvonis dua pejabat RPH Kedurus dengan hukuman masing-masing enam bulan penjara karena terbukti membuang limbah ke Kali Surabaya.

Direktur Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, mengatakan baru pertama kali pencemar sungai diseret ke jalur hukum. “Ini rekor, selama ini aparat kesulitan menjerat pencemar,” katanya.

Aparat hukum harus memberikan hukuman maksimal pada pencemar Kali Surabaya. sebab tindakannya tidak hanya merusak sumberdaya air, namun juga merusak kesehatan warga Surabaya karena air kali Surabaya adalah bahan baku PDAM Surabaya, ujar Prigi. uca

http://www.surya.co.id/2009/10/31/cemari-kali-surabaya-3-industri-susul-rph.html

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 01:15 WIB

Program kerja 100 hari kabinet untuk mengatasi persoalan listrik perlu segera dilaksanakan. Jika tidak, krisis listrik di berbagai daerah akhir-akhir ini bakal memukul industri nasional dan ekonomi rakyat.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Lihatlah besarnya kerugian di wilayah Jakarta dan sekitarnya akibat kerusakan gardu induk PLN di Cawang, Jakarta Timur, pada akhir September lalu. Pasokan listrik ke sejumlah kawasan industri di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten terganggu. Ditaksir, kerugian industri mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian ini akan terus membengkak karena gardu Cawang diperkirakan baru normal pada Desember mendatang.

Defisit pasokan listrik juga melanda sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di luar Jawa. Pemadaman tiga kali sehari masih jadi makanan sehari-hari hingga kini.

Pengusaha menyiasati kekurangan pasokan listrik dengan penggunaan genset. Tapi hasilnya tak optimal. Masa pengoperasian genset yang tak bisa sehari penuh menyebabkan enam jam produksi hilang. Kualitas listrik yang dihasilkan pun tidak maksimal. Akibatnya, kapasitas pabrik hanya terpakai sepertiga dari kondisi normal. Padahal biaya produksi membengkak. Konsumen rumah tangga pun dirugikan karena mengalami pemadaman listrik bergilir.

Dipimpin Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri bidang perekonomian membahas persoalan itu, pekan lalu. Masalah listrik dikhawatirkan bakal merongrong target pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun. Tapi belum tergambar jelas terobosan penting apa yang bakal dilakukan untuk memecahkan problem kronis ini.

Pemerintah bukannya tak paham peta persoalannya. Dalam rencana umum ketenagalistrikan 2005-2025, tergambar bahwa defisit listrik adalah sebuah keniscayaan. Pertumbuhan konsumsi listrik mencapai sekitar 7 persen per tahun, sedangkan peningkatan pasokan listrik hanya kurang dari 4 persen. Cadangan listrik pun jauh dari memadai. Dari kebutuhan cadangan 30 persen, yang kini tersedia cuma 20 persen. Dengan kondisi ini, sudah pasti PLN kewalahan memenuhi permintaan listrik.

Solusinya dalam jangka pendek, upaya penghematan untuk menekan konsumsi listrik perlu digalakkan. Di antaranya, mencabut subsidi listrik untuk sektor-sektor yang tidak perlu, seperti perumahan mewah, hotel, dan pusat belanja. Lewat cara ini, dana hasil penghematan pun bisa dialokasikan untuk menggenjot percepatan pembangunan pembangkit listrik yang terbengkalai gara-gara krisis ekonomi satu dekade silam.

Cara lain yang perlu segera diupayakan adalah merangsang sektor swasta ikut membiayai pembangunan pembangkit. Pemerintah dan PLN tak mungkin kuat menanggung beban investasi itu sendirian. PLN pun dituntut mengoptimalkan perawatan pembangkit yang ada. Agar semua terwujud, yang kini dibutuhkan adalah perincian program yang konkret dan bisa dilaksanakan. Bukan sekadar konsep di atas kertas.

http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2009/10/31/krn.20091031.180684.id.html

Saturday, 24 October 2009 10:36

14 Lurah dan 44 Kepsek Baru Dilantik

TOMOHON— Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar mewarning 14 lurah baru yang dilantik kemarin (Jumat, 23/10) untuk bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya harapkan lurah yang baru dilantik ini dapat bekerja maksimal. Harus memberikan pelayanan yang maksimal dan jangan pernah memberatkan masyarakat,” tegasnya saat memberikan sambutan saat pelantikan lurah dan kepala sekolah kemarin.
Rumajar juga mengingatkan kepada lurah-lurah, khususnya dari peralihan Desa ke Kelurahan, agar merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan memberikan penjelasan soal polemik yang masih muncul terkait peralihan status desa ke kelurahan.
“Jelaskan kenapa jadi kelurahan. Ini semua sudah sesuai dengan perundang-undangan dan tugas dari pemkot untuk membentuk kelurahan. Tidak ada kepentingan politis disitu. Selain itu, sesuai Kepmendagri kelurahan ini SKPD. Kalau masih status desa, tidak akan tersedia anggaran di APBD karena yang masuk dalam pos anggaran di APBD hanya SKPD,” terang Rumajar.
Selain 14 lurah, kemarin juga dilantik 44 kepala sekolah (kepsek) baru. “Kepala sekolah itu tanggung jawab profesional. Yang dibutuhkan adalah leadership (kepemimpinan) dan manajerial,” ungkap Rumajar kepada 44 kepala sekolah yang baru. (lyw/lee)

http://www.mdopost.com/

2009-10-30

Lima puluh persen pembesaran prostat terjadi pada pria berusia di atas usia 50 tahun. Semakin tua, perubahan prostat akan bertambah dan ini tidak dapat dicegah. Seperti halnya dengan perubahan warna rambut dari hitam menjadi putih.

Pembesaran prostat ini merupakan bagian dari proses penuaan seorang pria, sehingga menurut urulog Profesor dr Djoko Rahardjo SpB SpU(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), pembesaran prostat tak perlu dirisaukan. Pasalnya, penyakit ini bisa diobati dan bukan merupakan kanker.

Pembesaran prostat menjadi masalah, kata urolog dr Ali Suyono Purwita dari Rumah Sakit (RS) Pluit Jakarta, ketika sudah sangat mengganggu, sehingga harus diatasi. Disebut mengganggu, karena pembesaran prostat membuat seorang pria tak cukup tidur dan bisa mengakibatkan komplikasi.

Ada beberapa cara mengatasi pembesaran prostat, mulai dari yang konvensional hingga metode terbaru, seperti pemakaian obat berupa alfa blocker, androgen suppression, hingga fioterapi (jamu), namun belum didukung penelitian ilmiah secara acak.

Menurut Djoko, obat yang dipakai bisa berbentuk tunggal ataupun kombinasi (dua hingga tiga obat). Selain obat, pembesaran prostat juga dapat diatasi dengan pembedahan, yang terdiri atas minimal invasif seperti pemakaian sinar laser. Namun, ada juga yang nonminimal invasif, yaitu transurethral resection of the prostate (TURP), dan open prostatectom.

"Sebelum melakukan tindakan medis, lihat risiko pasien, seberapa efektif tindakan yang akan dilakukan. Harus jelas hasilnya dan sesuai dengan kondisi penyakit pasien. Sebelum tindakan dilakukan, dokter harus menginformasikan pilihan pengobatan ke pasien," jelas Ali.

Dari sekian banyak metode pengobatan pembesaran prostat, menurut Ali, yang terbaik dan menjadi standar emas pengobatan adalah TURP. Pada metode ini, prostat yang membesar dikerok hingga bersih, sehingga aliran air seni kembali lancar. Metode ini sudah teruji dan menjadi panutan.

Hasil metode TURP bisa bertahan hingga 15 tahun, biaya relatif murah dibanding laser dan dari sisi investasi RS, alat TURP bisa digunakan berkali-kali. Selain itu, hasil kerokan pun bisa diperiksa untuk mengetahui ganas (kanker) atau tidak.

Namun, TURP bisa menimbulkan komplikasi karena bisa terjadi penyerapan cairan (larutan mengandung garam untuk dapat melihat prostat) oleh tubuh pasien saat pengerokan berlangsung. Ini bisa menimbulkan gangguan jantung.

Di samping itu, metode TURP bersifat individual dan sangat bergantung pada pengalaman (kemampuan) dokter.

Semakin berpengalaman seorang dokter, maka pengerokan akan lebih cepat selesai. Tindakan ini juga memerlukan transfusi darah karena terjadi perdarahan dan perawatan di RS lebih lama dibanding metode laser.

"Sulit menguasai teknik TURP. Walau sudah ribuan kali dilaksanakan, seorang dokter tidak menguasai, karena sangat individual. Pengerokan harus hati-hati karena terjadi perdarahan dan penyerapan cairan," papar Ali.

Laser Hijau

Dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, metode pembedahan prostat pun berkembang menjadi minimal invasif dengan menggunakan laser. Metode laser ini pun bermacam-macam, sesuai dengan panjang gelombang dan daya penetrasi. Misalnya, diode (panjang gelombang 830 nano meter/nm), HoIEP/thulium dengan panjang gelombang 2.100 nm, Biolitec dengan panjang gelombang 980 nm, dan green light laser yang memiliki panjang gelombang 532 nm dengan penetrasi 0,8 mili meter.

