2009-07-11

[JAKARTA] Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden terpilih untuk kepemimpinan 2009-2014 masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat banyak, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Sektor ESDM perlu melakukan revitalisasi energi dan pertambangan, serta mendorong kemandirian energi. Kementrian ESDM harus dikelola oleh orang yang mengerti ekonomi pertambangan dan energi yang memiliki strategi kemandirian energi jangka panjang.

Pegamat perminyakan Istitut Teknologi Bandung (ITB), Rudi Rubiandini menuturkan, kinerja kementerian sekarang hanya menjalankan pekerjaan seperti biasa tanpa ada strategi jangka panjang.

"ESDM tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan produksi minyak di atas 1 juta barel per hari. ESDM tidak mampu mendorong pemanfaatan energi alternatif, energi baru dan terbarukan," ujar Rudi di Jakarta, Jumat (10/7).

Menurutnya, persentase pemanfaatan energi alternatif masih kecil. Pengelolaan sumber daya energi gas, dan batu bara masih kacau.

Dia menilai pemerintah tidak mampu mendongkrak potensi pelaku usaha nasional untuk menjadi pegelola sumber daya alam nasional. Sumber daya migas dan mineral sebagian besar masih dikuasai oleh asing.

"Kontrak-kontrak migas dan pertambangan yang dikuasai asing yang akan berakhir tidak seharusnya diperpanjang, tetapi diberikan kepada pengusaha nasional untuk dikelola," kata Rudi.

Departemen ESDM seharusnya menyiapkan bangsa Indonesia untuk mengambil alih industri migas dan pertambangan.

Mencontoh Blok Natuna yang sebelumnya dikuasai Exxon masih dibiarkan menganggur meski sudah diberikan kepada Pertamina.

Sementara itu, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi menyatakan, kerap terjadinya kelangkaan BBM dan gas menunjukkan buruknya kinerja ESDM.

Banyak kontrak-kontrak migas dan pertambangan yang dibuat pemerintah merugikan negara. Departemen ESDM tidak mampu mengoptimalkan potensi sumber daya energi dan pertambangan.

Dia menilai terjadi kekeliruan manajemen di sektor energi. Pemerintah tidak memanfaatkan potensi panas bumi yang besar di Indonesia.

Pendapatan negara dari sektor pertambangan pun sangat kecil hanya sekitar Rp 40 triliun tiap tahun. Proyek pembangunan ketenagalistrikan berjalan lamban.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Herman Afif Kusumo menilai dalam aspek pengawasan dan pembinaan industri pertambangan, kinerja departemen ESDM sudah cukup baik. Akan tetapi, untuk aspek penegakan hukum perlu ditingkatkan.

"Departemen ESDM kurang tegas menindak penyimpangan yang terjadi di industri pertambangan. Pengelolaan sumber daya energi dan mineral menyangkut kedaulatan negara oleh karena itu pemerintah harus menindak tegas perusahaan-perusahaan pertambangan yang tidak mematuhi aturan-aturan main di dalam negeri," tandasnya.

Ditambahkannya, pemerintah perlu menunjuk menteri koordinator sumber daya alam agar terjadi koordinasi lintas sektoral terkait kerap terjadi benturan kepentingan antara departemen kehutanan dan ESDM.

"Perlu satu payung antara pertambangan dan kehutanan agar memudahkan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong ekonomi berbasis sumber daya alam," katanya. [D-11]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9145