Arus mondial gerakan sosial telah mengidentifikasi secara tegas persoalan utang negara berkembang yang akut sebagai salah satu faktor dominan yang menghambat terciptanya sebuah dunia yang adil dan berkelanjutan. Berbagai kalangan memandang bahwa dampak buruk krisis utang hanya dapat diatasi melalui pengurangan dan penghapusan utang luar negeri negara?negara berkembang. Oleh karena itu, di tingkat global telah muncul berbagai organisasi, gerakan, jaringan kerja untuk mendesakan penyelesaian mendasar terhadap permasalahan utang ini, di antaranya: Euro Debt, Kairos Europe, dan Jubille 2000.
Jaringan kerja ini di antaranya berhasil mendesakkan penghapusan utang untuk negara-begara yang sangat miskin di dunia dikenal sebagai kelompok negara HIPC (Highly Indebted Poor Countries), yakni negara-negara yang penghasilan per kapitanya di bawah 700 dollar. Kita berharap bahwa gerakan-gerakan penghapusan utang luar negeri dapat terus meraih hasil-hasil yang berarti dalam advokasinya ke lembaga-lembaga keuangan intemasional dan negara-negara kreditur kakap. Namun demikian, kita harus cermati pula bahwa penghapusan utang hanya cukup untuk mengurangi dampak buruk krisis utang sendiri. Sedangkan bagi upaya untuk menciptakan sebuah dunia yang adil dan berkelanjutan penghapusan utang itu tidaklah memadai.
Karena itu, maka gerakan-gerakan penghapusan utang niscaya dibarengi upaya untuk mendesakkan tata kerja baru dalam sistem ekonomi global. Di antaranya patut dicatat perlawanan rakyat terhadap kiprah WTO. Kegagalan Seattle untuk menelurkan kesepakatan-kesepakatan baru membuktikan itu. Di sana terjadi sebuah pertarungan tentang sebuah ideologi global, jargonnya Free Trade vs Fair Trade.
Bagi gerakan sosial seluruh dunia, kegagalan sidang WTO di Seattle merupakan sebuah kemenangan cantik tepat di penghujung milenium kedua yang menandai munculnya sebuah era baru gerakan sosial dunia (baca kolom EH di Tempo edisi awal tahun 2000). Kurang lebih ratusan ribu orang yang mewakili gerakan sosial di seluruh dunia dari negara maju, berkembang dan negara miskin; dari seluruh kelas masyarakat, baik kelas pekerja, kelas menengah, masyarakat desa (petani dan masyarakat adat) ataupun masyarakat kota (gerakan lingkungan hidup dan gerakan perempuan) dan dari hampir seluruh ideologi bersatu padu untuk menentang arogansi suatu lembaga dunia yang keluar dari mandatnya dan bertindak sebagai polisi lalulintas dunia untuk perdagangan.
Di Seattle, beberapa ornop dari Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini, sedangkan WALHI bergerak bersama jaringan Friends of the Earth International (WALHI adalah FoE Indonesia). Kemenangan gerakan sosial dunia di Seattle bagi WALHI dan kekuatan rakyat lainnya, akan terus menjadi inspirasi bagi kegigihan dan keteguhan perjuangan melawan kecenderungan jahat liberalisasi maupun sebuah inspirasi bagi perjuangan masyarakat berbasis plural, luas, dan mondial. Sebenarnya yang utama bukanlah kegagalan sidang WTO itu sendiri, karena masih bisa diperdebatkan apakah kegagalan Seattle disebabkan tekanan para pendemo dan lobi-lobi mereka ataukah itu disebabkan oleh kontradiksi dan pertentangan di antara, delegasi sidang. Sebenarnya yang utama adalah lahirnya sebuah era baru gerakan sosial. Tentunya kita berharap gerakan yang berbasis plural, luas, dan mondial ini akan terus mengkristal dan bersifat lebih permanen dibandingkan gerakan di Seattle yang relatif cair.
