Rabu, 23-12-09 | 09:43

Hasil Survei Integritas KPK

JAKARTA -- Setelah Bappenas dan ICW melabeli Sulsel sebagai provinsi terkorup, kemarin giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melempar noktah hitam.

Hasil survei integritas yang dilakukan lembaga yang sempat diidentikkan dengan cecak (cicak) itu, Sulsel menempati posisi paling rendah dengan skor 4,75. Terburuk kedua ditempati Sulawesi Utara (4,80), dan DKI Jakarta (5,65). Lihat grafis.

Survei KPK itu berlangsung pada periode April hingga September dengan sasaran penilaian layanan publik daerah. Antara lain pelayanan RSUD kelas B, izin trayek antarkota dan daerah, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, serta izin pendirian koperasi/UKM.

"Survei itu dilaksanakan terhadap 10 pemerintah provinsi dengan melibatkan 1.039 pengguna layanan," ungkap Wakil Ketua KPK, M Jasin di Jakarta, Selasa 22 Desember.
Jasin mengungkapkan, survei dilakukan tiap tahun sejak 2007 lalu. "Kami juga terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik," ucapnya.

Menurut Jasin, survei melibatkan 11.413 orang pengguna layanan. Jumlah responden ini terdiri atas 4.592 orang di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden di tingkat pemkab/pemkot.

Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei.
Untuk tingkat provinsi, ada 39 unit layanan yang disurvei, antara lain layanan di RSUD kelas B, pengadaan barang dan jasa (PBJ), layanan perizinan trayek antarkota, dan layanan izin pendirian koperasi/UKM.

Survei tersebut, kata Jasin, juga menjadi peringatan bagi daerah untuk menggenjot perbaikan. "Harapannya, dengan survei ini aparat di daerah dapat memperbaiki kinerjanya, khususnya dalam pengendalian tindak korupsi pada pelayanan publik," jelas Jasin.

Selain menyurvei pemerintah provinsi, KPK juga mengembangkan riset yang sama terhadap 49 pemerintah kota/kabupaten, 39 departemen/kementerian, dan 371 unit layanan di tingkat pusat. Hasilnya, untuk tingkat pemkab/pemkot, pelayanan di Jakarta Selatan menempati peringkat terburuk.

Di kategori pemkab/pemkot terburuk ini, Sulsel "menyumbangkan" tiga wakilnya, yaitu Maros kelima terburuk, Gowa (terburuk 8) dan Makassar (terburuk 9). Sebaliknya, untuk kabupaten/kota yang mendapatkan nilai integritas tertinggi, Sulsel hanya diwakili satu daerah, yaitu Pangkajene Kepulauan yang menempati peringkat terbaik 11.

Sementara konfigurasi integritas pelayanan publik di tingkat pusat, tampaknya tak berubah dari tahun ke tahun. Departemen Perindustrian dan Kepolisian masih menempati posisi paling buncit di antara instansi yang disurvei. Dua lembaga itu masing-masing memperoleh skor 5,66 dan 5,71 dengan skor standar 6.

Menurut Jasin, survei itu memberikan gambaran bahwa Kepolisian harus berbenah dalam pembuatan dan perpanjangan SIM, dan pelayanan teknis dan pengujian kalibrasi. "Setidaknya, itu berdasar survei integritas pada April hingga September," kata Jasin.

Kementerian Perumahan Rakyat dan Depkominfo tak juga banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan publik. Kedua lembaga itu, juga meraih rapor merah dalam soal layanan. "Kami mendorong lembaga-lembaga itu terus menggenjot perbaikan," ucap Jasin.

Sementara instansi yang memperoleh hasil baik adalah Departemen Pertanian, PT Pos Indonesia dan Pertamina. Sedang untuk tingkat pemerintah daerah (provinsi), lima terbaik dalam pelayanan publik ditempati Jawa Timur dengan nilai 7,15, disusul Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kaltim dan Bali. (jpnn)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=76931