Minggu, 12 July 2009

Padang, Singgalang - Pelayanan publik di Sumbar yang dilakoni kabupaten/kota, berjalan baik dan memuaskan. Hasil pemantauan dan kunjungan lapangan tim penilai dari pemerintah provinsi (pemprov) pada sejumlah daerah menunjukkan fakta demikian.
“Misalnya saja urus KTP, ada daerah yang hanya memakan waktu 30 menit, beres. Masyarakat jadi lega. Kemudian urus SIUP atau perizinan lainnya, tidak perlu berlama-lama. Ini pertanda pelayanan publik di Sumbar membaik,”tegas tim penilai sekaligus Asisten III Setdaprov Drs. H. Chairul Darwis kepada Singgalang, Jumat (10/7) di Padang.
Menurut dia, penilaian yang dilakukan tim gabungan dari pemprov Sumbar yang dipimpin Sekdaprov Sumbar itu lebih ditujukan kepada kinerja bupati/walikota se-Sumbar terkait dengan pelayanan publik. Peringkat satu hingga lima dikirim kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), untuk selanjutnya dinilai ulang oleh tim pusat untuk memilih terbaik satu.
Chairul menjelaskan, terbaik provinsi nantinya akan menerima penghargaan berupa Citra Bakti Abdi Negara yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, pada peringatan HUT RI, Agustus mendatang. Penghargaan dimaksud, lebih ditujukan kepada kinerja bupati/walikota dalam memberikan pelayanan publik.
Ia mengaku penghargaan dari pusat yang menjadi incaran kabupaten/kota itu, untuk tahun 2009 diubah pola pengukuran dan penilaiannya. Yang sudah-sudah, penghargaan tersebut diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan fungsi pelayanan publik seperti kantor camat, puskesmas, rumah sakit dan lainnya. Tapi kini kinerja kepala daerah langsung.
“Penilaian kinerja SKPD dalam memberikan pelayanan publik, untuk Sumbar sudah sering didapat. Boleh dikata tiap tahun dan cukup banyak yang diboyong. Penghargaan yang diraih ini berkat adanya komitmen Gubernur Sumbar bersama bupati/walikota se-Sumbar untuk menerapkan fungsi pelayanan optimal kepada masyarakat,”terangnya.
Kata Chairul, banyak indikator dan kriteria yang dinilai dalam mengukur kinerja bupati/walikota. Termasuk pula meminta pendapat dari berbagai elemen masyarakat terhadap plus minus kebijakan yang dilahirkan bupati/walikota.
Paradigma penilaian yang baru itu, tambah Chairul, baru direspon 11 kabupaten/kota yaitu Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. 101

http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=2440