WALHI, baik ditingkat lokal maupun internasional di antaranya melalui Jaringan Friends of Earth Internasional terus-menerus meningkatkan kepedulian pada isu-isu global, seperti utang luar negeri dan liberalisasi perdagangan. Di samping isu-isu spesifik di bidang lingkungan hidup, seperti kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim yang mau tak mau terkena imbasnya.(a.i)
Di tingkat nasional, momentum Seatlle membangkitkan inspirasi untuk membentuk jaringan-jaringan anti utang dan globalisasi neo-liberal. Walhi dan beberapa elemen-elemen gerakan lainnya kemudian memprakarsai terbentuknya Koalisi Anti Utang (KAU) dan Koalisi Ornop Pemantau WTO yang kini berubah nama menjadi Koalisi Penentang WTO (KOP-WTO) Paling tidak tercatat sekitar 150 organisasi baik dari kalangan Ornop, gerakan perempuan, mahasiswa, kelas menengah profesional, buruh, kelompok miskin kota, petani, nelayan dan masyarakat adat. Demikian pula tercatat pula sekitar 40 organisasi tergabung dalam KOP-WTO.
2 tahun kemudian kembali Walhi bersama-sama elemen gerakan lain memprakarsai terbentuknya Indonesian People Forum for Rio+10. Secara umum, tujuan utama dibentuk forum ini adalah untuk meningkatkan partisipasi civil society di dalam proses persiapan Rio+10, baik nasional, regional maupun internasional. Adapun tujuan khusus dari Indonesian People Forum for Rio+10 adalah untuk dapat memasukkan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan concern dari masyarakat.
Rio+10 sendiri merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, badan-badan di bawah PBB, lembaga keuangan internasional dan aktor penting lain untuk menilai perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah "Earth Summit" atau "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED) yang pertama pada tahun 1992 di Rio de Jainero, Brazil. Dalam pertemuan Rio+10 di Johannesburg, akan dilakukan peninjauan terhadap 10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semenjak konferensi yang pertama di Rio de Jainero. Pengevaluasian secara kritis akan menghasilkan sebuah review yang komprehensif dan terbuka, termasuk apa saja hambatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menentukan tren ke depannya. Sebelum ke Johannesburg, akan ada pertemuan persiapan oleh Biro 10 (Preparatory Committee) sebanyak empat kali yang disebut dengan PrepCom I-IV. Pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan PrepCom ke IV yang berlangsung di Bali.
Aksi dan refleksi yang terus menerus kemudian mendorong berbagai elemen gerakan merumuskan kembali gerakan. Di antaranya melahirkan kesepakatan untuk membangun Gerakan Indonesia Bangkit dan Berdaulat yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini, sekaligus dengan pendeklarasian 2003-2004 sebagai Tahun Anti Globalisasi dan Imperialisme.
Jaringan kerja ini di antaranya berhasil mendesakkan penghapusan utang untuk negara-begara yang sangat miskin di dunia dikenal sebagai kelompok negara HIPC (Highly Indebted Poor Countries), yakni negara-negara yang penghasilan per kapitanya di bawah 700 dollar. Kita berharap bahwa gerakan-gerakan penghapusan utang luar negeri dapat terus meraih hasil-hasil yang berarti dalam advokasinya ke lembaga-lembaga keuangan intemasional dan negara-negara kreditur kakap. Namun demikian, kita harus cermati pula bahwa penghapusan utang hanya cukup untuk mengurangi dampak buruk krisis utang sendiri. Sedangkan bagi upaya untuk menciptakan sebuah dunia yang adil dan berkelanjutan penghapusan utang itu tidaklah memadai.
Karena itu, maka gerakan-gerakan penghapusan utang niscaya dibarengi upaya untuk mendesakkan tata kerja baru dalam sistem ekonomi global. Di antaranya patut dicatat perlawanan rakyat terhadap kiprah WTO. Kegagalan Seattle untuk menelurkan kesepakatan-kesepakatan baru membuktikan itu. Di sana terjadi sebuah pertarungan tentang sebuah ideologi global, jargonnya Free Trade vs Fair Trade.
Bagi gerakan sosial seluruh dunia, kegagalan sidang WTO di Seattle merupakan sebuah kemenangan cantik tepat di penghujung milenium kedua yang menandai munculnya sebuah era baru gerakan sosial dunia (baca kolom EH di Tempo edisi awal tahun 2000). Kurang lebih ratusan ribu orang yang mewakili gerakan sosial di seluruh dunia dari negara maju, berkembang dan negara miskin; dari seluruh kelas masyarakat, baik kelas pekerja, kelas menengah, masyarakat desa (petani dan masyarakat adat) ataupun masyarakat kota (gerakan lingkungan hidup dan gerakan perempuan) dan dari hampir seluruh ideologi bersatu padu untuk menentang arogansi suatu lembaga dunia yang keluar dari mandatnya dan bertindak sebagai polisi lalulintas dunia untuk perdagangan.
