Selasa, 14 Juli 2009

*Tiga Kabupaten Tandatangani MoU

SIGI - Tiga tahun lebih perjalanan pemerintahan HB Paliudju, ternyata belum mampu menurunkan angka buta aksara di daerah ini pada level wajar. Hal itulah yang mendasari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Dirjen PNFI memilih Provinsi Sulteng sebagai salah satu daerah untuk menjalin MoU pemberantasan buta aksara.

Tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat program pemberantasan buta aksara (PBA) dari Departemen Pendidikan Nasional RI di tahun 2009 ini, yakni Kabupaten Donggala, Parimo dan Kabupaten Sigi. Kemarin (13/7), bertempat di kantor Bupati Sigi, Dinas Pendidikan dari masing-masing kabupaten menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Depdiknas.

Tahun ini, tidak kurang dari 8.500 warga Sulteng yang menjadi target pemberantasan buta aksara yang tersebar di tiga kabupaten. Untuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parimo masing-masing 2.500 orang, sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 3.500 orang. Dengan waktu belajar selama enam bulan, mereka diharapkan bisa menguasai teknik baca tulis untuk tingkat dasar.

“Turunnya program PBA ini, diharapkan mendorong semakin minimnya warga buta aksara. Khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang menjadi prioritas,’’ kata Kepala Bidang PNFI, Dinas Pendidikan Daerah Sulteng, Drs Gatot Margono, di sela-sela penandatanganan MoU kemarin.

Untuk program PBA yang fokusnya pada tiga kabupaten ini, dananya akan langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten. Selanjutnya, dinas yang menyalurkan dananya ke lembaga penyelenggara yang bermitra dengan masyarakat setempat, dimana proyek itu turun. Namun, sebelum dana turun, baik dinas pendidikan maupun lembaga penyelenggara, lebih dulu membuat proposal permohonan sebagai syarat administrasi. “Semoga proyek bidang pendidikan luar sekolah ini manfaatnya terasa di tiga kabupaten. Warga kita yang dulunya sama sekali tidak tahu baca tulis, tapi setelah program ini berjalan, itu sudah akan berkurang,’’ kata Gatot Margono.

Warga belajar yang menjadi sasaran program tersebut mendapat Rp360 ribu per orang. Dana ini tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada warga belajar. Anggarannya dikelola oleh lembaga penyelenggara sebagai biaya pendidikan selama enam bulan mengikuti program PBA tersebut.

Pada penandatanganan itu Dirjen PNFI Depdiknas diwakili Dra Endang. Acara kemarin juga dihadiri sejumlah masyarakat dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi. Pada kesempatan tersebut Endang mengatakan, semakin besar jumlah warga belajar, maka anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat juga semakin besar. Untuk pendampingan proyek ini, diharapkan pemerintah kabupaten tetap menyertakan dana sharing sebagai dana pembiayaan operasional.

Diakuinya, untuk tahun 2009 ini, Sulteng masih menjadi pilihan diturunkannya proyek tersebut bersama beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Alasannya, di wilayah ini masih banyak tersebar warga buta aksara yang umumnya berada di daerah terpencil. Setelah enam bulan berjalan, program akan dilakukan evaluasi sudah sejauhmana tingkat keberhasilannya. Jika realisasi di lapangan masih rendah, maka dari evaluasi diharapkan diketahui kelemahan-kelemahan guna mencari jalan keluarnya. Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait.

Endang mengingatkan, sebelum anggaran dicairkan ke dinas, proposal dari Dinas Pendidikan harus dilengkapi. Meski hanya tinggal kelengkapan administrasi seperti NPWP, alamat rekening, rancangan anggaran dan belanja (RAB) serta surat pernyataan, sebaiknya secepatnya dilengkapi oleh dinas terkait. “Proposal dari Dinas Pendidikan yang belum lengkap, segera diidentifikasi apa yang kurang,’’ katanya mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Sigi Hidayat yang diwakili Asisten II Drs Dg Laguri Lahusaeni, sangat mengapresiasi turunnya program PBA ke Sigi. Dia menekankan agar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi yang menjadi leading sector, berupaya maksimal dalam menangani proyek tersebut.

“Bupati berpesan agar pemberantasan buta aksara di kabupaten ini, menjadi perhatian utama bagi kita. Terlebih lagi sektor pendidikan dan kesehatan adalah skala prioritas Pemkab. Dinas terkait mesti realistis dan proporsional dalam merumuskan kebijakan terkait program buta aksara,’’kata Laguri menyampaikan pesan Bupati.

Dia meminta agar Sigi masih menjadi sasaran turunnya program ini. Dengan gencarnya pemberantasan buta aksara, ia menaruh keyakinan kalau Sigi ke depan akan bisa bersaing dengan kabupaten lain. Jika masyarakat di sebuah wilayah sudah terbebas dari buta aksara, potensi kesejahteraan akan terbuka lebar untuk dicapai.(fri)

http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Banjarbaru&id=54539