Kamis 30. of Juli 2009 13:14

Jakarta - Untuk memastikan bahwa uang pengobatan dapat diklaim kepada pemerintah, maka pasien harus menandatangani resep obat dari dokter yang bersangkutan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mewajibkan dokter dan pihak rumah sakit untuk mendapatkan tanda tangan pasien pada resep obat.

"Hal ini untuk mengurangi risiko klaim tagihan fiktif yang sering masuk ke Dinas Kesehatan. Sebab, bisa saja resep itu dibuat rumah sakit lalu ditagihkan ke pemerintah. Kita perlu inform concern di resep, bahwa si pasien sudah dapat obat," tutur Kepala Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Tini Suryanti, ketika dihubungi SH, Rabu (29/7) di Jakarta.

Menurutnya, dana untuk keluarga miskin (Gakin) yang disediakan pemerintah DKI Jakarta seharusnya digunakan untuk membayar obat generik. Tetapi, masih banyak dokter yang memberikan obat paten, padahal dengan obat generik saja pasien sudah bisa sembuh. Resep untuk satu pasien bisa menyerap dana yang besar.

"Sebenarnya sudah ada peraturan dokter harus memberikan obat generik, tapi masih banyak dokter yang meresepkan obat paten yang mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan tanda tangan pasien yang mempersempit ruang gerak penyelewengan," tegasnya.

Tini menjelaskan bahwa dari total dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan Gakin di Jakarta, hampir 80% dihabiskan untuk menebus obat dan membayar dokter. “Ternyata, bukan hanya SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang berpotensi disalahgunakan oleh orang berpunya, tetapi resep dokter juga sering disalahgunakan oleh dokter dan rumah sakit. Memang ada juga kasus yang menyalahgunakan SKTM, tetapi tidak banyak," ujarnya. (web)

http://www.sinarharapan.co.id/berita/read/pasien-wajib-tanda-tangan-resep/