Di Seattle, beberapa ornop dari Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini, sedangkan WALHI bergerak bersama jaringan Friends of the Earth International (WALHI adalah FoE Indonesia). Kemenangan gerakan sosial dunia di Seattle bagi WALHI dan kekuatan rakyat lainnya, akan terus menjadi inspirasi bagi kegigihan dan keteguhan perjuangan melawan kecenderungan jahat liberalisasi maupun sebuah inspirasi bagi perjuangan masyarakat berbasis plural, luas, dan mondial. Sebenarnya yang utama bukanlah kegagalan sidang WTO itu sendiri, karena masih bisa diperdebatkan apakah kegagalan Seattle disebabkan tekanan para pendemo dan lobi-lobi mereka ataukah itu disebabkan oleh kontradiksi dan pertentangan di antara, delegasi sidang. Sebenarnya yang utama adalah lahirnya sebuah era baru gerakan sosial. Tentunya kita berharap gerakan yang berbasis plural, luas, dan mondial ini akan terus mengkristal dan bersifat lebih permanen dibandingkan gerakan di Seattle yang relatif cair.
WALHI, baik ditingkat lokal maupun internasional di antaranya melalui Jaringan Friends of Earth Internasional terus-menerus meningkatkan kepedulian pada isu-isu global, seperti utang luar negeri dan liberalisasi perdagangan. Di samping isu-isu spesifik di bidang lingkungan hidup, seperti kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim yang mau tak mau terkena imbasnya.(a.i)
Di tingkat nasional, momentum Seatlle membangkitkan inspirasi untuk membentuk jaringan-jaringan anti utang dan globalisasi neo-liberal. Walhi dan beberapa elemen-elemen gerakan lainnya kemudian memprakarsai terbentuknya Koalisi Anti Utang (KAU) dan Koalisi Ornop Pemantau WTO yang kini berubah nama menjadi Koalisi Penentang WTO (KOP-WTO) Paling tidak tercatat sekitar 150 organisasi baik dari kalangan Ornop, gerakan perempuan, mahasiswa, kelas menengah profesional, buruh, kelompok miskin kota, petani, nelayan dan masyarakat adat. Demikian pula tercatat pula sekitar 40 organisasi tergabung dalam KOP-WTO.
2 tahun kemudian kembali Walhi bersama-sama elemen gerakan lain memprakarsai terbentuknya Indonesian People Forum for Rio+10. Secara umum, tujuan utama dibentuk forum ini adalah untuk meningkatkan partisipasi civil society di dalam proses persiapan Rio+10, baik nasional, regional maupun internasional. Adapun tujuan khusus dari Indonesian People Forum for Rio+10 adalah untuk dapat memasukkan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan concern dari masyarakat.
Rio+10 sendiri merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, badan-badan di bawah PBB, lembaga keuangan internasional dan aktor penting lain untuk menilai perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah "Earth Summit" atau "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED) yang pertama pada tahun 1992 di Rio de Jainero, Brazil. Dalam pertemuan Rio+10 di Johannesburg, akan dilakukan peninjauan terhadap 10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semenjak konferensi yang pertama di Rio de Jainero. Pengevaluasian secara kritis akan menghasilkan sebuah review yang komprehensif dan terbuka, termasuk apa saja hambatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menentukan tren ke depannya. Sebelum ke Johannesburg, akan ada pertemuan persiapan oleh Biro 10 (Preparatory Committee) sebanyak empat kali yang disebut dengan PrepCom I-IV. Pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan PrepCom ke IV yang berlangsung di Bali.
Aksi dan refleksi yang terus menerus kemudian mendorong berbagai elemen gerakan merumuskan kembali gerakan. Di antaranya melahirkan kesepakatan untuk membangun Gerakan Indonesia Bangkit dan Berdaulat yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini, sekaligus dengan pendeklarasian 2003-2004 sebagai Tahun Anti Globalisasi dan Imperialisme.
Source: http://www.walhi.or.id/
Post a Comment