Sabtu, 02-01-10 | 11:00

JAKARTA -- Anggaran pendidikan Sulbar menjadi perhatian khusus Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Mereka mempertanyakan anggaran pendidikan Sulbar yang hanya lima persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar.

Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Amran HB mengakui hal ini. "Depdagri mempertanyakan anggaran pendidikan Sulbar yang presentasenya 5, 85 persen," ungkap Amran usai konsultasi APBD dengan Depdagri.

Ia juga menyebutkan, keinginan eksekutif untuk mengesahkan RAPBD Sulbar 2010 pada 31 Desember tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan terjadi ketidaksinkronan pembahasan antara Pemprov dan DPRD Sulbar. "Jadwal eksekutif untuk mengesahkan RAPBD Menjadi APBD pada 31 Desember 2009 mulur ke Januari. Ada ketidaksinkronan perencanaan dari awal," kata Amran.

Penyebab kedua, jadwal konsultasi anggaran yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2009 dialihkan ke tanggal 30 Des 2009, dengan kurun waktu yang begitu singkat. Sehingga sulitlah penetapan APBD pada tanggal 31 Desesember 2009.

"Mestinya kita jadikan sebagai sebuah pengalaman agar sinkronisasi pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif begitu juga Depdagri bisa tercapai. Ke depan mestinya sebelum penetapan KUA-PPAS ada komunikasi awal yang terbangun antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.

Paling tidak, lanjutnya, sebuah rasionalisasi arah kebijakan anggaran sehingga arahnya lebih banyak kepada masyarakat. "Peran-peran perwakilan Sulbar di Jakarta harus lebih progresif dalam mengkomunikasikan segala jadwal yang berkaitan dengan konsultasi ke Departemen-departemen," sebut Amran. (mba)

http://www.fajar.co.id/index.php?option=news&id=77833