Kamis, 16 Juli 2009 17:56 WIB

Iklan-iklan tentang pendidikan yang dibuat Departemen Pendidikan Nasional begitu gencar dilakukan. Dalam pesan iklan itu disampaikan bagaimana tingginya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dasar, yang sekarang diberikan secara gratis.

Dalam iklan itu digambarkan seorang anak yang berharap untuk bisa mengecap bangku pendidikan formal dan ia begitu gembira ketika mendengar dari radio bahwa sekarang ini untuk mengikutinya gratis. Orangtua yang sempat kehilangan harapan tampak terharu dan ia pun berpelukan sambil bertangis-tangisan dengan sang anak, sementara sang ibu melihatnya.

Iklan memang bukanlah realita. Tetapi ketika itu dikeluarkan oleh sebuah departemen seharusnya bukanlah iklan yang biasa. Itu seharusnya merupakan bentuk sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita dan negara sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi memenuhi kewajibannya untuk mencerdaskan anak bangsanya.

Kita sungguh terkaget-kaget ketika sekarang realitanya tidak seperti itu. Pendidikan gratis yang dimaksudkan ternyata tidak seperti yang digambarkan dalam iklan yang sejak menjelang Pemilu Legislatif gencar dikampanyekan. Orangtua tetap harus mengeluarkan uang untuk bisa menyekolahkan anaknya.

Kita semakin tidak habis mengerti ketika Mendiknas Bambang Sudibyo ditanyakan tentang realita yang berbeda itu mengatakan bahwa gratis yang ada dalam pemahaman masyarakat berbeda dengan gratis yang dimaksudkan pemerintah. Gratis yang dimaksudkan pemerintah adalah gratis untuk semua yang sudah dibayarkan dalam biaya operasional sekolah (BOS), bukan gratis seperti yang dipersepsikan masyarakat.

Ada dua hal setidaknya yang membuat kita pantas untuk prihatin. Pertama soal komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Sepertinya komunikasi itu hanya dilihat dari kacamata politik untuk kepentingan pencitraan belaka.

Kalau seperti itu adanya benarlah pameo yang berlaku selama ini, beda antara politisi dan pengusaha. Politisi itu bisanya hanya deliver promise, menyampaikan janji, sementara pengusaha harus promise delivered, memenuhi janji.

Karena itu sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini adalah polipreneur. Orang yang mampu menggabungkan kemampuan politisi yang berwawasan jauh ke depan dengan pengusaha yang mampu melaksanakan semua janjinya, get things done.

Hal kedua yang ingin kita garis bawahi dengan persoalan iklan yang menyesatkan ini adalah komitmen kita terhadap peningkatan kualitas manusia Indonesia. Terutama untuk menghadapi era globalisasi yang serba terbuka sekarang ini, di mana kualitas sumber daya manusialah yang menentukan kemajuan sebuah bangsa, bukan lagi kekayaan sumber daya alam.

Di bandingkan dengan negara-negara tetangga, kualitas rata-rata manusia kita jauh tertinggal. Ada yang bahkan mengatakan, di bandingkan dengan Singapura sekarang ini kita tertinggal tiga generasi. Sementara di bandingkan Malaysia kita tertinggal dua generasi.

Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan itu apabila visi pembangunan manusia Indonesia tidaklah jelas. Bahkan untuk pendidikan dasar sembilan tahun pun ternyata kita tidak mampu memberikan kesempatan penuh kepada seluruh anak-anak Indonesia. Padahal, mereka yang memiliki generasi muda berkualitaslah yang memiliki masa depan.

Persaingan untuk mempersiapkan manusia berkualitas sangatlah ketat. Semua negara tidak bisa terlena dan merasa dirinya sudah berada di paling depan. Setiap saat harus memperbaiki sistem pendidikannya agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain.

Salah satu yang fenomenal dilakukan Amerika Serikat. Bagaimana seorang Barack Obama bisa berani dengan jujur mengatakan bahwa anak-anak Amerika terancam tertinggal oleh anak-anak India dan China. Karena itu, Pemerintahan Obama secara sadar memperbaiki pendidikan mereka. Guru-guru mendapatkan gaji yang lebih memadai. Sekolah-sekolah di up-grade agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan abad ke-21. Laboratorium di sekolah juga dilengkapi agar anak-anak didik bisa melakukan eksperimen secara optimal.

Mengapa hal itu dilakukan oleh Amerika? Karena mereka sadar bahwa membangun manusia itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Dengan uang kita bisa menyelamatkan bank, tetapi dengan uang kita tidak bisa menyelamatkan generasi. Kita bisa dengan mudah mencetak uang, tetapi kita tidak mudah untuk mencetak ilmu pengetahuan.

Sungguh menakutkan apabila kita tidak mempunyai visi yang panjang mengenai pendidikan manusia Indonesia ke depan. Di tengah rata-rata masyarakat kita yang pendidikannya hanya tingkat sekolah dasar. Bagaimana mereka akan bisa bersaing di era keterbukaan seperti sekarang.

Kegagalan kita untuk melakukan investasi bagi pembinaan manusia sekarang, maka hasilnya akan dirasakan satu generasi mendatang. Anak-anak usia muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, akan menjadi beban bagi bangsa ini ke depan.

Pendidikan dasar sembilan tahun yang kita canangkan pun sebenarnya tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Sebab dengan pendidikan dasar sembilan tahun artinya kualitas rata-rata anak Indonesia hanya setingkat sekolah menengah pertama. Sementara rata-rata pendidikan bangsa-bangsa lain sudah tingkat sekolah menengah atas.

Sekarang ternyata untuk pendidikan sembilan tahun pun kita tidak bisa melaksanakan seperti apa yang dijanjikan oleh iklan Depdiknas itu. Padahal, biaya yang diperlukan untuk iklan-iklan yang begitu gencar ratusan miliar bahkan mungkin triliunan rupiah.

Sungguh ironis bangsa ini. Sementara pembukaan konstitusi jelas-jelas menyebutkan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terjadi kita malah membodohi bangsanya sendiri.

Semoga realita ini menggugah kesadaran kita bersama untuk melakukan perbaikan total. Karena inilah rumah kita bersama dan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki dan membangunnya.

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/tajuk/22/16/7/2009/Ironi-Iklan-Pendidikan