Ali menjelaskan, metode pengobatan sinar laser berwarna hijau atau green light laser yang diterapkan sejak tiga tahun lalu untuk mengatasi pembesaran prostat memiliki keunggulan dibanding TURP. Keunggulan itu adalah tidak terjadi perdarahan, bisa dilaksanakan pada semua penderita prostat (baik yang mengalami penyakit lain seperti hipertensi), rawat inap di RS satu hari, tidak terjadi penyerapan cairan oleh tubuh karena pembuluh darah dipatri dan penyerapan sinar oleh prostat lebih banyak. Artinya, sinar laser sepenuhnya tertuju pada target (prostat).

"Sinar diserap hemoglobin, sehingga sel-se yang terbuka terpatri, tidak ada perdarahan, dan sinar ini tak diserap cairan. Cukup aman, hanya saja yang menjadi kendala adalah harga," kata Ali.

Lebih lanjut dikatakan, metode sinar laser hijau ini memerlukan fibre yang dimasukkan lewat saluran kemih menuju prostat, dan harganya Rp 10 juta. Alat ini bisa rusak saat pengerjaan, misalnya jika ukuran prostat terlalu besar. Tetapi, kerusakan alat tidak ditanggung pasien. [N-4]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11462

Saturday, 31 October 2009 07:19

MEDAN - Menyusul hasil temuan Tim Penilai Adipura Kota Medan tentang limbah medis RSU Dr. Pirngadi yang membahayakan pengunjung, kini pihak manajemen rumah sakit tersebut mulai melakukan berbagai pembenahan.

Salah satu bentuk pembenahan yang dilakukan manajemen RSU Dr. Pirngadi adalah pembinaan terhadap para mahasiswa yang sedang melakukan praktik seperti mahasiswa kedokteran (co-ass), mahasiswa keperawatan dan lain-lain.

Kabag Perlengkapan dan Pemeliharaan RSU Dr. Pirngadi Medan A Khairuddin, yang dikonfirmasi tadi malam mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan Tim Penilai Adipura sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengunjung.

Menurut Khairuddin, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap para mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kerja di RSU Dr. Pirngadi. Sebab, masih ada mahasiswa yang membuang sampah makanan ke dalam tempat sampah medis.

Kemudian, sampah medis yang dilaporkan berserakan di sekitar lingkungan RSU Dr. Pirngadi segera dibersihkan. “Sebenarnya, sampah medis tersebut sudah dimasukkan ke dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dikhawatirkan ada pemulung yang masuk ke lingkungan rumah sakit secara diam-diam dan membongkar TPS tersebut sehingga sampah medis berserakan,” ujarnya.

Mengenai mesin pengolah air limbah yang tidak beroperasi, Khairuddin mengatakan, mesin tersebut beroperasi secara otomatis yakni empat jam menyala dan empat jam istirahat. Secara kebetulan, mesin tersebut dalam proses istirahat ketika Tim Penilai Adipura melakukan peninjauan.

Sedangkan mesin insenerator (pembakar limbah), lanjut Khairuddin, telah dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Saat Tim Penilai Adipura melakukan peninjauan, petugas insenerator sedang memusnahkan limbah non medis.

“Hanya saja, petugas mengangkut sampah tersebut dengan menggunakan tempat sampah yang bertuliskan Sampah Medis. Karena itu, manajemen RSU Dr. Pirngadi akan melakukan pembinaan terhadap petugas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” ujar Khairuddin.
(dat02/waspada)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63055:rspm-berbenah-ditegur-penilai-adipura&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Sabtu, 31/10/2009 08:09 WIB

Penulis: IGN Mantra - detikinet

Jakarta - Beberapa hari lalu, berkumpul sekitar 300 delegasi dari berbagai penjuru negara ASEAN dan China CERT (Computer Emergency and Response Team) untuk menghadiri konferensi tahunan keamanan informasi dan penggulangannya.

Perwakilan dari Negara ASEAN adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia, sedangkan perwakilan dari China hampir seluruh pemerintahan daerah/propinsi di wilayah China, ISP, perusahaan keamanan dan akademisi.

Agenda yang paling krusial untuk dibicarakan dalam konferensi kali ini adalah pertumbuhan cybercrime yang semakin meningkat dan jumlah pengguna internet yang semakin menggila. Para peserta sadar bahwa dunia internet seperti menggarami laut, berapa pun bandwidth yang di penetrasi ke pasar habis tanpa sisa, para pengguna internet benar-benar haus informasi dari internet.

Hal yang sangat mencengangkan kali ini adalah pengguna internet China sudah mencapai angka 380 juta user, melebihi jumlah user manapun di dunia ini, jumlah penduduk China sekitar 1,5 miliar, dan pengguna internet ini tumbuh terus seperti gurita, dan pemerintah China sangat concern untuk melindungi rakyat dan generasi muda mereka.

Yang sangat tidak disukai pemerintah China adalah pornografi, mereka mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan lepas untuk terus menerus mengupdate database filtering pornografi, situs jejaring Facebook, blogger dan beberapa account lain yang menurut mereka tidak perlu dikonsumsi rakyat China. Dan ini sudah dicoba oleh penulis untuk search berbagai situs yang biasa diakses di Indonesia, semuanya terblok.

Hal lain yang dibicarakan dalam konferensi ini adalah ceremony dan penyusunan CNVD (China Vulnerability Database) yang diwajibkan bagi pemilik situs-situs e-commerce China seperti penerbangan, perbankan, keuangan, pasar saham termasuk layanan pemerintah pusat dan daerah dan lainnya.

Hal ini dibuat sebagai standard keberadaan situs-situs e-commerce tersebut untuk dapat beroperasi dengan baik dan benar, tidak merugikan pelanggan dan dapat tumbuh dengan cepat dan berkesinambungan.

Bagi negara ASEAN, pemerintah China berharap dapat bekerja sama yang baik, saling membantu dan melindungi/proteksi masing-masing negara dari berbagai kejahatan cybercrime, pemerintah China menyadari masukan dari delegasi negara ASEAN bahwa serangan terbesar ke server-server internet berasal dari IP China dan USA.

Pertumbuhan user internet saat ini menggurita, hasil diskusi dengan delegasi negara-negara ASEAN, rata-rata mengatakan dipicu dengan keberadaan device dan handset yang dapat koneksi ke internet, seperti handphone, netbook, game player dan sebagainya, bahkan 1 orang dapat memiliki 2 sampai 5 device yang dapat digunakan untuk koneksi ke internet.

Bahkan pemerintah daerah Hongkong mengguyur dana sampai $HK 140 miliar untuk pengembangan e-learning dan internet content bagi pendidikan dasar dan menengah, anak-anak SD diberikan 1 device/anak sebesar netbook 5 inch untuk dapat koneksi ke internet, tentu saja dengan proteksi yang sangat ketat.

Pemerintah China berpesan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dilakukan tanpa peran aktif generasi muda untuk membendung arus informasi dalam hal ini keamanan informasi tersebut, baik dari luar maupun ke dalam, kerugian besar pasti terjadi bila tidak ada proteksi dan filtering yang baik, begitu juga dengan peran pemerintah Indonesia diharapkan mampu turut serta untuk mengembangkan dan bekerja sama dengan negara lain dalam hal keamanan informasi dan penanggulangan insiden.

Demikian laporan sekilas pandang dari konferensi internasional Keamanan Informasi dan Penggulangannya di Changsha, China, sekitar 90 menit penerbangan dari Hongkong. Changsha (Hanzi sederhana) merupakan ibukota Hunan, sebuah provinsi di selatan tengah Republik Rakyat Cina, terletak di hilir sungai Xiangjiang, sebuah cabang dari Sungai Yangtze.

*) Penulis adalah IGN Mantra, Analis Senior Keamanan Jaringan dan Pemantau Trafik Internet ID-SIRTII, sekaligus Dosen Keamanan Jaringan dan Cybercrime, dapat dihubungi di email: mantra@idsirtii.or.id.

( ash / ash )

http://www.detikinet.com/read/2009/10/31/080900/1232220/398/perjuangan-menghadang-pornografi-di-china

Jumat, 30 Oktober 2009 | 22:05 WITA

MOJOKERTO, TRIBUN - Seorang ibu beranak empat bernama Sri Ayati (43), Jumat (30/10) tewas beberapa saat ketika mengantre jatah pembelian minyak tanah di salah satu pangkalan di Gang Kemuning, Lingkungan Bancang, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Antrean jatah pembelian minyak tanah hari itu diikuti ratusan warga lingkungan Sumolepen, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Sri Ayati yang merupakan warga RT 02/RW 03 lingkungan Sumolepen, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebelumnya diketahui telah mengantre pula jatah pembelian minyak tanah di pangkalan lain. Sebelumnya, Sri diketahui juga sempat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang pemulung.

Sejumlah warga lingkungan Sumolepen menyalahkan kelambatan pemerintah dalam menjalankan program konversi bahan bakar LPG dari jenis minyak tanah sebagai sebab musibah itu.

Camat Magersari Achmad Zainuddin yang dikonfirmasi menyatakan belasungkawa atas peristiwa itu. Namun ia mengatakan belum bisa berbuat banyak terhadap tuntutan warga guna segera membagikan jatah kompor gas, regulator, dan tabung gas program konversi bahan bakar.(*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/55188

2009-10-30

[JAKARTA] Roda pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 142 tujuan Aceh, copot di udara usai lepas landas dari landasan pacu utara Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jumat (30/10) pagi.

