Senin, 27 Juli 2009 13:44

JAKARTA – Diakui atau tidak, kehadiran bantuan langsung tunai (BLT) yang kadang diplesetkan menjadi “bantuan langsung tepar” itu ternyata kini telah menjadi sesuatu yang sangat dinantikan keluarga miskin. Benarkah?

Kabar bahwa pemerintah tidak akan lagi mengucurkan dana BLT kepada masyarakat miskin kontan saja menghentakkan. BLT ini semula diberikan kepada rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melonjak hingga Rp 6.500 per liter untuk Premium dan menyulitkan semua sendi kehidupan masyarakat.
Dana BLT Rp 100.000 per bulan itu, diakui mereka yang menerima, sangat membantu. Apalagi diterima sekaligus tiga bulan atau Rp 300.000. Jumlahnya cukup lumayan untuk menambah uang belanja. Khusus di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, terakhir Juni 2009 lalu tercatat jumlah masyarakat penerima BLT mencapai 149.686 rumah tangga miskin.
Kenyataannya, hingga kini mereka masih tetap miskin. Bahkan di Kabupaten Bekasi, seperti diungkapkan Wakil Bupati Darip Mulayana, tercatat 111.577 atau sekitar 500.000 jiwa warga miskin. Sayangnya, tidak semua dari keluarga miskin itu menerima dana BLT.
Padahal, kondisi sekarang memang sangat sulit. Dampak krisis keuangan global dan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat jumlah keluarga miskin diperkirakan akan bertambah lagi. Hal itu diperparah banyaknya karyawan pabrik yang harus terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Rusni (32) dan Supeni (30), dua ibu rumah tangga yang ditemui SH belum lama ini di gubuknya, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, mengaku tidak ada perubahan hidupnya. Artinya, mereka tetap miskin karena sehari-hari hanya memulung sampah untuk dijual kembali. Dua ibu ini mengaku selama ini mereka menerima dana BLT dari pemerintah.
Terakhir, Juni 2009 lalu, mereka datang ke Kantor Pos Bekasi untuk menerima Rp 300.000 dana BLT. “Buat kami, Rp 300.000 itu sudah sangat membantu untuk menutupi kebutuhan,” ungkap Rusni yang diaminkan Supeni yang saat itu tengah menggendong anaknya yang masih kecil di depan rumah gubuknya.

