14/12/2008 - 22:34

INILAH.COM, Jakarta - Pengadaan barang dan distribusi menjadi hal krusial dalam siklus perekonomian. Alhasil perlu langkah strategis dan efisien agar konsumen tak terbebani biaya ekonomi tinggi dan tekanan harga barang khususnya bahan pokok.

Mata rantai pengadaan barang dan distribusi selama ini tidak sesuai kapasitas, ada yang terlalu panjang, bahkan ada yang terlalu pendek. Alhasil, perlu peran lembaga seperti Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) yang bisa mewujudkan sistem distribusi efisien agar rakyat memperoleh harga yang wajar.

"Ini menjadi salah satu kendala berat yang dihadapi Ardin dalam menjalankan fungsinya," kata Bambang Soesatyo, salah seorang kandidat Ketua Umum Ardin periode 2008-2013, di Jakarta, Minggu (14/12).

Menurutnya, bila mata rantai pengadaan barang dan distribusi terlalu pendek, hal ini mengindikasikan adanya permainan monopoli terhadap pengadaan barang.

Sedangkan rantai distribusi yang terlalu panjang akan memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini terkait bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan barang.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa biaya transportasi perdagangan dan distribusi barang saat ini mencapai kisaran 18-32% dari harga pasar. Rinciannya, 18% untuk produk manufaktur, dan 32% untuk produk pertanian.

Padahal, idealnya biaya transportasi perdagangan dan distribusi hanya 6-12%. Untuk itu, Ardin harus memperpendek jalur pengadaan dan distribusi, sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap harga barang dan jasa.

"Karena itu diperlukan langkah strategis dan efisien dalam sistem pengadaan barang dengan memotong matai rantai distribusinya. Langkah ini ditempuh untuk mengurang tekanan harga, khususnya kebutuhan pokok masyarakat," ujar Bambang yang juga Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia itu.

Sertifikasi dan sistem distribusi nasional yang masih jauh dari harapan dan rasa keadilan, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta membuka peluang bagi masuknya para spekulan yang cenderung mempermainkan harga barang.

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, Bambang menyatakan bahwa Ardin akan menjalin kerjasama dengan regulator, yakni pemerintah, serta para produsen barang dan jasa. Pada waktunya nanti, Ardin menyusun konsep sistem distribusi nasional untuk diserahkan kepada pemerintah.

"Diharapkan Ardin mampu berperan sebagai mitra pemerintah yang terbaik di kabupaten dan kota khususnya sektor pengadaan barang dan distribusi, dengan proaktif memberikan solusi dan saran yang konstruktif, bukan sebagai biang masalah sehingga menjadi beban pemerintah," katanya.

Selain itu, Ardin juga memberikan pemahaman secara bertahap kepada kelengkapan dokumen penawaran yang akan diajukan oleh anggotanya. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong anggota untuk tetap eksis mengikuti setiap persaingan. Hal ini sesuai dengan tujuan Ardin untuk membina dan mengembangkan potensi anggota agar lebih tangguh.

Aktualisasi fungsi dan peran ARDIN sebagai mitra pemerintah, para produsen dan masyarakat itu akan dirumuskan dalam forum Musyawarah Nasional ARDIN 2008 yang digelar dua hari, Senin (15/12) dan Selasa (16/12) di Hotel Bidakara, Jakarta. [E1]

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/12/14/68820/distribusi-masih-bebani-konsumen/