Menurut Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Pujobroto, pesawat take off pukul 08.14 WIB. Sesaat kemudian pilot Joni Siregar melihat ada kejanggalan. Sesuai prosedur, pilot memutuskan kembali dengan terbang berputar untuk membuang bahan bakar. "Sekitar pukul 09.35 WIB berhasil mendarat secara normal. Kejadian ini sedang diperiksa oleh tim Dephub," jelas Pujobroto.

Kepala Cabang Bandara Soekarno-Hatta Haryanto menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pesawat sudah kembali mendarat dengan selamat dan langsung dibawa ke lokasi yang aman. Para penumpang sudah dialihkan ke pesawat lain.

"Tim dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang akan meneliti penyebabnya," ujar Haryanto kepada SP Jumat pagi. Hal serupa dikatakan Kepala Administrator Bandara Departemen Perhubungan Edward Siloy.

Juru bicara KNKT JA Barata menjelaskan, pihaknya sudah mengirim dua ahli yakni Capt Chairuddin dan Sulaiman untuk menyelidiki insiden tersebut. "Kami akan selidiki apakah karena faktor fatigue atau karena maintenance," ujar Barata.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Udara Dephub Herry Bhakti S Gumay menyatakan, sudah ada tim penyelidik yang diterjunkan untuk memeriksa secara otentik pesawat tersebut. [132/Y-4/R-15]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11480

Thursday, 29 October 2009 11:40

MANADO- Krisis listrik belum berakhir. Malah pemadaman bergilir makin parah menyusul hingga kini, pihak PLN belum mampu mengatasinya. .
“Krisis listrik belum teratasi. Makanya, kami berharap masyarakat mau mengerti keadaan ini, dengan membantu lewat upaya untuk menghemat pemakaian listrik,” kata General Manager PLN Suluttenggo, Dadan Koerniadipoera, di sela-sela syukuran HLN, di Lapangan Tennis Indoor PLN Suluttenggo, Selasa (27/10).
PLN Suluttenggo kelimpungan melayani keluhan, bahkan cercaan masyarakat, akibat pemadaman listrik yang makin meluas. Kondisi krisis listrik di Sulut makin parah, dibandingkan dengan pemadaman saat bulan Puasa lalu.
Posisi Rabu (28/10) kemarin, kekurangan daya mencapai 54,35 mega Watt (MW). Beban puncak tercatat mencapai 157,5 MW sedangkan daya mampu pembangkit hanya 102,15 MW. Waktu bulan Puasa lalu yang defisit daya ‘hanya’ 27 MW. “Mesin pembangkit banyak yang mengalami gangguan,” kata Dadan.
Manajer Area Pengatur dan Penyalur Beban (AP2B) PLN Suluttenggo, Herman Masola menjelaskan, pemadaman yang sudah dikategorikan black out (padam total) beberapa hari belakangan ini, karena pembangkit ‘besar’ seperti PLTA dan PLTP Lahendong seringkali gangguan. “Kalau PLTA sejak musim kemarau, Juni lalu, sudah kehilangan lebih dari setengah kapasitasnya,” kata Masola. Dari kapasitas 42 MW saat ini tinggal 11,5 MW.
Begitu juga PLTP Lahendong sebanyak 3 unit (pembangkit paling besar di Sulut) yang berdaya mampu 48,5 MW—seharusnya 60 MW, kemarin tinggal mampu menghasilkan daya 24,2 MW. Penyebabnya, unit 1 (20 MW) masih dalam perbaikan dan unit 3 hanya bisa menghasilkan 10 MW dari yang seharusnya 20 MW. “Pipa uap untuk unit 3 belum maksimal. Harus diganti dulu baru bisa full menghasilkan 20 MW,” ujar Masola. “Unit 1 belum bisa jalan karena masih menunggu alat panel kontrol dari PLTP Dieng, Jawa Tengah,” tambah Masola.
Pada Sabtu (24/10) pekan lalu masyarakat dikagetkan dengan padamnya listrik secara tiba-tiba, dengan cakupan yang sangat luas. “Tiba-tiba saja pagi-pagi Manado mati lampu. Sampai tengah malam belum menyala,” kata Tresy, warga Malalayang. “Lampu mati sangat lama. Kalaupun menyala, paling tinggi hanya dua jam, lalu mati lagi,” timpal Rio, warga Wanea.
Soal kejadian ‘black out’ itu, Masola mengungkapkan, lantaran PLTP Lahendong padam total. Hal ini disebab steam atau uap yang dihasilkan Pertamina Geothermal Lahendong mengandung banyak air. Kondisi ini menghentikan operasi Lahendong unit 1 dan unit 2. “Sudah tertangani. Tapi unit 1 masih gangguan di card panel control, makanya belum jalan. Paling lambat awal minggu depan sudah normal,” ucap Masola.
Sementara itu soal ada anggapan bahwa pemadaman listrik ini karena kebocoran pipa uap Gheotermal Lahendong, dibantah
Kepala Pengawas Utama Hubungan Masyarakat (Hubmas) Pertamina Gheotermal, Arpi Anwar. “Nggak ada pipa yang bocor. Kalau ada gangguan listrik itu di PLN, Gheotermal gak ada masalah,” ungkap Anwar ketika dihubungi koran ini via ponselnya Rabu (28/10). Namun dia mengakui beberapa
waktu lalu (Sabtu, 24/10) sempat ada gangguan di pipa. “Beberapa waktu lalu memang sempat ada masalah di unit 2 dan 3 tapi saat ini sudah kembali normal. Kalau saat ini ada kebocoran tentu kita akan segera ketahui tapi tadi kita memantau tidak ada,” imbuh Anwar. Saat ini, kata Anwar, pihaknya juga masih menungga pipa stainless steel untuk mengganti pipa uap untuk unit 3.
Masola menambahkan, karena PLTP yang merupakan tumpuan, dan PLTD Bitung sudah dipaksakan beroperasi terus, maka implikasinya sering gangguan. “PLTP Lahendong dan PLTD Bitung sudah dipaksakan saat PLTA tidak optimal, makanya gampang sekali gangguan. Kami terpaksa harus memaksakan mesin-mesin itu bekerja karena untuk melayani pelanggan,” kata Masola.
Sebagai antisipasi agar pemadaman tidak terlalu besar dan meluas, maka seluruh PLTA: Tonsea Lama, Tanggari I dan Tanggari II dioperasikan 24 jam, tapi hanya dengan kapasitas 11,5 MW. Padahal, saat Lahendong normal, PLTA hanya dijalankan 6 jam (saat beban puncak) dengan daya 24 MW. PLTD Bitung juga hanya bisa hasilkan 15 MW.
PLN juga terpaksa menjalankan seluruh PLTD sewa, di Bitung, Manado, Lopana, dan Kotamobagu karena menjaga ketersediaan daya listrik. “Padahal PLTD rawan rusak kalau dipaksakan. Tapi menjaga agar masyarakat tetap menikmati listrik, kami harus menempuh langkah ini. Ini sangat emergency,” tambah Masola.
Soal situasi yang tidak menyamankan ini, Dadan Koerniadipoera berharap masyarakat memahaminya. “Sebagai manusia, kami tidak sempurna 100 persen. Tidak ada niat sedikitpun membiarkan kondisi seperti ini. Kami sudah berusaha menjaga kontinuitas persediaan listrik, tapi gangguan-gangguan yang terjadi di luar kemampuan kami,” kata Dadan.(irz/lyw)

http://www.mdopost.com/

Thursday, 29 October 2009 09:32

TANGERANG - Sidang lanjutan perkara pidana dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari kepada Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan, kembali digelar pada Rabu (28/10). Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Sudaryatmo, Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat, dalam perkara Prita, pelaku usaha, yakni RS Omni Internasional, telah melakukan pelanggaran hak konsumen kepada pasiennya.

"Konsumen itu berhak mendapatkan pelayanan dan informasi," kata Sudaryatmo dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Arthur Hangewa.

Sudaryatmo menjelaskan, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang betul, keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan menyatakan pendapat. "Hak itu termasuk keluhan konsumen mendapat perlindungan yang legal dalam UU itu," kata saksi ahli.

Menurut Sudaryatmo, cara Prita menyampaikan keluhan melalui surat elektronik soal buruknya pelayanan yang didapatkan selama dirawat di RS Omni adalah hak Prita sebagai konsumen dalam menyampaikan pendapatnya.

Kepada majelis hakim, Sudaryatmo menjelaskan, Prita selaku konsumen tidak mendapatkan informasi dan akses menyalurkan keluhan yang baik dari rumah sakit. Sebagai penjual jasa profesional, rumah sakit semestinya bijak melayani keluhan Prita dengan cara mendatangi dan meminta maaf kepada pasien. Bukan sebaliknya, membawa kasus ini ke masalah kriminal.

Menurut Sudaryatmo, keluhan dari konsumen seharusnya menjadi masukan bagi rumah sakit untuk ke depannya memperbaiki pelayanan. Sudaryatmo menyarankan agar kasus Prita ini seharusnya diselesaikan di luar jalur pengadilan.

Pada kesempatan terpisah, jaksa penuntut umum, Riyadi, mengatakan, Prita sudah diberi kesempatan untuk berdialog dengan rumah sakit. Akan tetapi, ajakan tersebut ditolak Prita.
(dat06/pas)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62343:ylki-perkara-prita-ada-pelanggaran-hak-konsumen&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

March 4th, 2009

Konsumen obat di Indonesia masih belum berdaya. Sampai detik ini, mereka masih tak punya pilihan untuk menenggak obat dalam bentuk kapsul, sekalipun sebagian besar umat Islam tahu bahwa ada kemungkinan kapsul tersebut tidak halal karena terbuat dari gelatin babi. Situasi umat Islam di Indonesia dilematis. Di satu sisi, mereka ingin sembuh. Tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan barang subhat.

