Wednesday, 29 July 2009

MEDAN(SI) – PDAM Tirtanadi tak mampu berbuat apa-apa menyikapi keluhan pelanggan atas kualitas air. Meski mengetahui keluhan itu,manajemen BUMD ini mengaku memiliki berbagai kendala.

Ketidakmampuan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Medan dengan PDAM Tirtanadi. Ketika itu manajemen PDAM Tirtanadi yang diwakili Direktur Operasional T Fahmi Djohan mendapat pertanyaan dari Ketua Komisi C Jamhur Abdullah soal air yang dihasilkan PDAM Tirtanadi. ”Kamimautahu dulu, sebenarnya yang dihasilkan PDAM Tirtanadi itu air untuk minum apa air untuk mandi? Karena banyak keluhan pelanggan yang sampai pada kami.

Kami perlu tahu karena pelanggan PDAM Tirtanadi itu 80% adalah warga Kota Medan,”ujarnya. Menjawab hal ini,Fahmi Djohan menyatakan, sebenarnya yang mereka produksi adalah air minum. Namun,dia mengakui persoalannya ada saat distribusi. Di mana, ada kendala pada pipa atau sebagainya. ”Namun jelasnya, yang sampai ke konsumen itu air bersih. Sebab, berdasarkan peraturan pun digunakan bahasa air bersih,” tuturnya.

Selanjutnya, kalangan DPRDKotaMedan menyatakan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara(Propsu) akansulitdiperbaiki. Alasannya, orientasi perusahaan pelat merah tersebut tidak jelas, apakah untuk layanan umum atau mencari keuntungan (profit). ”Permasalahan yang ada, terlebih dalam pelayanan yang masih buruk bisa dicarikan solusinya jika orientasi PDAM jelas. Jika tidak, jangan harap bisa diperbaiki,’’ ungkap Sekretaris Komisi C Zulkifli Husein.

Dia menambahkan, sebuah perusahaan,baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus memiliki orientasi, sama halnya dengan perusahaan swasta yang berorientasi profit. Sementara itu, PDAM Tirtanadi tidak bisa memberi kejelasan mengenai orientasi tersebut. Dia menambahkan,PDAM adalah perusahaan monopolistik, tentunya sangat mudah jika ingin menjadi perusahaan profit orientedatau social oriented.

Karena itu, harus ada kejelasan baru bisa ditentukan langkah dan upaya-upaya terkait keberadaan perusahaan. ”Kalau begini, bagi saya, perusahaan orientasi itu tidak sepantasnya terlalu bergantung pada pendanaan dari APBD,”paparnya. Dia menambahkan, tindakan PDAM yang meminta penyertaan modal yang kemudian akan diperdakan DPRD Sumut dinilai terlalu berlebihan.Sebab,PDAM juga memiliki keuntungan setiap tahun dari hasil penjualan air kepada pelanggan, dalam hal ini masyarakat.

”Yang saya tangkap dalam pertemuan ini,PDAM mendapat laba,tetapi laba itu disimpan. Sementara itu, untuk operasional dan investasi PDAM meminta dana APBD,” papar politikus PAN ini. Menanggapi hal ini,Fahmi Djohan mengakui PDAM Tirtanadi tidak miliki fokus orientasi.Namun, dalam operasionalnya, orientasi profit dan sosial tetap ada. Di satu sisi,PDAM Tirtanadi mencari untung sebesar-besarnya, di sisi lain melakukan program-program sosial.

” Selama ini,kami selalu menggunakan investor yang merupakan pihak ketiga untuk menambah instalasi dan menambah kapasitas layanan. Namun, karena beberapa pertimbangan dan kendala yang dihadapi, kami mencoba dengan penyertaan modal ini,”ujarnya.

Medan Hanya Dapat Air

Selain itu, dalam RDP ini juga tercetus ide untuk mengambil alih PDAM Tirtanadi dari Pemprovsu. Sebab, mayoritas pelanggannya adalah warga Medan. “Kira-kira, apa yang bisa kami lakukan untuk mengambil alih PDAM Tirtanadi. Sebab,kami tahu tidak ada apa pun yang diperoleh Kota Medan, baik dari sisi PAD atau apa pun.

Mungkin tidak,PDAM Tirtanadi dikelola Pemko Medan?”ujar Jamhur. Menurut Fahmi Djohan, dia tidak bisa mengomentari hal itu. Kalau ditanya,mungkin itu akan sangat bergantung dari aturan yang ada. (fakhrur rozi)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/258688/37/