Rabu, 23/12/2009 09:13 WIB

Jayusman - Padang Ekspres

Kegiatan validasi data keluarga miskin (Gakin) di Kota Padangpanjang tahun 2009 ini hampir selesai. Sejalan itu sebagian besar rumah gakin yang sudah didata ulang itu diberi stiker bermerek, "Ini Rumah Tangga Miskin", hal baru dalam program pengentasan kemiskinan di kota itu.

Berapa jumlah gakin 2009 dari hasil sementara validasi data itu, apakah masih sekitar 1.375 KK seperti data 2008 versi TKPK Pemko, turun, atau naik? Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan setempat, Laswarni selaku leding sektor kegiatan, belum bersedia merinci. Sebab kegiatan belum selesai.

Tapi gambaran sementara menunjukan angka Gakin di Padangpanjang 2009 ini sudah turun, ungkap Laswarni, yang juga Wakil Ketua TKPK (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kota) Pemko Padangpanjang itu.

"Berapa turunnya, persisnya kita tunggulah kegiatan validasi data gakin ini siap sebelum akhir 2009 ini, "imbuhnya.

Pemasangan stiker tanda rumah miskin pada rumah tanga gakin itu menurut Laswarni, untuk lebih memudahkan Pemko Padangpanjang melakukan program bantuan kepada para gakin itu. Baik itu pemberian bantuan konsumtif, modal usaha, pelatihan, bimbingan usaha sampai kegiatan evaluasi program.

Masalahnya, program bantuan untuk mengangkat kehidupan gakin ini di Pemko Padangpanjang bukan dilakukan oleh satu unit kerja, tapi oleh banyak unit kerja seperti Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Dinas Sosnaker, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. Selain itu juga ada dari lembaga di luar Pemko, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang.

Ditanya kriteria yang dipakai oleh Pemko atau TKPK Padangpanjang dalam kegiatan validasi data Gakin pada 2009 ini, Laswarni menyebut sama dengan sebelumnya, yakni dari 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan BPS terpenuhi 7 indikator diantaranya. Beda dengan BPS, dari 14 indikator tadi, terpenuhi 9 indikator.

"Itu sebabnya hasil pendataan BPS dengan TKPK Kota Padangpanjang terhadap keluarga miskin di kota ini berbeda. Seperti pada 2008, versi BPS mencatat 928 KK, sedang versi TKPK mencatat sekitar 1.375 KK. Data TKPK dipakai Pemko dalam pengentasan kemiskinan di kota dari dana APBD setempat, sedang data BPS bila program bantuannya dari APBN langsung, "paparnya. (*)

http://www.padang-today.com/?today=news&id=12200