Kapsul merupakan alternatif terbaik di dunia farmasi. Cangkang lunak berbentuk tabung kecil ini dapat melindungi konsumen obat dari rasa dan aroma yang ekstrim. Kapsul juga melindungi pasien dari obat yang terlalu asam. Itu karena kapsul baru akan hancur di usus dan bukan lambung. Pasien dengan gangguan lambung akan aman.

Itulah sebabnya kapsul masih banyak digunakan untuk mengemas obat. Kapsul dipakai karena kepraktisannya untuk kenyamanan konsumen obat. Umumnya obat memiliki rasa tak enak seperti pahit, anyir, manis, dan bau. Obat juga beragam jenisnya mulai serbuk, cairan, atau bentuk padat. Pada obat jenis cair, saat ini produsen menambah flavour atau perasa ke dalamnya, terutama bila itu untuk anak-anak. Obat untuk anak-anak biasanya ditambahkan perasa orange atau strawberry.

Beberapa upaya menyamankan konsumen obat masih belum optimal. Belum ada yang seefektif kapsul. Cangkang kapsul dapat mewadahi berbagai bentuk obat mulai tepung atau serbuk, granula, pasta, cair, dan semi padat yang bila dikemas cara biasa memerlukan penanganan berbeda.

Bahan padat bisa dikeraskan menjadi tablet. Sedangkan bahan cair harus dikemas tersendiri dalam botol dan berbeda lagi untuk jenis pasta yang harus menggunakan tube. Belum lagi bila satu jenis obat merupakan campuran dari beberapa bahan berbeda.

Dengan kapsul, semua bisa teratasi apapun bentuk dasarnya. Artinya cukup menempuh satu kali proses untuk beragam obat. Cukup sederhana dan praktis. Kondisi ini menguntungkan produsen obat.

Kapsul juga memiliki keunggulan lain. Pengemasan obat dalam kapsul menjadi lebih mudah. Cangkang kapsul membungkus rapat obat di dalamnya. Dengan begitu penanganan selanjutnya menjadi lebih mudah dan higienis. Di sisi lain pewarnaan pada cangkang kapsul mempermudah produsen atau pihak yang berhubungan dengan obat mengenalil perbedaan obat. Konfigurasi warna pada cangkang kapsul bisa lebih banyak.

Cangkang kapsul terbuat dari gelatin atau pembentuk gel lainnya. Gelatin diproduksi dari kulit dan tulang babi dan sapi. Dari bentuknya kapsul dapat dibedakan keras (hard) dan lunak (soft). Yang umum digunakan di Indonesia adalah hard capsule yang dibuat dari gelatin dan pewarna, pengawet dan pelentur. Di negeri ini, peredaran kapsul yang terbuat dari gelatin babi dan sapi hampir sama banyak. Karena itu masih ada kemungkinan memperoleh kapsul halal.

Sulitkah memperoleh kapsul halal?

”Sebetulnya tidak,” kata Nur Wahid, salah seorang staf pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Di Indonesia juga beredar kapsul gel yang aman dikonsumsi karena terbuat dari gelatin sapi. Produk ini semula dibuat perusahaan asal Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan kapsul halal dari Malaysia. Harganya relatif lebih tinggi mengikuti produk gelatin sapi yang harganya masih lebih mahal dibanding gelatin babi.

Namun keberadaan kapsul halal ini merupakan satu alternatif bagi konsumen obat di Indonesia. Mereka bisa memilih kapsul yang terbuat dari gelatin sapi atau yang halal kendati dengan harga lebih mahal. ” Minta saja pada petugas farmasi, mereka akan mengerti,” kata Nur Wahid.

Meski demikian bukan berarti masalah kapsul ini sederhana. Dia menguraikan proses pemeriksaan kapsul halal menjadi rumit bila dikaitkan dengan obat yang berada di dalamnya. ”Kita juga perlu mewaspadai isinya,” ujarnya lagi.

Cangkang kapsul sangat kecil untuk mencantumkan label halal. Ini bukan yang tersulit karena yang paling rumit justru menentukan kehalalan kandungan kapsul atau obat yang dibungkus kapsul. ”Berarti harus ada dua kali pemeriksaan,” tandas alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Masalah cangkang kapsul, kata dia, melibatkan dua pihak yakni produsen kapsul dan produsen obat. Kedua produsen tersebut biasanya merupakan perusahaan yang berbeda sama sekali. Sementara label halal yang dicantumkan pada kapsul tak menjamin isinya halal. Sedangkan tanpa label, kapsul halal tak bisa dibedakan dengan kapsul lainnya.

Saat ini IPB masih meneliti penggunaan pati dan selulosa untuk pengganti gelatin. IPB mengembangkan pembuatan selulosa dari nata de coco. Hanya saja belum jelas sudah sejauh apa, penelitian mereka.

Sebagian besar pakar masih menggolongkan kapsul dalam situasi darurat. Itu karena kapsul digolongkan sebagai obat. Alhasil, kapsul boleh dikonsumsi. Namun bila ingin hati-hati, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasinya yakni: mintalah resep obat yang tak dikemas dalam bentuk kapsul. Bila kapsul merupakan satu-satunya alternatif, bukanlah cangkang kapsul lalu makan isinya dengan mencampur pisang.

Rasa pahit, getir atau anyir yang ditimbulkan oleh obat masih lebih baik dibandingkan memasukkan barang subhat ke dalam tubuh. Bila mungkin tanyakan apotek apakah kapsul tersebut halal atau tidak, bila ada kapsul halal mintalah jenis itu. Tanpa informasi yang jelas, tinggalkan kapsul. (Tid)

sumber: republika online

http://www.halalguide.info/2009/03/04/kapsul-yang-membungkus-obat-kita/comment-page-1/#comment-500

Kamis, 29 Oktober 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kantor Pengacara Dedy Mawardi & Partners mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (4-11) mendatang. Gugatan class action diajukan terhadap PLN pusat dan PLN Lampung.

Selain gugatan class action atas pemadaman lebih dari 3 jam sehari, materi gugatan juga berisi dugaan korupsi di PLN Lampung. Gugatan diajukan enam orang yang mewakili pelanggan PLN dari 11 kecamatan. "Kami sedang membuat draf gugatan," kata Dedy, Rabu (28-10).

Menurut Dedy, gugatan berisi tuntutan kepada PLN atas pemadaman lebih dari 3 jam setiap hari, yakni 8 jam hingga 12 jam sehari sejak September lalu.

Dalam tuntutan itu, tercantum pula ganti rugi kepada PLN Lampung atas pemadaman yang dialami 800 ribu pelanggan. "Nilai kerugian sudah kami hitung lebih dari Rp18 miliar," kata Dedy.

Dalam materi gugatan tersebut, juga tercantum adanya indikasi korupsi di PLN Lampung. Pemadaman ini, kata Dedy, apakah betul-betul akibat kekurangan daya atau rekayasa PLN Lampung untuk meminta subsidi dari PLN pusat. "Ada indikasi mendapatkan subsidi dalam bentuk uang untuk menambah daya," kata Dedy.

Rencana gugatan class action itu mendapat respons positif dari berbagai elemen warga. "Bagus itu (digugat ke pengadilan,red), PLN cuma mau enaknya aja. Sudah semestinya PLN bayar kerugian pelanggan. Coba, hampir tiap hari mati listrik, kayak hidup di zaman batu saja," kata Sri, warga Sukarame, kepada Lampung Post.

Keluhan serupa dilontarkan Sinaga, warga Way Huwi. Byarpet listrik tak hanya mengganggu aktivitas keluarga, tetapi juga produktivitas di tempat kerjanya. "Lebih kesal lagi kalau kita sedang hajatan, tiba-tiba listrik padam," ujar Sinaga mencontohkan pesta adat yang digelarnya di PKOR Way Halim, Senin (26-10) lalu.

Oleh karena itu, ia sangat mendukung jika PLN digugat secara class action ke pengadilan. "Biar PLN tidak arogan dan sadar bahwa tugas mereka melayani masyarakat, bukan nyusahin aja," ujarnya.n CR1/MG/10/U-1

DUGAAN KORUPSI: Polda Selidiki Proyek Sewa Mobil PLN

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Polda Lampung mulai menyelidiki dugaan penyimpangan proyek pengadaan sewa enam mobil Nissan X Trail L-New di lingkungan kantor PLN Wilayah Lampung tahun 2009.

Kasat III/Tipikor Dit Reskrim Polda Lampung AKBP Shoebarmen mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti.

"Ada indikasi dugaan penyimpangan. Kami masih melakukan penyelidikan. Kami sudah tunjuk tim untuk menangani kasus itu dan mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti," kata Shoebarmen.

Berdasarkan penyusuran Lampung Post, enam mobil Nissan X Trail 2.0 L New tersebut digunakan untuk kendaraan operasional para manajer di lingkungan PLN Wilayah Lampung.

Dalam kontrak antara PLN Wilayah Lampung dan PT Persada Lampung Nusantara tertanggal 19 Februari 2009 itu, disebutkan bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk sewa enam Nissan X-Trail tersebut Rp52,5 juta setiap bulan, dengan perincian satu unit mobil disewa Rp7,9 juta setiap bulan, ditambah PPN 10%. Sehingga, total biaya sewa satu unit mobil adalah Rp52,5 juta per bulan atau sekitar Rp630 juta setiap tahun.

