22 Oct 2008

Gizi buruk beberapa waktu terakhir semakin akrab saja terdengar di telinga kita. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh anak-anak dan balita, tragisnya lagi kebanyakan dari korban sudah dalam taraf kritis sehingga semakin sulit menanganinya. Kondisi ini diperparah dengan adanya sebuah stigma bahwa kasus gizi buruk, kelaparan bahkan wabah penyakit adalah aib bagi wilayah tersebut. Bagaimana tidak? sebuah daerah terjadi kasus gizi buruk pasti akan menurunkan citra daerah sekitar korban dengan daerah lain. Merebaknya kasus gizi buruk di berbagai daerah akhir-akhir ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita.

Penanganan dan pencegahan selain secara medis menjadi lebih penting sekarang. Penggalian akar permasalahan tentang hubungan sosial terkait kasus gizi buruk menjadi catatan mesti segera diselesaikan. Menurut pengakuan keluarga korban, sebenarnya pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan setempat sudah melakukan penanganan. Tetapi entah apa yang sebenarnya terjadi, kejadian gizi buruk dan kelaparan masih terus terjadi. Pihak keluarga sendiri sepertinya juga sudah kehilangan harapan untuk melihat putra-putrinya dapat kembali “hidup normal” seperti teman-teman sebayanya. Faktor ekonomi terutama dalam hal pembiayaan pengobatan menjadi penyebab utama bagi keluarga korban.

Berdasarkan data pemprov Jateng tahun 2008 jumlah penduduk Jawa tengah saat ini sekitar 33, 18 juta sekitar 3,1 juta penduduknya masuk dalam golongan keluarga pra sejahtera, dengan 32 ribu anak balita masuk dalam kategori “terlantar.” Yang menjadi pertanyaan sekarang mengapa kasus gizi buruk di berbagai wilayah semakin merebak muncul? Dari beberapa analisa menyebutkan bahwa merebaknya gizi buruk di sebapkan karena ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan.
Setelah lebih dari 10 tahun krisis ekonomi melanda negeri ini prioritas pembangunan lebih ditekankan pada industrialisasi di segala lini, dan kelompok-kelompok yang sudah mapan saja, misalnya pengusaha besar, perbankan serta penyederhanaan birokrasi. Prioritas ini tidak lain adalah untuk merangsang gairah investasi. Akibatnya kelompok mikro dan masyarakat bawah kurang mendapat perhatian, lagi-lagi anak-anak dari keluarga kurang beruntung yang seharusnya mendapatkan proteksi dan prioritas semakin merana. Contoh ketidakpekaan pemerintah terhadap masyarakat miskin makin mencolok tatkala beberapa keluarga miskin akan berobat ke rumah sakit. Berbagai dalih dikeluarkan oleh pihak rumah sakit sehingga keluarga-keluarga miskin ini tidak diperbolehkan untuk berobat ke rumah sakit. Para keluarga ini ditolak dengan alasan bahwa pihak rumah sakit tidak mampu menanggung biaya pengobatan. Sungguh ironis dan menyedihkan.

Korban ketidakmerataan
Masyarakat kita yang catatannya adalah masyarakat “timur” sangat dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi sosial. Pada dasarnya, masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang menerapkan tata nilai sosial ‘hidup rukun’ atau ‘tepo seliro’ dan ‘tolong menolong’ atau ‘guyub’ dalam kehidupan sosial sehari-harinya.

Kebijakan pembangunan yang kurang berfihak kepada masyarakat miskin sering kali menjadi kambing hitam merebaknya kasus kelaparan dan gizi buruk. Efek globalisasi makin “mempermanis” dalam arti negatif pola hubungan sosial masyarakat, sikap kurang peka dan individualistik merupakan gambaran miris di depan kita. Fenomena ini jika tidak segera di tanggapi secara serius akan menjadi bom waktu yang kian dahsyat.* (Irfan_PU)

http://www.kakak.org/home.php?page=artikel&id=80