Saturday, 29 May 2010 18:18

Jakarta - 4Tahun meluapnya lumpur Lapindo diperingati hari ini. Tapi kasus ini seolah sepi dari perhatian pemerintah. Dari sisi hukum, pengusutan kasus Lapindo hilang begitu saja. Pemerintah dinilai memang tidak memiliki niat menuntaskannya. Kasus Lapindo sebuah kasus yang menggambarkan permasalahan hukum di negeri ini. Di mana ada imunitas, artinya aman dari pelanggaran hukum. Tidak ada yang dimintai pertanggungjawabannya," kata pengacara korban Lapindo, Taufik Basari di Jakarta, Sabtu (29/5/2010). Taufik menduga ada perselingkuhan dari sisi politik. Di mana, saat kasus itu bergulir, Grup Bakrie yang notabene milik Aburizal Bakrie (Ical), dahulu sempat duduk di tampuk kekuasaan menjadi Menko Kesra.

Jelas-jelas ada konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintah sendiri. Kebijakan bukan berada di sisi korban, tetapi melindungi Lapindo Brantas, ini kami duga tidak lepas dari peran Menko Kesra saat itu," terangnya. Harapan muncul, lanjut Taufik, ketika Ical tidak ada di pemerintahan. Tetapi ternyata tidak ada yang signifikan. Tidak ada yang dijalankan untuk kepentingan korban. Pemerintah melepaskan tanggung jawab," imbuhnya. Taufik yakin, sesuai hasil penelitian yang dia yakini benar, tragedi lumpur Lapindo itu muncul karena insiden kecelakaan pengeboran. Namun kemudian, baik dari sisi hukum perdata maupun pidana, korban dikalahkan.

Hal serupa juga terjadi di ranah politik. Kejagung malah kemudian menyebut kecelakaan bukan karena pengeboran sehingga di SP3, demikian pula Polda Jatim. Kita duga ini ada indikasi praktek mafia hukum," tutupnya. Sementara itu, Aburizal Bakrie yang ditemui di sela-sela Turnamen Tenis Alumni ITB, mengaku soal Lapindo itu bukan urusan pribadi dia dan keluarganya. Saya bukan direksi, demikian juga keluarga saya. Kalau dipailitkan kami tidak rugi," kata Ical. Dia pun mengaku tetap concern memberikan bantuan sesuai pesan ibunya. "Tapi saya terpanggil, ibu saya memerintahkan untuk membantu memberikan rumah," tutupnya. rri.co.id/dodo

http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8403:pemerintah-dinilai-masih-tak-berpihak-pada-korban-lumpur-lapindo&catid=19:politik&Itemid=205