Senin, 29 Juni 2009 19:16 WIB

Penulis: Jajang

JAKARTA--MI: Rencana pemerintah membolehkan swasta nasional dan asing untuk turut mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2010 masih harus dikaji ulang. Salah satu hal yang harus dicermati terkait dengan penggunaan dana alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk subsidi BBM.

Menurut Direktur Eksekutif Refor- Miner Institute Pri Agung Rakhmanto perusahaan asing yang bergerak di industri hilir tersebut tidak layak mendistribusikan BBM bersubsidi. Alasannya anggaran BBM bersubsidi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Meski perusahaan asing memakai nama Indonesia, mereka tidak pantas menyalurkan BBM bersubsidi karena BBM bersubsidi itu subsidinya memakai uang dari APBN," kata Pri Agung, Senin (29/6).

Jika badan usaha kegiatan hilir milik asing yang ditunjuk sebagai distributor BBM bersubsidi, penggunaan APBN tersebut tidak sesuai tempatnya. "Alokasi APBN itu hanya diperuntukkan bagi institusi pemerintah. Swasta saja tidak pantas, apalagi perusahaan asing," kritiknya.

Menurutnya dalam tiga tahun ke depan, hanya Pertamina yang mampu mendistribusikan BBM bersubsidi ke masyarakat. Pasalnya, dibandingkan badan usaha lain, perseroan itu telah memiliki banyak pengalaman dan jaringan infrastruktur di wilayah distribusi nasional (WDN) di Indonesia,terutama untuk wilayah terpencil di Papua dan Kalimantan. (Jaz/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/82637/4/2/Keterlibatan-Swasta-dan-Asing-harus-Dikaji-Ulang-