Kamis, 23 Juli 2009 | 16:21 WIB

MALANG, KOMPAS.com — Kegelisahan SMK swasta terhadap kebijakan pemerintah membuka keran selebar-lebarnya untuk masuk ke SMK Negeri, disikapi dingin oleh Mendiknas Prof Dr Bambang Sudibyo.

Menurut Bambang, SMK swasta yang mengeluh seharusnya menyadari bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kemakmuran lembaga pendidikan.

“Kalau masih ada sekolah yang bisa bertahan, lalu mengapa sekolah itu tidak bisa? Itu menunjukkan ada yang salah dengan cara dia mengelola, sehingga tidak bisa menarik minat masyarakat,” ujar Bambang, ditemui seusai meresmikan Gedung Student Center di Universitas Ma Chung, Rabu (22/7).

Mendiknas juga membantah, bila pemerintah terkesan memaksakan program tersebut. Menurutnya, penambahan jumlah siswa yang dibebankan ke SMK negeri, sudah seimbang dengan penambahan prasarana dan tenaga guru.

Hal ini tentu berbanding terbalik di lapangan. Masalah jumlah siswa misalnya, sebuah SMK negeri bisa menerima lebih dari 40 siswa, padahal yang diizinkan hanya 24 siswa.

Sebagaimana diketahui, dengan adanya program pemerintah untuk meneruskan 60 persen lulusan SMP ke jenjang SMK, maka keran untuk masuk SMK negeri dibuka selebar-lebarnya tanpa batas. Hal tersebut, berimbas ke SMK swasta di Malang karena sebagian besar terancam tidak kebagian siswa baru.

”Beberapa di antara mereka hampir dipastikan kolaps,” ujar Jonh Nadha, dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Negeri Swasta di Malang. (AB)

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/07/23/1621522/Mendiknas.Acuh.Soal.SMK.Swasta