Sumber di PLN Wilayah Lampung menyebutkan ada indikasi mobil sewa tersebut bisa menjadi hak milik setelah dua tahun dan tidak menjadi aset PLN, melainkan menjadi aset pribadi pengguna jasa tersebut. Pasalnya, proyek tersebut sebenarnya adalah pengadaan yang dibuat berita acara sewa.

Modus operandi yang digunakan adalah kontrak dibuat terpisah-pisah sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung kepada rekanan. Ironisnya lagi, rekanan adalah buatan PT PLN itu sendiri. "Bisa saja uang itu dari pejabat yang menggunakan namun menggunakan nama PT Kontrak dipecah-pecah agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi, setelah dua tahun, bisa menggunakan mobil lain lagi. Tahun lalu mobilnya rata-rata jenis pengadaan lima unit mobil Innova. Dan sekarang tidak tahu di mana mobil-mobil itu," kata dia.

Sementara itu, Humas PT PLN Wilayah Lampung Sumargo enggan berkomentar terkait dengan proyek pengadaan mobil Nissan X-Trail tersebut. "Maaf, itu bukan kapasitas saya. Dan saya tidak tahu tentang itu," kata Sumargo. n JUN/R-2

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009102906211713

Rabu, 28 Oktober 2009 | 21:01 WITA

Laporan: Muhammad Irham. la_toge_langi@yahoo.com

MAKASSAR, TRIBUN - PT PLN (Persero) mengaku telah mengeluarkan Rp 39 miliar untuk mengeruk Sungai Bakaru, Pinrang, untuk meningkatkan debit air sungai itu. Akan tetapi sampai sekarang, debitnya belum normal sehingga turbin di PLTA Bakaru belum bisa bekerja maksimal.

Berdasarkan hasil kunjungan anggota DPRD Sulsel dari Komisi D di Bakaru, sore tadi, mereka menemukan sejumlah fakta di lapangan di antaranya debit air di sungai tersebut memang belum stabil akibat musim kemarau berkepanjangan.

Legislator Sulsel yang datang berkunjung ke Bakaru di antaranya, Hery Suheri Attas (PDK), Januar Jaury Dharwis (Demokrat(, Sugiarti Mangun Karim (RepublikaN), Suzanna K (PKPI), Afandy Agusman Aris (Hanura), serta Alexader Palinggi (PDS).

Mereka diterima oleh manajer PLTA Bakaru Djoko Sularso dan Basri Jalil. Djoko, mereka telah mengupayakan hujan buatan di hulu sungai, akan tetapi tak semua awan yang tercipta mengandung air sehingga hasilnya tidak maksimal.

"Kami sangat berharap dewan memberi dukungan menark investor dalam kelistrikan dan juga perhatian dari pemerintah serta pelanggan PLN," kata Djoko. (*)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/54802

Rabu, 28 Oktober 2009

PALU – Pembangunan jembatan penyeberangan di empat titik di Kota Palu telah sesuai dengan hasil survei Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Penambahan jembatan bisa dilakukan setelah dilakukan survei. Pembangunan jembatan ini diprioritaskan pada daerah-daerah dengan lalulintas padat.
Demikian diungkapkan Kepala Dishub Kota Palu, Hindro Surahmat kepada Media Alkhairat saat ditemui di ruang kerjanya Senin (26/10). “Itu baru tahap perencanaan pembangunannya. Belum ada rencana kapan akan dilakukan pembangunannya, karena kita tidak memiliki anggaran. Kecuali ada pihak ketiga yang mau membantu, ya kita akan memberikan peluang itu,” kata Hindro
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dishub Kota Palu, Denny Richard mengatakan, sesuai dengan hasil survey, pembangunan jembatan penyeberangan ditempatkan di di depan Mall Tatura, di depan SMPN 2, di Jalan Emi Saelan, dan di depan KFC jalan Hasanuddin. Ini sesuai dengan lalulintas harian rata-rata (LHR) di lokasi tersebut.
Selain itu, pembangunan jembatan penyeberangan ini juga diperhatikan volume kendaraan yang melintas, hasil simulasi kinerja lalulintas, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas, agar dapat mengurangi tingkat kemacatan dan kecelakan lalulintas.
Terkait pembangunan jembatan penyeberangan ini, Warga Palu Barat Idrus Alhabsyie mengatakan, perlunya pembangunan jembatan tersebut di Jalan SIS Aljufri. Alasannya, lalulintas di jalan itu sangat padat, sehingga membuat kesulitan pejalan kaki menyeberang.
“Memang kalau tidak ada aparat keamanan yang setiap paginya melakukan penertiban jalan di sekitar komplek Alkhairaat sangat padat kemacetannya, karena begitu banyak siswa yang melakukan penyeberangan, belum lagi di situ juga pusat perbelanjan,” ujar Idrus. (HAMSING)

http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4120&Itemid=1

Oktober 21, 2009 - 12:04

MENJELANG tutup tahun 2009, diwarnai isu akan melambungnya harga jual sepeda motor tahun depan. Hal itu sebagai imbas kenaikan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor yang rencananya mulai diterapkan per 1 April 2010.
Khusus untuk motor, kenaikan PPnBM diprediksi akan menyebabkan naiknya uang muka pembelian motor baru secara kredit. Dan tentunya, ini akan menyebabkan masyarakat makin sulit mendapatkan motor baru, sehingga mereka akan memburu motor seken.
Seperti diketahui, pertengahan September 2009 lalu, dimasa akhir tugasnya, DPR telah mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjadi undang-undang yang berlaku efektif 1 April 2010. Konon kenaikan PPnBM ini mencapai 200 persen.
Selain dinilai tidak berpihak kepada industri otomotif di tanah air, aturan baru itu diprediksi akan melambungkan harga jual kendaraan, termasuk roda dua, sehingga menekan angka penjualan kendaraan.

HARGA JUAL
Dalam kesempatan berbuka puasa bersama beberapa waktu lalu, Vice President Director PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) Dyonisius Beti, sempat mengkhawatirkan rencana kenaikan PPnBM itu, karena akan melemahkan daya beli masyarakat, dan bisa menurunkan penjualan motor baru hingga 40 persen.
Menurutnya, kenaikan pajak itu berpengaruh terhadap harga jual sebuah produk, karena biasanya Biaya Balik Nama (BBN) akan mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga jual, otomatis pihak leasing, yang memfasilitasi pembelian secara kredit, akan menaikan uang muka (DP), yang tentunya masyarakat makin sulit memiliki motor baru.
Namun, bagaimana dengan penjualan motor seken. Diperkirakan, bila masyarakat kesulitan mendapatkan motor baru akibat naiknya uang muka. Maka, mereka akan berusaha mendapatkan motor seken, karena kebutuhannya akan sarana transportasi yang murah.
“Kalau masyarakat kesulitan mendapatka motor baru. Tentu mereka akan membeli motor seken. Maka, imbas dari kenaikan PPnBM itu, justru akan mendongkrak penjualan motor bekas,”ujar Heri, satu pedagang motor seken. (bambang/nk)

http://www.poskota.co.id/otomotif/2009/10/21/kenaikan-ppnbm-dongkrak-harga-sepeda-motor

Rabu, 28 Oktober 2009 09:53 WIB

BEKASI--MI: Pengerjaan sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi terlambat dari jadwal yang ditetapkan sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi warga seperti kemacetan lalul intas, kecelakaan dan debu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Lindon Tampubolon di Bekasi, Rabu, mengatakan, pelaksana proyek kurang optimal dalam menyelesaikan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan sebagian terlambat memulai kegiatan.

"Sampai batas waktu pelaksanaan pekerjaan pada 19 Oktober lalu masih banyak yang belum selesai dan kondite pemborongnya akan jadi perhatian kita ke depan," ujarnya.

Lindon menyatakan, pelaksana akan dikenai sanksi bila tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, seperti denda, dicabut kontraknya dan bahkan bisa tidak diperkenankan ikut dalam mengerjakan proyek dilingkup Dinas Bina Marga Kota Bekasi.

Tahun anggaran 2009 ini, katanya, ada sebanyak 498 paket proyek pengerjaan jalan di Bekasi dengan alokasi dana sebesar Rp168 miliar. Sebanyak 100 proyek hingga kini belum selesai dikerjakan sementara batas waktunya sudah habis.

"Mereka beralasan material habis saat Lebaran. Harusnya kondisi seperti itu bisa diantisipasi," ujarnya.

Lindon juga menyatakan, tiga ruas jalan di Kota Bekasi akan diusulkan menjadi jalan provinsi yaitu jalan Chairil Anwar, Jln. Joyo Martono dan Jalan KH.Noor Ali.

Ia menyatakan, peningkatan status jalan itu bisa meringankan beban Pemkot Bekasi dalam melaksanakan pembangunan.

Selama ini, menurut dia, beban yang sangat besar terhadap jalan adalah menyangkut pemeliharaannya. Apalagi, alokasi dana untuk melakukan pemeliharaan cukup besar.

Salah satu kriteria yang bisa diusulkan menjadi jalan provinsi kata Lindon, adalah jalan tersebut bisa menjadi jalan penghubung antarkota dalam Provinsi Jabar.

