2009-11-07

Menko Kesra Agung Laksono didampingi Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini, menyerahkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kepada Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, di Bandar Lampung, Jumat (6/11). Menko Kesra dalam kunjungan ke Lampung juga didampingi Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari.

[BANDAR LAMPUNG] Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Menneg PDT) Helmy Faisal Zaini menegaskan, dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, pihaknya telah merancang beberapa program kerja.

Untuk tahun 2009, program percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan di 105 kabupaten di 28 provinsi. "Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kedaung," kata Helmy saat berkunjung ke Desa Kedaung, Lampung Selatan, Jumat (6/11). Dalam kunjungan itu, Menneg PDT menyerahkan bantuan 120 ekor sapi betina, dengan total bantuan sebanyak Rp 750 juta.

Menurut Helmy, sejumlah program prioritas sudah disusun sebagai langkah terobosan, mulai dari meningkatkan koordinasi antardepartemen hingga program bedah desa, yang bekerja sama dengan pihak swasta. Hal yang dilakukan dalam tiga hari pertama saat menjabat sebagai menteri, tuturnya, adalah melakukan koordinasi antardepartemen, karena hampir di setiap departemen memiliki program untuk membangun daerah, khususnya yang tertinggal. Misalnya, Departemen Pekerjaan Umum telah mengonfirmasi akan membangun infrastruktur berupa jalan di 135 kabupaten.

Dia mengemukakan, meskipun daerah tertinggal menyebar di seluruh Indonesia, namun, mengingat 62 persen kawasan daerah tertinggal ini berada di Indonesia Timur sebanyak 123 kabupaten, maka fokus pembangunan saat ini lebih banyak ke daerah-daerah tersebut. Meskipun demikian, di daerah, tidak berarti desa tertinggal di kawasan barat Indonesia diabaikan.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, pemerintah akan melakukan pengembangan bantuan sosial berbasis keluarga, yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Wadah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut yakni Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan, akan dipimpin langsung oleh Wapres Boediono.

Sistem bantuan sosial itu bukan bantuan tunai, tetapi didasarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, keluarga membutuhkan bantuan kesehatan atau pendidikan, maka bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tersebut.

Menurut Boediono, kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun saja, tetapi harus berkesinambungan. Penanggulangan kemiskinan, sambung Wapres, sebelumnya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Namun, untuk penanggulangan kemiskinan, dikendalikan langsung oleh Wapres.


"Standby Force"

"Di bidang sosial juga akan ada sistem bantuan sosial, tetapi bukan tunai. Program ini khusus untuk keluarga miskin. Sekarang sedang berjalan dan menginventarisasi keluarga miskin," jelas Wapres.

Sementara itu, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membentuk pasukan siap pakai (standby force), sebagai salah satu langkah kesiapan penanggulangan bencana.
Pembentukan standby force ini, untuk tahap awal akan dilakukan di tingkat nasional di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, usai memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat di Bandar Lampung, Jumat (6/11). Hadir dalam pemberian bantuan tersebut, Menneg PDT Helmy Faizal Zaini dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari.

Agung mengatakan, keberadaan standby force sudah sangat mendesak untuk dimiliki, mengingat intensitas terjadinya bencana alam di tanah air berlangsung terus-menerus dan memerlukan penanganan yang serius.

Agung mengemukakan, tenaga-tenaga yang akan direkrut dalam standby force ini sangat profesional dan terlatih di bidangnya masing-masing. [E-7/L-10]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11663