Gerakan Konsumen Indonesia
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Kejahatan hanya bisa terjadi ketika orang baik tidak berbuat apa-apa). ---Edmund Burke

Perusahaan Sawit Malaysia Abaikan Hukum Indonesia

Rabu, 20 Januari 2010 09:17 WIB

Penulis : Denny Susanto

BANJARMASIN--MI: Grup perusahaan kelapa sawit milik Malaysia, Kumpulan Guthrie Berhad diduga mengabaikan hukum Indonesia, terkait pembayaran fee atas transaksi lahan perkebunan sawit dengan PT Holdiko Perkasa (Salim Group) pada 2000.

Kuasa hukum PT Adhiyasa Saranamas, Robert Sirait, Selasa (19/1), mengatakan kasus
itu bermula ketika kliennya memberikan jasa konsultan keuangan dan penasihat investasi dalam transaksi jual beli lahan perkebunan kelapa sawit antara Kumpulan Guthrie Berhad dengan PT Holdiko Perkasa pada 2000. Aset tersebut saat itu dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Nilai konsultan fee seharusnya diterima kliennya sebesar 7% dari jumlah transaksi sebesar US$368 juta untuk jual beli lahan kelapa sawit seluas 280 ribu hektare (ha) di kawasan Sumatra dan Kalimantan itu setara US$25,760 juta. Sayangnya, pemberian fee tersebut diabaikan.

"Tindakan perusahaan Malaysia itu bukan saja merugikan finansial klien saya, tapi juga terhinanya rasa kebangsaan. Jasa tidak dibayar, sama saja kerja rodi. Perbuatan itu tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negeri ini," papar Robert.

Kasus berujung pada dilayangkannya gugatan wanprestasi oleh pihak konsultan terhadap
Kumpulan Guthrie Berhad berikut enam perusahaan kelapa sawit lokal yang dijadikan turut tergugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Termasuk, sita jaminan lahan kelapa sawit seluas 48.424,5 ha di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah milik perusahaan Malaysia itu.

Lahan yang disita jaminkan itu di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 5.909 ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 14.779,920 ha dan 16.601,657 ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, serta 11.134 ha di Kabupaten Bengkalis, Riau.

Hasil persidangan di tingkat pertama (PN Jaksel) hingga putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.410 PK/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2008 memenangkan PT Adhiyasa Saranamas. Dalam vonis disebutkan perusahaan Malaysia itu harus melunasi
kewajiban membayar konsultan fee keuangan dan penasehat investasi sebesar
US$25,760 juta ditambah bunga 6% per tahun.

PN Jaksel kemudian menetapkan eksekusi lelang terhadap perkebunan kelapa sawit seluas 48.424,577 ha tersebut. Selanjutnya meminta bantuan PNi Kotabaru untuk bertindak selaku eksekutor terhadap lahan seluas 5.909 ha di Kabupaten Tanah Bumbu, serta PN Sampit untuk dua perkebunan seluas 31.380,5 ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Lahan yang disita jaminkan itu awalnya adalah milik empat perusahaan kelapa sawit lokal, yaitu PT Ladangrumpun Suburabadi, PT Kridatama Lancar, PT Teguh Sampurna dan PT Aneka Intipersada, yang kini kepemilikannya jatuh pada Kumpulan Guthrie Berhad.

Sejauh ini upaya eksekusi oleh PN Kotabaru dan PN Sampit masih terkendala, menyusul adanya perlawanan dari turut tergugat (PT Ladangrumpun Suburabadi dan PT Teguh Sampurna). "Ini merupakan pelecehan hukum di Indonesia, karena kasus ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Robert. (DY/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/20/118064/127/101/Perusahaan-Sawit-Malaysia-Abaikan-Hukum-Indonesia
0 comments:

Post a Comment

Selamat Datang

Blog ini diproyeksikan untuk menjadi media informasi dan database gerakan konsumen Indonesia. Feed-back dari para pengunjung blog sangat diharapkan. Terima kasih.

Followers


Labels

Visitors

You Say...

There was an error in this gadget

Recent Posts