Jalan KH Noer Ali dan Jalan Chairil Anwar bisa menghubungkan Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Lihat saja, kalau sudah musim mudik, warga Jakarta bakal melintasi jalan tersebut hingga ribuan kendaraan setiap jamnya," ujar Lindon.

Wali Kota Mochtar Mohamad meminta kepada pemborong untuk bekerja profesional dan mengutaman kualitas jalan yang dibangun.

Ia mengatakan, proyek yang dibangun dengan dana APBD itu diperoleh dari rakyat dan sudah seharusnya rakyat bisa menikmati kembali dalam bentuk tersedianya jalan raya yang bagus.

"Saya seringkali sampaikan agar pengerjaan jalan dilakukan dengan baik. Tentunya kualitas dan ketepatan dalam pengerjaan jalan akan jadi pertimbangan dalam memberikan pekerjaan," ujarnya. (Ant/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/28/102585/35/5/Perbaikan-Jalan-di-Bekasi-Terlambat

Monday, 29-06-09 @ 15:41

Metrotvnews.com, Jakarta: Sampai saat ini, posisi konsumen dalam setiap transaksi perdangan fisik atau jasa keuangan, selalu dikalahkan meskipun sudah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE.

Posisi konsumen selalu berada di bawah tekanan produsen dan konsumen dipersepsikan tidak punya hak untuk menuntut jika produk dari elektronik itu terjadi kesalahan, kata Dr.Ir. Edy Santoso, MH usai membacakan naskah disertasinya di Universitas Padjajaran, Bandung, Senin.

Menurut Edy, agar UU ITE dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, seyogianya segera dibuat peraturan pemerintah (PP) agar ada keseimbangan antara produsen, penjual dan konsumen.

"UU itu dibuat bukan untuk memihak orang yang punya modal, tetapi untuk semua pihak dalam strata yang sama," katanya, seraya mencontohkan kasus Prita Mulyasari yang sempat di penjara di Rutan Tangerang, terlihat UU ITE masih memihak kepada pemilik modal.

Ia juga mencontohkan, piranti lunak yang dijual di pasar, jika ada kesalahan atau membahayakan konsumen, seolah-olah konsumen tidak punyak hak menuntut.

"Padahal tidak semua konsumen mengerti apakah perangkat lunak yang dijual di pasar itu produk pertama atau turunan (copy). Lisensinya berada di pihak produsen sedang konsumen tidak punya hak untuk memferifikasi," katanya.

Edy dengan disertasi yang berjudul "Perdagangan Perangkat Lunak Komputer Melalui Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Cipta dan Konsumen" diuji lebih dari 6 guru besar, seperti Prof. Dr. Juhaendah Hassan, Prof. Dr. Yudha Bakti dan Prof. Dr. Ramly. Para penguji sepakat untuk menobatkan promovendus dengan nilai sempurna atau cum-laude.

Menurutnya, dalam Kitab Hukum Perdata, dasar perjanjian Pasal 1338 - 1320 KUH Perdata, pada intinya mengatur sah tidaknya suatu perjanjian ditandatangani. Perjanjian dinilai sah oleh kedua belah pihak jika mengandung unsur cakap dan dewasa. Perjanjian juga harus dilandasi dengan kehendak baik, sehingga perjanjian itu tidak dapat dibatalkan salah satu pihak.

Dalam transaksi perdaganga lewat elektronik, syarat sahnya perjanjian itu tidak tampak, karena pihak satu dengan pihak lain, tidak saling kenal. Itu sebanya, banyak orang yang melakukan transaski lewat elektronik, semisal pengambilan uang lewat Anjungan Tunai Mandiri/ATM pihak konsumen yang sering dikalahkan.

"Kalau pengambilan secara langsung, dapat diverifikasi, apakah pengambilan itu karena dipaksa atau karena tanpa ditekan. Jika dipaksa, tentu pengambilan dapat dinilai tidak sah karena ada penekananan.

Tetapi jika transasiknya lewat elektronik, maka pihak bank tidak mau mengerti masalah sahnya perjanjian itu, dan pihak penyedia perangkat lunak juga tidak dapat disentuh oleh hukum, seolah antara pembuat piranti lunak, produsen/bank dan konsumen, tidak saling berhubungan.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, seperti KUHPerdata, KUHP, UU Hak Cipta dan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE yang belum ada peraturan lanjutannya.

Jika pemerintah dapat mengharmonisasikan peraturan itu, kasus seperti Prita atau kasus yang merugikan konsumen, tidak akan terulang lagi, kata Edy. (Ant/ICH)

http://www.metrotvnews.com/index.php/mobile/news_aktual/51

Kamis, 29 Oktober 2009 | 08:21 WIB

TEMPO Interaktif, Malang - Hidup sehari-hari Endang Sustiani, 42 tahun, tak lagi sama dengan tiga bulan lalu. Warga Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ini kini lebih banyak menganggur. "Pesanan jahitan sepatu sepi," kata ibu tiga anak ini kepada TEMPO, Senin (26/10). Kini, jam kerjanya dimulai dari jam tujuh pagi hingga jam dua siang untuk 4 pasang sepatu. Bandingkan dengan tiga bulan lalu --ia biasa bekerja dari jam tujuh pagi hingga jam delapan malam untuk menyelesaikan jahitan 15 pasang sepatu.Penghasilannya pun kini turun drastis dari sebelumnya Rp 28.500 menjadi Rp 7.600 per hari.

Endang adalah salah satu dari ratusan buruh rumahan. Ia mendapatkan pesanan jahitan sepatu dari UD Sepatu Sani Kabupaten Malang. Sepatu Sani memproduksi sepatu merk Modello dan sandal merk Scholl dan Rohde ini dengan pasar di Malaysia, Singapura, Jerman, dan Dubai. Menurut Direktur Utama UD Sepatu Sani Josua Sembayong, jahitan sepatu berkurang karena sedang sepi pesanan dari luar negeri. "Pasar sedang sepi karena ada gangguan ekonomi global," katanya.

Sebagai seorang buruh rumahan, Endang dan teman-temannya tak kuasa mengelak dari sepi pesanan jahitan ini. Mereka hanya bisa menerima apapun keputusan perusahaan yang memproduksi sepatu merk Modello dan sandal merk Scholl dan Rohde ini. Diberi pekerjaan menjahit 12 pasang sepatu diterima, termasuk cuma empat pasang sepatu. Mereka tak bisa menolak, apalagi meminta lebih.

Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Mitra Wanita Pekerjaan Rumahan Indonesia (MWPRI) Cecilia Susiloretno, kondisi yang dialami buruh rumahan UD Sepatu Sani adalah potret buruh rumahan di Indonesia. "Banyak hak pekerja yang terpasung," katanya. Hak yang tak pernah dinikmati pekerja adalah, antara lain, upah layak, Jamsostek, Askes, libur, cuti, dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Upah yang didapat pekerja rumahan misalnya hanya separuh dari upah minimum kota/kabupaten.

Cecilia mencotohkan hasil penelitian pada UD. Sepatu Sani menyebutkan produk perusahaan dijual dengan harga antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Namun, upah yang diterima pekerja rumahan yang bekerja di perusahaan tersebut hanya sekitar Rp 2.200 hingga Rp 2.850 perpasang. "Satu pasang sepatu sering dikerjakan dua hingga tiga orang. Upah ini sangat merugikan buruh."

Penyebab hak para buruh terpasung adalah belum ada satupun peraturan perundangan ketenagakerjaan yang mengatur pekerja rumahan. Ini disebabkan karena Pemerintah menganggap pekerja rumahan bukan termasuk pekerja perusahaan. "Pekerja rumahan dianggap sebagai pekerja sektor informal," ujar Cecilia. Karena Pemerintah tak mengakui, perusahaan ikut-ikutan tak mengakui juga. Padahal, pekerja rumahan bukan pekerja lepas, karena mereka bekerja penuh, sehingga masuk upah borongan.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Rendra Khresna mengatakan pelanggaran hak-hak pekerja rumahan memang sering terjadi. Namun pelanggaran ini tidak bisa ditindak karena belum adanya peraturan yang mengatur pekerja rumahan. "Ini pelanggaran yang dilegalkan," katanya. Undang-undang yang dilanggar pengusaha adalah Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 th 2003, dan UU No 3 th 1992.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malang Raya Samuel Molindo mengakui jika perusahaan tak mencatat pekerja rumahan sebagai pekerja perusahaan. Ini dikarenakan para pekerja rumahan bekerja di rumah masing-masing. "Mereka termasuk pekerja informal. Tak ada hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan," tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Jaka Ritamtama mengatakan Pemerintah sulit melindungi pekerja rumahan karena seringkali tak ada perjanjian hukum antara pekerja rumahan dan perusahaan. "Sulit untuk memproses hukum."

Pemerintah sudah berupaya maksimal melindungi pekerja rumahan. caranya, antara lain, dengan membantu permodalan, peralatan kerja, dan pelatihan. Langkah ini dilakukan sambil menunggu aturan yang melindungi pekerja rumahan. "Tidak ada keegganan dari pemerintah menyelesaikan persoalan pekerja rumahan," ujar Jaka.

Untuk melindungi pekerja rumahan, Cecilia dan Rendra berharap segera ada peraturan ketenagakerjaan tentang pekerja rumahan. Ini bisa ditempuh dengan terlebih dahulu meratifikasi konvensi organisasi buruh internasional (ILO) tentang pekerja rumahan. "Konvesi ILO sudah 13 tahun, Namun Indonesia belum meratifikasi," kata Cecilia.

