Sabtu, 21 November 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rencana anggaran tahun 2010 yang diajukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp39,331 miliar tidak berpihak pada kepentingan petani.

"Draf prioritas plafon anggaran 2010 belum mencantumkan program untuk menyejahterakan petani," kata Nursalim, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS, saat diskusi APBD Lampung, Jumat (20-11).

Diskusi digelar Dream Community di kantor redaksi Lampung Post. Nursalim menjelaskan dilihat komposisinya 42% PDRB Lampung bersumber dari sektor pertanian. Ironisnya, petani yang bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah menjadi golongan mayoritas masyarakat miskin.

Hal yang sama dikatakan akademisi Univeristas Lampung, Ali Kabul Mahi. Menurut Ali, anggaran yang diajukan Dinas Pertanian sebagian besar ditujukan pada hal-hal yang bersifat rutin dan operasional.

Sedangkan upaya peningkatan kualitas hidup petani, seperti memberi fasilitas kredit yang mudah dan aman agar petani tidak terjerat tengkulak, belum tersentuh pemerintah.

Oleh karena itu, Ali mengatakan pertanian di Lampung tidak akan berkembang bila hanya bergantung pada APBD. Pemerintah, menurut dia, masih dapat berbuat banyak untuk petani, misalnya dengan memfasilitasi dan mempermudah investasi di bidang pertanian oleh pihak swasta.

"Kalau hanya bergantung pada APBD, tidak akan maju. Apalagi, arah pembangunan tahun ini tidak jelas. Keterlibatan swasta yang melakukan investasi di bidang pertanian mungkin akan lebih memberdayakan petani dan kemungkinan petani mendapat hasil yang lebih," ujarnya.

RAPBD

Kemarin, Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyerahkan nota keuangan dan Rancangan APBD Lampung 2010 kepada DPRD. Nota keuangan ini merupakan hasil pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Provinsi Lampung.

Dalam RAPBD tersebut dinyatakan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung 2010 berubah dari moderat (4,3%--4,8%) menjadi optimis (4,8%--5,2%).

Selain itu, rencana anggaran belanja yang tertuang dalam PPAS 2010 juga disepakati naik dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,84 triliun.

RAPBD ini mulai Senin mendatang akan dibahas oleh masing-masing komisi di DPRD. Direncanakan RAPBD ini akan ditandatangani Gubernur dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat pada 4 Desember mendatang. n MG3/K-1

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009112108135714