Monday, 01 March 2010 05:21

MEDAN - Kalangan dunia usaha dan pemerhati kelistrikan di Sumatera Utara mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membujuk pemerintah Jepang mempercepat penyerahan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan II ke Indonesia. Upaya itu harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan Sumut keluar dari krisis listrik dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja di dunia industri.

“Baru-baru ini pengusaha di Sumut sudah memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk mengatasi krisis listrik. Bila krisis ini tidak segera berakhir, pengusaha terutama industri akan melakukan PHK karena perusahaan tersebut tidak bisa produksi. Masalah ini harus segera diantisipasi,” kata pemerhati kelistrikan di Sumut, Nelson Matondang, tadi malam.

Nelson mengakui penyerahan PLTA Asahan II (Siguragura) kepada pemerintah Indonesia sesuai jadwal seharusnya tahun 2013. Tapi, mengingat Sumut saat ini menghadapi masalah besar yakni krisis listrik, maka solusi yang dibutuhkan adalah mempercepat penyerahan pembangkit listrik tersebut ke negara. Nelson optimis apabila pemerintah pusat membujuk pemerintah Jepang untuk mempercepat penyerahan PLTA Asahan II tersebut, diyakini pemerintah Jepang mau melepaskannya. Apalagi, katanya, beberapa tahun terakhir PT Inalum yang menggunakan PLTA Asahan II mengakui mengalami kerugian.

“Kalau pemerintah pusat berhasil membujuk pemerintah Jepang, maka PHK yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Bila pemerintah mengharapkan pembangunan pembangkit listrik yang baru untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini, itu butuh waktu lama dan investasi besar. Bila perlu pemerintah Indonesia memberi ganti rugi atas percepatan penyerahan aset PLTA Asahan II itu,” jelas Nelson Matondang.

Hal senada juga diutarakan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumut, Parlindungan Purba. Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut ini mengatakan sangat mendukung percepatan penyerahan PLTA Asahan II tersebut demi menumbuhkan perekonomian daerah dan menghindari terjadinya PHK.

“Apindo sangat mendukung percepatan penyerahan aset itu. Soal percepatan penyerahan pembangkit itu ke pemerintah Indonesia dari Jepang, nanti bulan April akan ada pertemuan untuk mendiskusikannya. Saat ini sedang mengumpulkan data-data terkait itu. Kita sangat berharap percepatan itu bisa terwujud sesegera mungkin,” kata Parlindungan Purba sembari mengatakan sebagai upaya mengatasi krisis listrik di daerah ini dua minggu lalu sudah menyurati PT Inalum terkait penambahan pasokan 200 megawatt ke Sumut.

Dukungan dan harapan percepatan penyerahan PLTA Asahan II itu juga diutarakan pelaku usaha di Sumut, Chaidir Ritonga. Dia mengatakan, soal percepatan penyerahan PT Inalum ke pemerintah RI sangat disetujui. Chaidir Ritonga yang juga wakil ketua DPRD Sumut ini mengatakan, DPRD Sumut bahkan telah menyiapkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Inalum dan Listrik menyikapi dan melakukan pendekatan kepada semua pemangku kepentingan baik di daerah maupun di pusat.

Menurut Chaidir Ritonga, soal mengatasi krisis listrik harus berjalan paralel antara melakukan perbaikan dan perawatan seluruh pembangkit yang ada di Sicanang, Labuhan Angin dan percepatan operasi PLTA Asahan I. Bersamaan dengan itu harus terus dilakukan langkah-langkah terobosan mempercepat pembangunan pembangkit listrik yang baru, terutama sesegera mungkin mengeksploitasi geothermal Sarulla, mengadakan pembangkit terapung secara darurat serta pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, batubara dan gas bumi yang lebih murah. Tidak kalah pentingnya memulai sekarang juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sumatera Utara.

“Saya juga percaya manajemen yang baru di bawah kepemimpinan Dirut Dahlan Iskan akan ada terobosan dan solusi terhadap semua masalah dan krisis listrik yang kita hadapi. Namun bersamaan dengan itu harus juga diwaspadai agar semua karyawan PLN siap dan mendukung kehadirannya,” kata Chaidir Ritonga.

Dijelaskan, setiap gerakan resistensi yang dilakukan karyawan PLN akan berhadapan dengan rakyat yang sudah marah dan gelisah melihat penanganan yang selama ini dipercayakan kepada PLN. Dia mengatakan, saat ini dibutuhkan tim yang baru, semangat baru, pemimpin yang baru bahkan kultur korporasi yang baru di tubuh PLN agar krisis listrik ini segera berakhir.

Wakil ketua bidang Hubungan Internasional Kadin Sumut, Jonner Napitupulu, mengatakan, mengatasi masalah krisis listrik tersebut sangat diharapkan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprovsu melalui Gubsu H Syamsul Arifin dengan meminta pasokan dari PT Inalum sangat tepat sembari menunggu berfungsinya pembangkit di Sicanang, Labuhan Angin, PLTA Asahan I. Bila permintaan Gubsu itu belum juga terealisasi, dibutuhkan lobi pemerintah pusat yakni level lebih tinggi seperti menteri.

Dia mengatakan, banyak menerima keluhan para calon investor yang ingin berinvestasi di Sumut, masalah tersebut keterbatasan persediaan energi listrik. “Sebab, apapun industri itu butuh energi listrik, kita kalah bersaing denan Vietnam soal infrastruktur baik ketersediaan listrik, gas dan infrastrktur jalan. Sudah ada beberapa investor yang hengkang dari Sumut dan lebih memilih Malaysia dan Kalimantan karena keterbatasan infrastruktur kita, masalah ini harus segera diatasi,” kata Jonner Napitupulu.

Editor: AMIR SYARIF SIREGAR
(dat04/wsp)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93446:krisis-listrik-penyerahan-plta-asahan-ii-harus-dipercepat&catid=77:fokusutama&Itemid=131