"Sejak 2004, Bappenas menyusun readiness criteria atas pinjaman proyek yang akan diambil oleh Indonesia," kata Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas masalah posisi utang dan kesinambungan fiskal di Jakarta, Senin (29/6).

Hadir pula dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR A. Hafiz Zawawi, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Hartadi A. Sarwono. "Bappenas memberlakukan kriteria kesiapan proyek, kalau proyeknya tidak siap maka kami tidak mengambil pinjaman dan tidak masuk ke APBN sehingga tak ada lagi commitment fee," jelas Menkeu.

Menurut dia, Bappenas dan Depkeu juga melakukan pendisiplinan pengelolaan utang termasuk ketika berhadapan dengan kreditur. "Kita tidak akan menandatangani perjanjian utang kecuali sudah ada kesiapan proyek untuk dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi perhitungan commitment fee," tegasnya.

Menkeu menyayangkan adanya kesalahpemahaman bahwa praktek-praktek masa lalu dalam pengelolaan utang, seolah-olah masih terjadi hingga saat ini. "Kami tegaskan bahwa dalam kebijakan pengelolaan utang sudah berubah sama sekali sejak reformasi dengan adanya UU bidang keuangan negara," katanya.

Ia menyebutkan, pengelolaan utang saat ini tidak memungkinkan lagi pemerintah melakukan utang seperti masa lalu di mana tidak ada transparansi bahkan dilakukan di luar APBN.

Sementara itu mengenai adanya kritikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada commitment fee yang cukup lama untuk pinjaman proyek, Menkeu mengatakan, hal itu terjadi pada masa lalu. "Itu terjadi pada masa lalu di mana kebijakan utang memiliki tingkat administrasi yang rumit sehingga tidak menguntungkan Indonesia," katanya. [*/cms]