Senin, 29 Juni 2009 | 03:14 WIB

Balikpapan, Kompas - Proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt pernah menimbulkan kontroversi di dalam tubuh Kabinet Indonesia Bersatu. Kontroversi yang melibatkan Boediono, yang ketika itu menjadi Menko Perekonomian, muncul dalam kampanye calon presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga capres mengaku pernah menegur Boediono yang ketika itu masih menjadi Menko Perekonomian. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono yang juga presiden, kemarin, membela posisi Boediono yang kini menjadi cawapres SBY.

”Puncak kemarahan saya yang pertama ketika Pak Boediono menolak memberikan jaminan pemerintah secara tertulis untuk proyek listrik 10.000 MW kepada perbankan,” ungkap Wapres saat memberikan pengarahan kepada para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada acara pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Apindo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (27/6).

Wapres kemudian menambahkan, ”Kalau Saudara tidak setuju, apa mau gelap bangsa ini selamanya? Ubah kebijakan itu. Alasan Boediono waktu itu, pemerintah tidak boleh menjamin dan ikut campur dengan proyek tersebut.”

Proyek listrik 10.000 MW tersebut akhirnya bisa berjalan setelah ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

SBY membela

Sementara itu, dalam pertemuan kampanye di Balikpapan, Minggu, capres SBY mengungkapkan, dalam kapasitas sebagai presiden yang masih menjabat, ia perlu membela Boediono sebagai mantan Menko Perekonomian dari serangan politik terkait dengan proyek listrik 10.000 MW.

”Boediono kemarin juga mendapatkan serangan politik yang tidak tepat. Ini sebenarnya permasalahan internal, tetapi karena sudah dibuka ke sana kemari, saya harus membukanya,” ujar SBY.

Presiden menjelaskan, pengambilan keputusan di kabinet ditentukan oleh presiden dan menjadi tanggung jawab presiden. Menteri bisa saja memberikan pertimbangan yang berbeda, tetapi keputusan akhir tetap di tangan presiden.

Ketika pemerintah memutuskan membangun pembangkit listrik 10.000 MW, semula investor tidak meminta adanya garansi/jaminan pemerintah. ”Dalam perkembangannya, mitra kita dari luar negeri tiba-tiba minta garansi lunak, minta lagi garansi yang lebih penuh. Akhirnya saya mengambil keputusan, listrik itu perlu, saya izinkan memberi garansi penuh,” ujar SBY. (har/day)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/29/03143317/listrik.10.000.mw.jadi.topik.