Gerakan Konsumen Indonesia
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Kejahatan hanya bisa terjadi ketika orang baik tidak berbuat apa-apa). ---Edmund Burke

Biaya Operasional RSU Naibonat Tidak Ada

Sabtu, 28 November 2009 | 08:39 WITA

Anggaran Belum Dibahas

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Meski izin rawat inap Rumah Sakit Umum (RSU) Naibonat, Kabupaten Kupang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTT, namun rawat inap pasien belum dilaksanakan karena biaya operasional tidak ada.

"Sebagian besar biaya operasional dianggarkan dalam perubahan anggaran 2009," kata Direktris RSU Naibonat, drg. Djuwita Aklis, ketika dihubungi melalui ponselnya, Jumat (27/11/2009).

Djuwita mengatakan, perubahan anggaran 2009 belum dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Kupang sangat berdampak terhadap biaya operasional dan rencana rawat inap pasien di RSU Naibonat.

Anggaran tersebut, jelas Djuwita, antara lain untuk pemboran air bersih dan pemasangan jaringan perpipaan ke masing - masing ruangan, termasuk ruang rawat inap, dapur dan laboratorium.

Selain itu, kata Djuwita, biaya tenaga honor 30 orang yang akan direkrut, yaitu satuan pengaman (satpam), tukang cuci, tukang masak, para perawat dan bidan tidak bisa dilakukan karena ketiadaan biaya. "Tenaga honor sangat dibutuhkan jika RSU Naibonat mulai berlakukan rawat inap," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak ada perubahan anggaran, izin rawat inap belum bisa diberlakukan dan sementara diupayakan agar bisa dianggarkan dalam anggaran induk 2010.

Djuwita mengatakan, keberadaan RSU Naibonat sangat membantu masyarakat. Karena itu, lanjutnya, sudah saatnya RSU Naibonat berlakukan rawat inap sebab jumlah pasien setiap bulan cukup tinggi, bahkan ada yang harus dirujuk ke RSU Kupang. "Saat ini RSU Naibonat masih berlakukan rawat jalan, dan kunjungan pasien setiap bulan cukup tinggi," tambahnya.

Djuwita menyatakan, perubahan anggaran 2009 itu sangat penting agar RSU Naibonat bisa melayani pasien rawat inap. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat di Kabupaten Kupang tidak harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Kupang untuk menjalani rawat inap.

"Peralatan dan tenaga dokter yang ada sudah cukup. Hanya perlu ditambah tenaga perawat yang akan direkrut tenaga honor untuk membantu para medis yang ada. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika tidak ada biaya operasional, termasuk pembayaran tenaga honor, pemasangan jaringan perpipaan dan lainnya," kata Djuwita.

Diberitakan sebelumnya (Pos Kupang, 24/11/2009), sekitar 300 orang warga Kabupaten Kupang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kupang untuk menanyakan alasan belum dibahasnya perubahan anggaran 2009 dan rencana anggaran tahun 2010.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Matheus Liu, dalam pertemuand engan ratusan warga tersebut, mengatakan dokumen untuk pembahasan anggaran belum diterima Dewan dari pemerintah. Kalau sudah diterima, lanjutnya, Dewan bisa bahas tiga hari. Anggota Dewan lainnya, Deasy MC Ballo mendesak pimpinan Dewan untuk sidang paripurna membahas jadwal sidang anggaran.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kupang, Mell Ataupah mengatakan, Dewan belum melakukan tugasnya secara penuh karena masih terbentur pimpinan definitf DPRD Kabupaten Kupang.

Usai bertemu dengan Dewan, utusan warga bertemu dengan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki. Mereka menanyakan mengapa Pemkab Kupang tidak menyiapkan bahan-bahan untuk pembahasan rancangan angggaran, termasuk perubahan anggaran 2009 karena Dewan belum menerima bahan-bahan tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Titu Eki menjelaskan, lambatnya pembahasan angaran bukan semata-mata salah pemerintah, karena pemerintah sudah siap. Sebelum Dewan membahas perubahan anggaran, lanjut Titu Eki, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada Pemkab Kupang pada 15 Agustus 2009. Setelah itu pemerintah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Setelah diperbaiki diserahkan kepada Dewan tanggal 20 Agustus 2009 untuk pembahasan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan setelah itu baru bisa membahas perubahan anggaran. "Hasil audit BPK, ternyata ada dana Silpa sekitar Rp 162 miliar yang tidak digunakan," ungkap Titu Eki. (mas)

http://www.pos-kupang.com/read/artikel/39656/biaya-operasional-rsu-naibonat-tidak-ada
0 comments:

Post a Comment

Selamat Datang

Blog ini diproyeksikan untuk menjadi media informasi dan database gerakan konsumen Indonesia. Feed-back dari para pengunjung blog sangat diharapkan. Terima kasih.

Followers


Labels

Visitors

You Say...

Recent Posts