ILO PBB pada tahun 1996 telah memasukkan pekerja rumahan dalam sebuah konvensi. Dalam konvensi ILO, pekerja rumahan didefinisikan sebagai pekerja yang bekerja di lingkungan rumah untuk memperoleh pendapatan dari luar rumah tangga.

Ada tiga karaktersitik pekerja rumahan, yaitu tempat kerja di rumah pekerja itu sendiri, hubungan industrial (majikan-buruh) ditandai dengan sub ordinasi ekonomi dan teknis, serta pekerja rumahan tidak memiliki akses pemasaran produk. Selain itu, pekerja rumahan mendapatkan penghasilan dengan dibayar berdasarkan jumlah produk yang mampu dihasilkannya, bukan berdasarkan lama (jam kerja), baik untuk satuan bijian, puluhan, dosinan atau satuan lainnya.

MWPRI sudah berusaha keras agar konvensi pekerja rumahan diratifikasi. April 2008 misalnya, MWPRI bertemu dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) untuk membicarakan masalah konvensi ini. Hasilnya, Depnakertrans sepakat untuk meratifikasi. Namun, usai pertemuan, Depnakertrans tak mau bergerak.

Berdasar data Badan Pusat Statitik (BPS), jumlah pekerja sektor informal sebanyak 34 juta orang. MWPRI mencatat dari 34 juta pekerja rumahan, separo diantaranya adalah pekerja rumahan. Mereka bekerja di berbagai di berbagai bidang pekerjaan seperti kerajinan, roko, elektronik, pertanian, makanan, mainan anak, dan perikanan. Sebagian besar dari para pekerja rumahan adalah wanita.

Bibin Bintariadi

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/10/29/brk,20091029-205104,id.html

Kamis, 29 Oktober 2009 05:33 WIB

Metrotvnews.com, Indramayu: Kepolisian Resor Indramayu Jawa Barat, Rabu (28/10) kemarin, berhasil menangkap dokter gadungan yang melakukan malpraktek hingga pasiennya meninggal dunia.

Bila dilihat dari caranya meracik obat, tak ada yang menyangka kalau Sonaji alias Ratiwan adalah seorang dokter gadungan. Caranya meramu obat sangatlah lihai bak seperti dokter sungguhan. Namun sayang, warga Kampung Mekarjati, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, ini hanyalah seorang dokter gadungan yang baru saja ditangkap kepolisian Indramayu.

Sonaji alias Ratiwan telah melakukan malpraktek pada Marci, warga Blok Rendong. Tindakan Sonaji menyuntikkan cairan obat ke leher Marci, telah mengakibatkan Marci meninggal dunia. Pada setiap korbannya, Sonaji, mengaku sebagai seorang dokter, pensiunan TNI yang pernah bertugas di Aceh dan daerah bencana Padang, Sumatra Barat.

Kini tersangka yang belum sempat lulus sekolah dasar ini diancam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.(RIZ)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2009/10/29/93073/Dokter-Gadungan-di-Indramayu-Ditangkap-Polisi

Oktober 28, 2009 - 19:26

GAMBIR (Pos Kota) - Gubernur DKI Jakarta H. Fauzi menjamin penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemda tanpa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Warga diminta tidak tergiur janji oknum.

Menurut Fauzi, penerimaan CPNS dilakukan terbuka dan transparan. “Tidak ada titip-titipan. Yang lolos pasti benar-benar menguasai dan mempunyai kemampuan,”katanya.

Sebab itu, Fauzi meminta, calon CPNS tidak tergiur kepada oknum yang bisa menjanjikan posisi PNS. “Jadi saya harap para calon tidak terkecoh,”katanya.

Menjaga keterbukaan penerimaan CPNS, maka Pemda melakukan pendaftaran melalui sistim online melalui alamat www.rekrutmen.jakarta.go.id.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pemda akan merekrut PNS sebanyak 3.168 orang. Terdiri 233 tenaga kesehatan, 987 tenaga teknis, 1.606 tenaga pengelola keuangan dan data informasi, serta 342 tenaga administrasi.

Saat ini, pemda masih menyisakan belasan ribu pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga honorer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pemerintah daerah diberikan waktu mulai tahun 2005 hingga 2009 mengangkat tenaga honorer dan PTT secara bertahap. Untuk tahun ini, 535 PTT atau tenaga honorer akan diangkat jadi CPNS. (john/B)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/10/28/fauzi-bowo-jamin-penerimaan-pns-jujur

Rabu, 28 Oktober 2009 12:00 WIB

Penulis : Ikarowina Tarigan

DIET kaya lemak tidak hanya menimbulkan efek jangka panjang seperti obesitas, diabetes dan gagal jantung tetapi juga menimbulkan efek jangka pendek yaitu mengurangi daya tahan fisik sekaligus kemampuan berpikir jernih hanya dalam beberapa hari.

Bagaimana lemak menimbulkan efek negatif dengan cepat? Sebelumnya, para peneliti ini sudah menemukan kalau kadar asam lemak yang tinggi di dalam darah dan kebiasaan diet yang buruk berkaitan dengan gagal jantung. Karena itu, mereka memutuskan untuk mencaritahu apakah diet kaya lemak (mengonsumsi banyak daging merah, keju dan makanan manis) untuk waktu beberapa hari saja bisa menyebabkan perubahan.

Hasil studi, terang peneliti, menunjukkan kalau mengonsumsi lemak akan meningkatkan kadar protein yang mengurangi efisiensi jantung, sehingga mengurangi daya tahan tubuh. Selain itu, diet kaya lemak juga dikenal memicu penurunan kemampuan kognitif dan menimbulkan penyakit seperti kepikunan.

Penelitian terbaru dari Oxford University yang dilakukan pada tikus ini menemukan, setelah 9 hari mengonsumsi diet tinggi lemak, tikus tersebut hanya bisa berlari di treadmill dengan waktu 50% lebih singkat dibandingkan tikus lain yang tetap dengat diet biasa (makanan rendah lemak). Selain itu, mereka juga lebih cepat melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas menyusuri jalan yang berliku-liku. Hal ini menunjukkan kalau kemampuan kognitif mereka terganggu.

Para pakar memperkirakan kalau waktu 9 hari pada tikus setara dengan 1 bulan pada manusia. Artinya, Anda bisa merasakan efek yang dialami tikus jika mengonsumsi makanan tinggi lemak paling tidak selama 4 minggu.

Menurut pemimpin studi Profesor Kieran Clarke, hasil studi ini sangat menakjubkan."Hasil ini menunjukkan kalau makanan tinggi lemak, bahkan selama periode singkat saja bisa mengganggu tubuh dan pikiran," tutur Clarke, seperti dikutip situs dailymail.

Efek jangka pendek

Bagaimana dengan efek jangka pendek?"Diet tinggi lemak mengirim pesan ke otak bahwa ini waktu yang berkelimpahan, jadi neurotransmitter (zat kimia otak) meminta kita agar tidak perlu gila-gilaan dalam mencari makanan," terang Dr Alan Maryon-Davis, presiden the UK Faculty of Public Health."Insting berburu kita dimatikan, atau paling tidak ditahan."

Apa yang bisa kita lakukan? Anda dianjurkan untuk membatasi asupan lemak hingga tidak lebih dari 30% dari asupan kalori harian. Selain itu, Anda juga sangat dianjurkan membatasi asupan lemak jenuh dan menghindari kalori berlebih (baik dalam bentuk appa pun). Mulailah menambah asupan sayuran dan buah segar serta mengonsumsi lemak dan gula hanya di saat tertentu saja. Di samping itu, perhatikan juga cara memasak, lebih baik merebus, mengukus, memanggang dibandingkan menggoreng.(OL-08)

http://www.mediaindonesia.com/mediahidupsehat/index.php/read/2009/10/28/1784/3/Makanan-Berlemak-Kurangi-Daya-Pikir

28 October 2009, 15:04

* Mutu Pendidikan Aceh Dirasakan 12 Tahun Lagi

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) mengawasi secara lebih ketat proyek-proyek APBA dan APBN 2009. “Proyek fisik dan nonfisik yang dikerjakan kontraktor belum memenuhi spek atau standar mutunya, saya perintahkan untuk dibongkar dan diperbaiki sesuai standar,” tegas Irwandi.

Pernyataan itu disampaikan Irwandi kepada Serambi, Selasa (27/10) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, seusai jumpa pers tentang peluncuran program baru bidang pendidikan bernama Support for Education Sector Development in Aceh (Sedia) yang didanai Pemerintah Australia (AusAID). Dijelaskan Irwandi, makna atau arti dari pembangunan, di antaranya adalah memberikan yang terbaik kepada rakyat. Karena itu, kontraktor yang diberi amanah melaksanakan pekerjaan proyek fisik maupun nonfisik harus mengerjakan proyeknya dengan mutu yang baik, bukan asal jadi.

Untuk mengawasi kerja kontraktor, di samping telah disediakannya konsultan perencana dan pengawas serta Inspektorat, Pemerintah Aceh juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan fisik dan nonfisik APBA dan APBN yang sedang dan telah dikerjakan rekanan. “Monev ini sangat penting dilakukan, di samping untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pekerjaan fisik dan nonfisik proyek-proyek APBA dan APBN, juga daya serap anggaran dan kualitas proyek, baik proyek fisik maupun nonfisik yang dananya bersumber dari otsus, migas, reguler, dan APBN,” kata Irwandi. Tahun ini, kata Irwandi Yusuf, untuk dana otsus, Aceh akan menerima sekitar Rp 3,7 triliun dari Pemerintah Pusat atau naik Rp 200 miliar dibanding tahun sebelumnya Rp 3,5 triliun. “Pencairan dana otsus itu dari Depkeu berdasarkan daya serap anggaran dana otsus yang telah diterima sebelumnya,” lanjut Irwandi, menjelaskan.

