Selasa, 30 Juni 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun diterima masyarakat, kebijakan pemberian bantuan langsung tunai selayaknya dihentikan. Selain tidak mampu membangkitkan semangat berusaha warga, bantuan tersebut dinilai juga merusak modal sosial di tingkat masyarakat miskin.

Sebagai alternatif pengganti, pemerintah dapat menggulirkan program bantuan pendidikan dan kesehatan yang mampu mengurangi pengeluaran warga untuk memenuhi dua kebutuhan tersebut.

Selain itu, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat makro dan mikro guna meningkatkan pendapatan warga. Demikian mengemuka dalam jumpa pers yang digelar, Senin (29/6) di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta.

Peneliti ICW, Ratna Kusumaningsih, mengatakan bahwa meskipun bertujuan membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, bantuan tersebut ternyata tidak mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga warga miskin.

Bahkan, indeks koefisien gini yang mengukur kesenjangan pendapatan rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin terus meningkat sejak program tersebut digulirkan.

Menurut Ratna, semakin tinggi indeks koefisien gini menunjukkan kesenjangan antara kaya dan miskin makin tajam. Oleh karena itu, selayaknya pemerintah meninjau kembali program itu dan menggantinya dengan program lain yang lebih memampukan warga untuk berusaha.

Saling curiga

Hal itu juga dikemukakan oleh Tulus Abadi dari YLKI. Selama ini, mereka melihat, BLT justru meningkatkan sikap ketergantungan warga penerima. Bahkan tingkat kepercayaan antarmasyarakat terganggu karena munculnya kesalingcurigaan di antara mereka.

Hal itu ditunjukkan dengan munculnya berbagai kasus yang mengiringi pembagian dana bantuan tersebut, salah satunya terjadi di Tangerang. Beberapa warga yang hadir dalam jumpa pers itu mengatakan, mereka diminta menyetor uang Rp 20.000 untuk mendapatkan kupon untuk menerima BLT.

Pungutan liar yang dilakukan oleh ketua rukun tetangga setempat tersebut memunculkan gugatan dan saat ini perkaranya tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tangerang. Solidaritas antarwarga pun juga terganggu karena ketidakpercayaan tersebut. Dampak buruk program BLT terhadap modal sosial itu tidak dapat diabaikan. (JOS)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/30/0326168/hentikan.blt.ganti..bantuan.pendidikan