Jumat, 29 Januari 2010 | 18:02 WIB

PAMEKASAN | SURYA Online - DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, berencana memanggil Pertamina, terkait banyaknya tabung elpiji yang rusak di wilayah tersebut dalam program konversi minyak tanah.

“Kami masih mengatur jadwal, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak Pertamina,” kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, Jumat (28/1/2010).

Menurutnya, banyaknya laporan tabung elpiji rusak yang didistribusikan pihak Pertamina itu, disampaikan sejumlah warga dan kelompok organisasi kemahasiswaan di Pamekasan.

Di Pamekasan, jumlah kepala keluarga (KK) yang telah menerima program konversi elpiji dari Pertamina sebanyak 77.817 KK tersebar di lima kecamatan. Yakni Kecamatan Galis, Larangan, Kadur, Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan dari total 210.771 KK yang akan menerima program konversi.

Dari 77.817 KK yang telah menerima program konversi elpiji itu, sekitar 30 persen di antaranya rusak. Warga umumnya mengaku tidak tahu cara mengembalikan paket bantuan tersebut, sebab saat pendistribusian pihak Pertamina tidak menjelaskan tentang cara pengembaliannya.

Hosnan menjelaskan, kerusakan paket bantuan elpiji tersebut, tidak hanya pada tabung, tapi juga selang hingga kompor gas.

“Akibat paket elpiji rusak itu, sebagian warga terpaksa tidak menggunakan elpiji dan tetap menggunakan kompor minyak tanah,” jelasnya.

Jika terus dibiarkan, maka program konversi minyak tanah ke elpiji oleh pemerintah pusat itu akan sia-sia.

“Oleh karena itu, komisi B perlu melakukan pemanggilan terhadap pihak Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban. Sebab harga semua paket elpiji yang diberikan kepada masyarakat itu sama, baik yang rusak ataupun yang tidak,” tegas Hosnan.

Keluhan tentang kerusakan paket bantuan elpiji itu disampaikan warga di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Seperti di wilayah Kecamatan Larangan, Kadur, dan sebagian di wilayah Kecamatan Pegantenan.

Selain keluhan kerusakan, komisi B juga akan meminta pertanggungjawaban kepada Pemkab Pamekasan tentang pelaksanaan sosialisasi. Sebab sejauh ini banyak masyarakat yang mengaku khawatir menggunakan elpiji karena takut meledak.

“Ketika ini terjadi, kan penyebabnya sudah jelas, karena kekurangan sosialisasi,” ucapnya.

Disatu sisi, kata Hosnan, ketakutan warga akan penggunaan paket elpiji itu karena mengubah kebiasaan dari kompor minyak tanah ke gas.

Namun, sambungnya, jika Pemkab Pamekasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke lapisan paling bawah maka warga tidak akan merasa ketakutan.

“Oleh sebab itu, selain pihak Pertamina, kami juga akan meminta penjelasan kepada pihak eksekutif selaku penanggung jawab kegiatan ini,” papar Hosnan.

Protes tentang banyak paket elpiji rusak dalam program konversi itu bukan hanya disampaikan warga, juga elemen mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Pamekasan.

Bahkan beberapa waktu lalu, puluhan aktivis mahasiswa Pamekasan mendatangi kantor DPRD di Jalan Kabupaten, guna menyampaikan sebagian paket elpiji bermasalah tersebut.

ant

http://www.surya.co.id/2010/01/29/elpiji-rusak-dprd-pamekasan-akan-panggil-pertamina.html