Misalnya, kata Irwandi, pada tahap I Aceh telah menerima 40 persen. Maka untuk menerima tahap II sebesar 30 persen, harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana otsus tahap I. Kalau penerimaan tahap I belum terserap, maka usulan pencairan tahap II belum bisa dilakukan. “Untuk mengetahui sejauh mana proyek fisik dan nonfisik yang bersumber dari dana otsus, dana tambahan bagi hasil migas, dan reguler telah dikerjakan di kabupaten/kota, perlu di-monev,” ujarnya. Pemerintah Aceh telah membentuk tim monev yang diketuai Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Munirwansyah MSc beranggotakan dari Biro Pembangunan Setda Aceh serta dinas teknis lainnya.

Mengutip laporan lisan tim monev yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, serta pantai barat-selatan Aceh, Gubernur Aceh mengatakan masih banyak proyek fisik yang bersumber dari dana otsus, tambahan bagi hasil migas, dan reguler yang belum dikerjakan dan ada juga yang baru dilaksanakan dua minggu lalu.

Menurut tim monev, bakal banyak proyek fisik APBA 2009 yang tidak selesai 100 persen pada akhir 2009 nanti, sementara masa kerja tahun anggaran ini tinggal 45 hari lagi. Pada 13-15 Desember 2009 nanti, kontraktor bersama SKPA, KPA, dan PPTK proyek, sudah harus mengusulkan amprahan dana proyek otsus tahap akhir ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPPKA),” kata Irwandi.

Terkait dengan makin sedikitnya sisa waktu, maka untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah yang muncul akibat banyak proyek fisik APBA 2009 yang tak dapat diselesaikan pada akhir 2009 nanti, proyek yang sedang berjalan perlu di-monev. “Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak proyek fisik yang bisa diselesaikan dan berapa yang tidak bisa sehingga dapat diputus kontrak dan diusulkan kembali anggarannya dalam penyusunan RAPBA 2010,” sebut Irwandi.

Tujuan lainnya, lanjut Gubernur Aceh, supaya masalah tahun lalu sebanyak 1.177 proyek fisik dan nonfisik yang telah dikerjakan kontraktor senilai Rp 850 miliar namun belum bisa dibayar SKPA, karena lambannya pengusulan amprahan pembayaran proyek tersebut pada akhir tahun 2008 lalu, tidak terulang lagi. “Proyek yang tidak selesai pada takhir tahun, dibayar sebesar realisasi fisik yang telah dikerjakan dan harus sesuai spek atau standar yang telah ditandatangani dalam kontrak,” tandas Irwandi.

12 tahun lagi
Mengenai program baru bidang pendidikan yang diberi nama Support for Education Sector Development in Aceh (Sedia), Pemerintah Aceh berterima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah membantu peningkatan mutu pendidikan di daerah ini. Bantuan pendidikan senilai 7 juta dolar AS dari AusAID itu, diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan Aceh.

Meningkatkan mutu pendidikan, kata Irwandi, tidak seperti menanam tauge, empat hari langsung bisa dipetik hasilnya. Program peningkatan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu, baru akan memberikan hasil 12 tahun kemudian. “Akibat konflik 30 tahun, banyak infrastruktur sekolah dan SDM yang hilang, sehingga untuk meningkatkannya butuh waktu yang lama,” kata Irwandi.

Terkait dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama denga berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, juga dengan NGO dan AusAID, USAID, UNICEF, dan lembaga-lembaga lainnya. Tahun ini Aceh mengirim 109 orang sarjana untuk belajar di luar negeri. Kecuali itu, untuk mengembalikan anak korban konflik kembali bersekolah, sejak tahun lalu Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan pendidikan untuk 80.000 orang anak yatim piatu korban konflik, anak telantar, dan fakir miskin. Tahun ini ditambah menjadi 100.000 orang.

Gubernur didampingi Plt Kadis Pendidikan Aceh, Bakhtiar, juga menjelaskan, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) APBA serta dana kesejahteraan guru Rp 2,2 juta/orang untuk 10 bulan yang nilainya mencapai Rp 151 miliar. SK pencairan dana BOS dan kesejahteraan guru telah ditandatangani Gubernur Aceh dan diharapkan pekan depan dananya sudah bisa diterima guru.

Moratorium logging
Menanggapi laporan Koordinator Program Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, yang menilai penerapan jeda tebang atau moratorium logging di Aceh belum berjalan efektif, bahkan Aceh telah memecahkan rekor baru dalam hal pengrusakan hutan, menurut Irwandi malah sebaliknya.

Dijelaskan Irwandi, program moratorium logging yang dilaksanakan sejak dua tahun lalu, telah menghambat kerusakan hutan di Aceh seluas 500.000 hektare. Jika program moratorium itu tidak dilaksanakan, maka ada 5 HPH yang akan masuk ke Aceh meminta lahan penebangan seluas 500.000 hektare. “Karena di Aceh dilaksanakan moratorium logging, maka lima HPH itu tidak bisa masuk ke Aceh,” ungkapnya.

Irwandi mengakui, untuk mengawasi hutan dari perambahan, bukan pekerjaan gampang. Sebanyak 2.000 polisi hutan yang telah direkrut Dishutbun dalam dua tahun terakhir ini telah bekerja optimal untuk mencegah penebangan liar. Kerja Polhut belum bisa mencapai harapan masyarakat banyak, karena fasilitas yang disediakan untuk patroli hutan juga masih terbatas.

Contohnya, sebut Irwandi, tahun 2008, pihaknya ada mengusulkan pengadaan 23 unit mobil patroli kehutanan bersama GPS, tapi pihak legislatif belum menyetujuinya. Usulan itu akan disampaikan kembali pada 2010 dan diharapkan DPRA yang baru mau menyetujui. “Tujuannya supaya frekuensi patroli hutan bisa dimaksimalkan lagi, sehingga kerusakan hutan bisa lebih ditekan, tidak seperti yang dituding Greenomic,” demikian Irwandi.(her)

http://www.serambinews.com/news/gubernur-bongkar-proyek-tak-sesuai-spek

Kamis, 29 Oktober 2009 01:47 WIB

MUSI RAWAS-MI: Warga Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, sebagian besar mulai beralih menggunakan tabung gas ukuran 3 Kg, akibat harga gas LPG ukuran 12 Kg mengalami kenaikan dari Rp72.000 menjadi Rp85.000.

"Harga isi ulang tabung ukuran 12 kg saat ini sudah mencapai Rp85.000, naik dari harga sebelumnya Rp72.000. Jadi kita pilih mengisi tabung ukuran 3 Kg dengan harga lebih murah antara Rp16.000 hingga Rp17.000, dan juga banyak dijual di kampung-kampung," kata Rodiah (31 tahun), warga Desa A-Widodo, Tugumulyo, Musi Rawas, Rabu (28/10).

Warga memilih tabung LPG ukuran 3 Kg selain kenaikan harga gas ukuran 12 Kg, juga karena untuk kebutuhan rumah tangga tidak terlalu banyak, sehingga perbulannya hanya membutuhkan dua kali pengisian tabung ukuran serupa, sebab penggunaan tabung 3 Kg mampu bertahan hingga dua minggu.

"Bagi ibu rumah tangga beda harga Rp500 saja itu sangat berarti, apalagi harga ini selisih hingga Rp20.000 sangat memberatkan terutama saat ini harga barang-barang serba mahal," katanya.

Hal senada juga diutarakan Rahma (52), warga Desa B Srikaton, kenaikan harga LPG ukuran 12 kg tersebut amat memberatkan masyarakat kecil, mengingat kenaikkan harga barang tersebut tidak diimbangi dengan kenaikkan pendapatan.

"Masyarakat kecil hanya tau mengeluh, untuk berbuat lebih tidak bisa. Apalagi minyak tanah saat ini juga sudah tidak ada lagi, kalaupun ada harganya sangat mahal," jelasnya.

Rusman, salah seorang pedagang LPG 3 Kg di Pasar B Srikaton, menjelaskan, kenaikkan harga LPG 12 Kg Rp85.000 per tabung terjadi dalam sepekan ini.

"Kenaikan ini baru secara bertahap, karena menurut informasi dari agen lainnya harga itu akan terus naik," ujarnya yang juga sering menerima laporan dan keluhan dari kalangan ibu rumah tangga akibat kenaikan harga barang tersebut.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Musi Rawas, Kgs Effendi Ferry menjelaskan, dengan kenaikan harga LPG 12 Kg tersebut akan membuat pihaknya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk penggunaan LPG 3 Kg.

"Kemudahan ini diberikan untuk warung-warung dan masyarakat lainnya, sehingga di setiap tempat nantinya diharapkan kalangan ibu-ibu yang beralih menggunakan tabung ukuran 3 Kg tidak mengalami kesulitan," katanya. (Ant/OL-7)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/29/102737/126/101/Harga-Elpiji-Tabung-12-Kg-Naik-Warga-Beralih-ke-Tabung-3-Kg