Jumat, 31 Juli 2009 | 8:06 WIB

JAKARTA-SURYA -RUU Kesehatan yang sedang disusun belum menunjukkan keberpihakan terhadap pasien, antara lain tidak menyebut secara eksplisit perlindungan hukum.

Hal ini diungkapkan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Ratna Kusumaningsih. “Dalam draf RUU Kesehatan memang disebutkan tentang ganti rugi tetapi tidak tertulis secara jelas tentang bantuan atau perlindungan hukum untuk pasien,” kata Ratna dalam diskusi tentang RUU Kesehatan di Kantor ICW di Jakarta, Kamis (31/7).

Padahal, ujar dia, pada UU tentang Tenaga Kesehatan disebutkan secara jelas tentang ketentuan tenaga kesehatan yang memperoleh bantuan hukum. Menurut Ade, hal tersebut dikhawatirkan bisa mengakibatkan terulangnya kembali konflik seperti dalam Kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional.

Selain itu, ICW juga menemukan, kebanyakan pasien berbagai rumah sakit masih belum secara jelas memahami tentang mekanisme untuk menyampaikan keluhan. Ratna mengemukakan, RS bisa saja beralasan telah menyosialisasikan tentang mekanisme komplain misalnya dengan memasang kotak saran, SMS online, dan call-center.

Namun, lanjutnya, yang perlu diperhatikan apakah keluhan melalui berbagai sarana iau akan ditindaklanjuti atau hanya dijadikan sebagai masukan untuk ditumpuk dalam arsip rumah sakit. “Yang lebih penting adalah tindak lanjut dari keluhan pasien,” katanya.

Masih terkait dengan RUU Kesehatan, Ratna juga menuturkan bahwa masih belum jelasnya skema perencanaan dan penggunaan anggaran kesehatan secara terperinci. Padahal, dalam draf RUU tersebut disebutkan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan jumlah tersebut di luar gaji tenaga kesehatan.ant

http://www.surya.co.id/2009/07/31/ruu-kesehatan-tak-lindungi-pasien.html