Senin, 23 November 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah harus menjamin ketersediaan listrik di Lampung bila ingin target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%--5,2% tercapai.

Besaran angka pertumbuhan ekonomi Lampung ini merupakan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemprov Lampung yang dituangkan dalam draf RAPBD Lampung 2010.

Pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Marselina, mengatakan Lampung merupakan wilayah yang memiliki ruang investasi cukup besar.

Menurut dia, sebelum masuk ke suatu wilayah, investor tentu melihat kondisi infrastruktur, terutama listrik, di wilayah tersebut.

"Kalau listrik sering mati, cost yang dikeluarkan perusahaan akan lebih besar misalnya untuk membeli generator set (genset). Kalau hal ini terjadi, investor pasti berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Lampung," kata Marselina saat dihubungi via telepon, Sabtu (21-11).

Apalagi, kata dia, saat ini iklim investasi di Lampung sudah mulai kondusif dan ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, masalah ketersediaan listrik harus segera dipecahkan pemerintah.

Hal yang sama juga diungkapkan peneliti Pusat Studi dan Informasi Pembangunan (Pusiban) Lampung, Asrian Hendi Caya. Menurut dia, walaupun tidak menjadi masalah utama, ketersediaan listrik di suatu daerah tidak boleh dianggap remeh.

"Kita memang menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi kita. Tapi untuk mengolah hasil-hasil pertanian tersebut kan butuh listrik. Jadi saya rasa kalau listrik masih sering byarpet begini tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi Lampung tahun depan," ujarnya.

Selain menjamin ketersediaan listrik, Marselina juga meminta pemerintah untuk meminimalkan pungutan-pungutan liar yang sering dibebankan kepada pelaku usaha.

"Gara-gara pungutan liar ini, pendapatan petani atau pedagang kan jadi tidak maksimal. Harus dipotong pungutan ini-itu. Hal ini harus dipikirkan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimistis ini, Marselina berharap pemerintah harus menjadi pemerintah yang bersahabat bagi investor.

Pemerintah, menurut dia, harus mempermudah proses perizinan kepada investor dalam membuka usahanya. Marselina menjelaskan saat ini calon investor sering dipingpong saat mendapatkan izin usaha. "Kalau pemerintah tidak memberi kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah ini cuma mimpi," kata Marselina. n MG3/K-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009112307235916