Uang Kontrak Rumah
Keduanya masih ingat betul ketika Juni 2009 terakhir menerima dana BLT Rp 300.000 untuk tiga bulan terakhir. “Ketika itu dana BLT cair hanya beberapa minggu menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg). Namun, mereka mengaku tidak mau tahu apakah dana itu cair karena menjelang pemilu, bagi kami Rp 300.000 itu lumayan membantu kebutuhan keluarga,” timpal Supeni.
Kini keduanya masih berharap tetap menerima BLT seusai pemilu presiden karena mereka masih tetap miskin. Jadi, dua ibu yang masih muda ini minta agar dana itu terus berlanjut. Kalau sampai dihentikan, mereka mengaku kecewa. “Janganlah setelah selesai pesta demokrasi pemilu, BLT dihentikan,” tutur Supeni lagi yang diiyakan Rusni.
Lain lagi Tjarsa (47). Warga Kampung Rawaroko, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, juga salah seorang dari ratusan ribu warga Bekasi yang menerima dan BLT. Tjarsa asal Cirebon, Jawa Barat, yang sudah menetap di Kota Bekasi, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Terkadang jadi kuli bangunan atau tukang angkut sampah di perumaan. Bahkan, kalau tidak ada pekerjaan jadi kuli bangunan, ia berdagang bubur kacang hijau keliling kampung, sedangkan istrinya menjual gorengan dan nasi uduk saat pagi hari di depan rumah kontrakannya.
Ayah enam orang anak itu mengaku kecewa jika tidak ada lagi kuncuran dana BLT. Selama ini sekalipun hanya Rp 100.000 tiap bulan, sekali menerima Rp 300.000 untuk jatah tiga bulan dapat membantu membayar uang kontrakannya. Satu tahun katanya, ia harus membayar uang kontrakan rumahnya Rp 1.300.000. Jadi selama ia menerima dana BLT, selama satu tahun Rp 1.200.000, sangat membantunya. Hanya menambah Rp 100.000 lagi, sudah dapat uang kontrakan rumah satu tahun. Oleh karena itu, ia sangat kecewa jika pemerintah menghentikan dana BLT tadi. Maka, kalau sampai dana BLT itu dihentikan, ia mengaku kecewa berat. “Mudah-mudahan saja tidak ada muatan politik saat BLT itu dikucurkan. Sekarang kenapa harus dihentikan, sedang warga miskin masih tetap? Buktinya saya tetap saja miskin dan tidak mempunyai pekerjaan menetap untuk menghidupi enam anak saya,” keluhnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Bogor. Belum adanya kepastian tentang penyaluran kembali bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat sebagai kompensasi dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuat para penerima BLT di Bogor menjadi cemas. BLT yang diterima Rp 300.000 per tiga bulan sekali itu sangat diharapkan untuk menunjang perekonomian keluarga mereka.
’Kami sangat berharap BLT masih dicairkan untuk membantu kebutuhan keluarga. Kalau BLT tidak ada lagi, terus terang saya akan kelabakan untuk menutupi kebutuhan hidup,’’ kata Dayong, warga Kampung Cibereum Tengah, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Pekerja serabutan yang dikaruniai dua orang anak ini mengaku, sejak ada program BLT keluarganya sangat terbantu. Setidaknya, untuk kebutuhan makan, Dayong tidak ambil pusing lagi. Hasil bekerja sebagai kuli bangunan atau penggali sumur, pria berambut ikal ini, bisa menutupi kebutuhan sekolah anaknya yang kini duduk di sekolah dasar.
Ungkapan senada juga disampikan Maman, warga Ciampea, Kabupaten Bogor. Sopir angkot 05 trayek Cimapea-Bubulak ini mengaku sampai saat ini masih menunggu kucuran BLT dari pemerintah. Ayah satu ini tidak mengetahui adanya rencana pemerintah untuk menghentikan BLT.
“Justru saya masih menunggu pemberitahuan dari kepala desa kapan BLT dicairkan lagi sebab sampai saat ini belum ada pemberitahuan kalau BLT dihentikan. Terakhir kali terima BLT pada bulan Mei 2009,’’jelas Maman.
Ny Siti, warga Leuwiliang, Kabupaten Bogor, juga masih menantikan BLT yang selama ini membantu ekonomi keluarganya. Janda anak satu ini hanya bekerja sebagai pembantu. Kebutuhan keluarganya sangat tergantung dengan BLT. Selama ini, dana BLT digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yang duduk di kelas I SMP.
“Kalau untuk makan, saya tutupi dari gaji sebagai pembantu, tapi untuk dan kebutuhan anak sekolah saya gunakan uang dari BLT. Kalau bisa, bantuan pemerintah terhadap warga miskin tetap ada. Beban hidup sekarang ini semakin susah saja,’’ ungkap Ny Siti.
Rencana pemerintah menghentikan alokasi aggaran untuk BLT pada APBN 2010 memicu keresahan masyarakat. Mereka berharap pemerintah tidak menghapus program BLT tanpa solusi pengganti.
Di Tangerang, penghentian BLT ditanggapi sinis oleh sejumlah warga. Mereka menuding pemerintah telah mempermainkan nasib orang miskin yang sudah telanjur terbiasa menerima bantuan tersebut.
“Selama ini BLT saya gunakan untuk membeli beras dan membiayai kebutuhan pendidikan anak. Saya tidak tahu lagi harus mencari tambahan biaya dari mana,” kata M Yusuf (45), tukang becak yang menetap di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamata Mauk, Kabupaten Tangerang.
Menurut Yusuf, peghasilan yang didapatnya dari mengayuh becak sehari-hari hanya Rp 20.000. Tentunya pendapatan itu sangat jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Padahal, di rumahnya Yusup memiliki seorang istri dan lima orang anak yang harus dinafkahi.
“Anak saya lima orang. Dua di antaranya masih duduk di bangku SD dan SMP. Untuk itu, saya berharap pemerintah sudah memiliki solusi pengganti sebelum kemudian menghentikan BLT,” kata Yusuf lagi.
Protes senada juga dilontarkan Maemunah (30), warga Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Janda beranak tiga ini bahkan memprediksi bahwa tanpa BLT dia dan anak hanya akan mejadi beban bagi para tetangganya.
“Saya ini hanya buruh cuci dengan penghasilan Rp 150.000 per bulan. Untuk bertahan hidup, selama ini saya menggantungkan nasib dari kebaikan para tetangga, khususnya pemilik warung kelontong yang mau memberikan utang. Seluruh utang itu baru akan saya bayar saat sudah menerima kucuran dana BLT,” katanya. (jonder sihotang/periksa ginting/parluhutan gultom)

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mereka-masih-berharap-blt-berikutnya/