Selasa, 9 Juni 2009 | 16:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus Prita Mulyasari (32) dan berbagai kasus terkait pelayanan mutu kesehatan di Tanah Air mengindikasikan bahwa peran negara di bidang kesehatan harus diperbesar dan tidak terjebak dalam pola liberalisasi kesehatan yang mengurangi peran pemerintah.

"Tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat selain menghentikan praktik liberalisasi sektor kesehatan dan menarik lebih besar peran negara di bidang kesehatan," kata Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo Sitompul, di Jakarta.

Menurut Marlo, bila hal tersebut tidak diberlakukan maka dalam 10 tahun mendatang tingkat kualitas kesehatan dan kualitas hidup bangsa Indonesia terus merosot.

Ia memaparkan, dalam laporan tahunan UNDP pada tahun 2008 saja, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 107 dari 177 negara.

Marlo juga menuturkan, bila sistem kesehatan sudah dikomersialisasi atau diliberalisasikan, maka pelayanan kesehatan bersifat individual dan bukan lagi gerakan untuk menyehatkan bangsa.

"Padahal, bukankah pengembangan sistem kesehatan berfungsi untuk menguatkan sumber daya manusia?" katanya.

Selain itu, ujar dia, bila tujuan pelayanan adalah mencari laba keuntungan, maka faktor kemanusiaan akan menjadi terpinggirkan dalam memberikan pelayanan.

Terkait kasus Prita, Marlo mengemukakan bahwa kasus tersebut bukanlah soal persoalan status si kaya dan si miskin, tetapi persoalan kesehatan pada umumnya.

"Kami tidak mau kejadian seperti kasus Prita terjadi lagi khususnya bagi masyarakat miskin," katanya.

Untuk itu, SRMI menyatakan agar jaminan hak bagi seluruh lapisan rakyat untuk memperoleh kesehatan, termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan humanis.


Sumber : Antara

http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/06/09/16412713/peran.negara.di.bidang.kesehatan.harus.diperbesar.