Minggu, 03 Januari 2010 pukul 12:37:00

BANTUL -- Pemerintah dan pelaku bisnis disarankan bisa bermain cerdik dalam perdagangan bebas ASEAN CHINA Free Trade Area (ACFTA).

''Bisa saja untuk mengerem lajunya barang–barang Cina yang masuk ke Indonesia, khususnya makanan dan daging, pemerintah bisa menggunakan alibi kondisi sosial religious masyarakat Indonesia sebagai rem,'' kata Lilies Setiartiti Msi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ia diwawancarai sehubungan diberlakukannya ASEAN CHINA Free Trade Area (ACFTA, yang mulai berlaku 1 Januari 2010. Menurut dia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, pemerintah Indonesia bisa mengharuskan produk–produk Cina khususnya daging, makanan, dan minuman harus dijamin kehalalannya melalui MUI.

''Kalau tidak halal berarti barang tersebut tidak bisa masuk. Atau barang–barang tersebut harus memenuhi kualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),'' tuturnya.

Cara–cara tersebut tidak melanggar etika kesepakatan, karena produk halal dan stadarisasi produk adalah kebutuhan konsumen di Indonesia,,”katanya dalam rilis Humas UMY, akhir pekan lalu. Selain itu cara–cara itu, katanya, ada lagi hal yang paling penting, yaitu bargaining politik Indonesia terhadap Cina dan empat negara Asean lainnya. yoe/tar

http://www.republika.co.id/berita/99583/Isu_Halal_Bisa_Hambat_Dominasi_Impor_dari_China