Juni 5, 2009

JAKARTA (Pos Kota)- Perkembangan dunia kesehatan kita saat ini cenderung ke arah bisnis, terutama yang berhubungan dengan pelayanan rumah sakit.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Dr Marius Wijayarta, melihat indikasi tersebut saat kasus-kasus tindakan di luar medis, keluhan pasien yang dipaksa membayar layanan kesehatan cukup mahal bahkan munculnya laporan malapraktik semakin banyak dilaporkan.

“Konsumen kesehatan banyak yang dijadikan sebagai sapi perahan, terutama rumah sakit swasta yang menggunakan label internasional,” ujar Marius, Jumat (5/6).

Label internasional tersebut bahkan kata Marius diduga hanya sebagai salah satu cara mengelabui calon konsumen. Dengan label internasional, pihak rumah sakit berharap bisa menentukan harga layanan kesehatan dengan tarif yang jauh lebih mahal. “Karena pakai kata internasional, wajar saja kalau mahal,” lanjutnya.

Padahal Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki standar rumah sakit internasional. Pemerintah baru mau membangun layanan kesehatan internasional ini di RSCM melalui proyek pembangunan Wings Internasional.

Jadi lanjut Marius, kalau pemerintah belum memiliki standar internasional yang jelas, lantas RS yang menggunakan label internasional ini mendasarkan diri pada aturan yang mana.

Di sisi lain, Marius juga menyoroti banyaknya kasus-kasus tindakan medis yang setengah dipaksakan oleh dokter maupun rumah sakit terhadap pasiennya. Karena pasien kurang menguasai ‘bahasa medis’ juga kurang pengetahuan tentang penyakit yang dideritanya, maka mau tak mau dia menerima saja tindakan medis yang disarankan dokter meski harganya sangat mahal.

Disinilah arti pentingnya seorang pasien mengetahui hasil pemeriksaan atau rekam medik atas penyakitnya. Dengan rekam medik ini seorang pasien berhak untuk bertanya kepada dokter. Jika kurang puas, bisa menggunakan second opinion dari dokter lain.

Praktik dimana konsumen kesehatan dijadikan sapi perahan bagi rumah sakit, menurut Marius memang wajar. Sebab sebuah rumah sakit didirikan dengan modal yang cukup besar. Selama pertimbangan bisnis masih menjadi dasar dari niat mendirikan rumah sakit, maka pengelola rumah sakit akan dikejar target agar modal awal bisa segera kembali.

Bagi Marius, rumah sakit boleh saja tampil mewah. Tetapi sebagai tempat perawatan orang-orang yang menderita (sakit), tidak sewajarnya kalau pertimbangan bisnis dinomor satukan. “Tetapi nilai social harus dikedepankan,” katanya.

Itu sebabnya, menurut Marius, Depkes harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap rumah sakit-rumah sakit yang ada termasuk rumah sakit swasta.

Aturan main cara pendirian rumah sakit dimana misi sosial menjadi yang utama memang sudah ada dan tertulis jelas dalam peraturan pemerintah tentang rumah sakit. Namun karena pengawasannya yang lemah membuat banyak rumah sakit mulai keluar dari koridor hukum yang ada.

Marius menyarankan agar masyarakat yang mau mengakses layanan kesehatan disatu rumah sakit, sebaiknya banyak bertanya. Terutama menyangkut layanan kesehatan, tarif dan dokternya. Referensi ini diperlukan agar seorang konsumen tidak terjebak pada satu rumah sakit tertentu.

(inung/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/06/05/pengawasan-lemah-pasien-jadi-sapi-perahan