Saturday, 26 December 2009 03:21

BANDA ACEH - Korban tsunami di Kab. Aceh Barat yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Rumah Tsunami mengaku lelah menunggu lima tahun untuk mendapatkan jatah rumah. Kemarin, mereka melayangkan surat pengadukan ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Koordinator GPRS, Edy Chandra dalam rilisnya yang diterima Waspada, tadi malam, mengucapkan terima kasih atas perhatian dunia internasional terhadap daerah dan masyarakat Aceh, terutama Aceh Barat. "Sebab dengan bantuan yang tulus dari dunia internasional Aceh hari ini bisa tersenyum kembali," tulis dia.

Dia menyebutkan, dalam surat itu selain mengucapkan terima kasih, mereka juga mengeluhkan, ada 1.569 kepala keluarga yang sudah lima tahun masih tinggal di barak pengungsian dan masih menumpang di tempat famili.

Sebelum bersepakat mengirimkan surat tersebut, para korban tsunami mengadakan pertemuan di kantor GSF Gampong Kuta Padang, jalan Gurute No 300 B. Kegiatan itu difasilitasi oleh Jaringan Masyarakat Sipil Aceh Barat.

"Kami sampaikan kepada badan dunia bahwa kami masih sangat membutuhkan perhatian dunia internasional terhadap pembangunan rumah tempat tinggal kami yang pada bencana lima tahun yang silam telah hancur," sebut Chandra yang dibenarkan Abdul Jalil, rekannya.

GPRS menyebutkan, mereka bukan tak percaya dengan pemerintahan setempat, baik itu pemimpin negera, provinsi maupun kabupaten. Akan tetapi, lanjut surat itu, karena realita yang terjadi sudah lima tahun bencana tapi mereka masyarakat yang menjadi korban dari bencana tersebut belum mendapatkan hak sudah dijanjikan oleh Badan Realibitasi dan Rekontruksi Aceh-Nias (BRR NAD-Nias).

Chandra menyebutkan, kondisi keluarga korban masih tinggal di barak-barak pengungsian yang amat memprihatinkan. "Sudah dua tahun kami harus membayar sewa barak kepada pemilik tanah, kami hidup dalam kegelapan pada malam hari karena tidak ada listrik yang menerangi kami lagi, tempat buang air besar dan air bersih tidak tersedia dan diperparah lagi dengan impitan ekonomi kami yang telah hancur," urai mereka.

Sementara Koordinator Grassroot Society Forum, Abdul Jalil, yang dihubungi melalui telefon selular menyebutkan, korban tsunami yang mengirim surat itu adalah mereka yang sudah mendapat surat verifikasi dari BRR. Kini BRR, kerja lembaga itu dilanjutkan oleh Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA).

Kata dia, karena tidak mendapat perlakuan yang layak itulah para korban, seusai menggelar aksi di Meulaboh, kemarin bersepakat mengadu ke PBB. "Suratnya kita tulis dalam dua bahasa yang dikirim langsung melalui email," sebut Jalil.

Setahun silam, tepatnya Rabu 28 Januari 2008, GPRS juga pernah menggelar aksi ke BRR NAD-Nias, yang kini sudah bubar. Ratusan warga Aceh Barat ini juga sempat menduduki gedung DPR Aceh. Mereka juga menuntut lembaga rehab rekon itu.

Menurut Jalil, 1.569 kepala keluarga itu berada di 11 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat, antara lain; Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 1.191 kk. Meureubo (210), Sama Tiga (46), Kawai XVI (5), Pante Ceureumen (8), Bubon (2), Sungai Mas (9), Woyla Barat (22), Woyla Timur (8), Woyla (37) dan Arongan Lambalek (31). Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Presiden RI, Ketua MPR, DPR, Kepala Bappenas serta kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA Aceh juga kepada Muspida di Aceh Barat.
(dat04/waspada)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76801:tak-dapat-rumah-korban-tsunami-surati-pbb&catid=77:fokusutama&Itemid=131