Minggu, 13 Desember 2009 | 08:59 WITA

Makassar, Tribun - Penolakan rencana kenaikan tarif air bersih bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada 2010 mendatang meluas. Setelah Yayasan Lembaga Konsumsen (YLK) Sulsel menyatakan menolak rencana tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) lainnya menyatakan hal serupa.

Menurut Field Officer Transparency International Indonesia (TII) Makassar Muhammad Haekal, rencana kenaikan tarif tersebut terkesan mendadak. Padahal pelayanan PDAM selama ini dinilai masih belum maksimal.

"Saya khawatir, rencana kenaikan tarif itu dikarenakan banyaknya beban utang PDAM Makassar akibat imbas dari permasalahan internal dan buruknya manajemen keuangan PDAM itu sendiri dan masyarakat yang ingin dijadikan tumbalnya," ujar Haekal via ponselnya, Sabtu (12/12).

Sebagai perusahaan publik, tambahnya, PDAM harus bisa transfaran dalam pengelolaan dana dan masalahnya. Setiap kebijakan baru yang berkaitan dengan pelanggan, PDAM harus senantiasa disosialisasikan dan terlebih meminta masukan dari masyarakat.

Setali tiga uang dengan Haekal, Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel Khudri Arsyad menilai, di saat kondisi sebagian besar masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada baiknya PDAM memperjelas terlebih dahulu alasannya kenapa harus menaikkan tarifnya.

"Karena kalau tidak, akan memberi dampak terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah dan memang idealnya pertimbangan-pertimbangan itu harus dikonsultasikan kepada publik. Sebab PDAM adalah perusahaan milik publik yang memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam publik," papar Khudri, tadi malam.

Kenaikan itu sebaiknya juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan adaptasi masyarakat, misalnya kalangan menengah ke atas baik itu dari kalangan badan usaha, instansi, atau perusahaan. Kalaupun harus naik untuk menengah ke bawah, pemerintah harus memberikan subsidi. (cr7/axa)

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/62638