[ Jum'at, 01 Januari 2010 ]

JAKARTA--Kesepakatan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok mulai diberlakukan hari ini. Meski masih melakukan sejumlah negosiasi, pemerintah sepertinya tidak akan mampu memenuhi permintaan kalangan pengusaha agar pelaksanaan perjanjian tersebut di tunda. Satu-satunya filter yang bisa diandalkan pemerintah adalah menindak tegas produk-produk impor yang tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia).

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya perlu mengamankan pasar dalam negeri dari peredaran produk yang tidak sesuai standar. Langkah itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen serta menjaga industri nasional dari persaingan yang tidak sehat. "Kalau ditemukan produk yang tidak memenuhi standar, harus ditarik," tegasnya.

Dia mencontohkan kasus tindakan Departemen Perdagangan yang menyita semen portland impor merek CUCC eks Tiongkok di Jakarta (29/12). Produk tersebut diketahui tidak memiliki SPPT (sertifikat produk penggunaan tanda SNI) dan Surat Pendaftaran Barang (SPB) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Importer dan distributor yang melanggar ketentuan tersebut izin impornya akan dibekukan dan diberi waktu 2 bulan untuk menarik produk-produknya.

Sementara itu Departemen Perindustrian melakukan revisi jumlah pos tarif yang diusulkan untuk ditunda dalam pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok. Jika semula berjumlah 314 pos tarif, sekarang tinggal menjadi 228 pos tarif. Di antaranya menyangkut sektor industri baja dan besi, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, kimia anorganik dasar, petrokimia, mebel, alas kaki, produk industri kecil, permesinan, kosmetik dan jamu. (jan/fat)

http://www.jawapos.com/