Senin, 26 Oktober 2009 | 16:27 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Rencana kenaikan gaji para menteri di tengah masih banyaknya pengangguran dan korban Pemutusan Hubungan Kerja akibat krisis global, membuat masyarakat sakit hati. Karenanya, kenaikan gaji untuk para menteri itu sebaiknya ditunda.

“Isu kenaikan gaji sangat sensitif. Membuat masyarakat sakit hati karena saat ini masih banyak pengagguran dan PHK,” kata pengamat ekonomi UGM, Sri Adiningsih, disela kegiatan seminar nasional “Perkembangan APEC dan Perannya di Indonesia”, di University Club kampus UGM Yogyakarta, Senin (26/10).

Diakuinya, rencana kenaikan gaji bagi para menteri kabinet Indonesia Bersatu II itu memang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran negara. Namun, katanya, akan lebih bijaksana jika kenaikan gaji itu ditunda atau paling tidak kenaikannya secara bertahap. “Akan lebih bijaksana jika kenaikan bertahap, bukan dengan menaikkan tiga sampai empat kali lipat,” ujarnya.

Kritik terhadap rencana kenaikan gaji menteri kabinet Indonesia Bersatu II juga disampaikan Arie Sudjito, pengamat politik UGM. Arie mendesak Dewan Perwakilan Rakay berani menolak rencana kenaikan gaji tersebut, bukan malah mendukungnya.

Menurut Arie, rencana kenaikan gaji di awal terbentuknya kabinet ini justru memerosotkan citra mereka di mata publik. Karenanya, “parlemen harus berteriak keras soal ini,” tandasnya.

Arie menambahkan, kenaikan gaji bagi para menteri ini justru akan memberi beban psikologis bagi anggota kabinet Indonesia Bersatu II pada 100 hari masa kerjanya.

HERU CN

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/26/brk,20091026-204569,id.html