Jumat, 06-11-09 | 09:07

LUWUK -- Belum berujungnya persoalan listrik di Kabupaten Banggai, makin membuat resah masyarakat, utamanya pelanggan PLN. Ironisnya, hingga kini belum ada sikap kongkrit dari pemerintah dalam menjawab persoalan tersebut. Pemerintah terkesan 'dingin' dalam mencermati pemadaman listrik yang makin menjadi-jadi itu.

Ketua Umum Forum Kota (Forkot) Kabupaten Banggai, Hasbi Latuba kepada Luwuk Post, Kamis (5/11) kemarin mengatakan, Pemkab Banggai bersama lembaga legislatif untuk tidak tutup mata dalam melihat persoalan listrik di Kabupaten Banggai. Sebab sejauh ini belum ada sikap yang jelas dari kedua lembaga itu dalam mencermati keluhan masyarakat akibat ketidak becusan pelayanan PLN.

Hasbi tak hanya mengkritisi peran Pemkab Banggai yang terkesan mandul atas keluhan publik. Namun ada beberapa harapan yang seyogianya dapat menjadi prioritas perhatian PLN. Kalau memang pemadaman listrik secara bergilir tak bisa dihindari dengan alasan teknis, akan tetapi PLN jangan mematikan fasilitas milik publik.

Seperti sarana pendidikan, terminal, bandara, pelabuhan dan perkantoran. Hal ini sudah pasti akan menggangu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih lagi pada sektor pendidikan banyak terganggu. Bahkan menghambat aktifitas belajar mengajar dan perkuliahan.

Seperti kampus Unismuh dan Untika Luwuk serta sarana pelabuhan dan terminal juga ikut terganggu. Gardu-gardu tersebut wajib dinyalakan. Karena menyangkut semua itu adalah kewajiban negara dalam menjalankan pemerintahan asas kepentingan umum. Karena PLN adalah milik negara, jadi diharapkan bisa menjalankan asas tersebut.

"Bisa dibayangkan berapa banyak aktvitas pelayanan publik yang membutuhkan tenaga listrik perhari yang ikut terhenti. Jelas ini sangat merugikan negara. Disatu sisi sektor pendidkan yang sudah menjadi program nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan juga terhambat," jelas dia. (yan)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=73011