Rabu, 27 Januari 2010 07:15 WIB

Kupang (ANTARA News) - Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan Freddy Numberi bahwa pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor yang bersumber dari ladang Montara terlalu cepat diungkapkan ke publik.

"Sangat ngotot selama ini (pencemaran di Laut Timor) mengacu pada hasil penelitian para ahli geologi dari Australia dan Universitas Indonesia, sehingga bukan asal omong," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang, Rabu.

Menteri Numberi dalam dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin (25/1) mengatakan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Laut Timor (TN-PKDTMLT) belum memastikan apakah Laut Timor telah tercemar atau belum pascameledaknya ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009.

Tanoni yang juga penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu mengatakan, sejak TN-PKDTMLT dibentuk tiga bulan lalu di Jakarta yang dipimpin Menhub Numberi, tim tersebut belum pernah melakukan aktivitas apa pun di Laut Timor terkait dengan masalah pencemaran itu.

"Tim ini tidak pernah turun ke Laut Timor. Bagaimana mungkin mau mengungkap tercemar atau tidaknya Laut Timor akibat ledakan minyak Montara di blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009? Hampir semua media besar di dunia menulis soal pencemaran itu. Kenapa Indonesia tetap saja diam? Ada apa semuanya ini," kata Tanoni.

Mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu mengatakan, hasil uji laboratorium afiliasi Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor positif tercemar minyak mentah.

"Sumber minyak mentah itu berasal dari sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor yang meledak pada 21 Agustus 2009. Saya sudah menerima hasil uji laboratorium afiliasi dari Drs Sunardi MSi, Direktur Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia," ujarnya.


Sampel gumpalan

Tanoni mengatakan, hasil uji laboratorium tersebut baru diketahui pada 2 Desember 2009 setelah mengambil sejumlah sampel minyak mentah di wilayah perairan Laut Timor serta gumpalan minyak mentah yang diambil nelayan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 6 Oktober 2009.

"Laboratorium tersebut menggunakan metode gravimetry, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pencemaran minyak yang ditemukan di perairan Indonesia di Laut Timor itu mencapai sekitar 38,15 persen," katanya.

Tanoni menambahkan hasil penelitian dan uji laboratorium oleh ahli geologi dari Australia di wilayah perairan sekitar Oecusse, Timor Leste, juga demikian.

"Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa Laut Timor positif tercemar minyak yang bersumber dari ladang Montara. Apa yang harus kita sembunyikan lagi soal pencemaran ini," kata Tanoni dalam nada tanya.

"Direktur Jenderal Perhuhungan Laut Departemen Perhubungan selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional PKDTMLT maupun oleh Pemerintah Federal Australia, tak perlu lagi menyangkal soal pencemaran minyak di Laut Timor," tegasnya.

Ia menambahkan, tim nasional itu sampai sejauh ini belum melakukan aksi nyata berkaitan dengan bencana tumpahan minyak di Laut Timor yang diperkirakan mencapai sekitar 500.000 barel setiap hari sejak sumur Montara meledak pada 21 Agustus 2009.

"Tim seharusnya sudah bekerja untuk mengidentifikasi berbagai dampak dan kerugian yang telah dirasakan oleh masyarakat di pesisir selatan Pulau Timor bagian barat NTT, Rote Ndao dan Sabu. Tapi nyatanya belum juga berbuat apa-apa, kemudian mengklaim bahwa Laut Timor belum tercemar," katanya.

Ia menambahkan pemerintah Australia juga telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk memeriksa kejadian yang berkaitan dengan tumpahan minyak, termasuk penyebab, dampak dan upaya penanggulangannya.

Komisi itu diharapkan akan menyerahkan laporannya ke Pemerintah Australia pada akhir April 2010. Prioritas Pemerintah Australia sejak awal kebocoran adalah untuk mengatasi tumpahan tersebut dan meminimalisasi dampaknya pada lingkungan bersama Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA) yang mengkoordinasi tanggapan pembersihan Australia terhadap kejadian tersebut.

Australia berkomitmen untuk terus bertindak secara konsisten berdasarkan hukum internasional dan hubungan bilateral dalam memberi tanggapan pada kejadian tersebut, ujarnya.

Australia akan membahas laporan ini dengan Pemerintah Indonesia dan melakukan pengujian sampel untuk dibandingkan dengan sampel dari minyak Montara atau minyak yang lazim beredar di perairan timur Indonesia.

Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor ini berpendapat Indonesia harusnya sudah memastikan bahwa Laut Timor telah tercemar dan mendesak operator ladang minyak dan gas Montara untuk segera memberikan kompensasi terhadap masyarakat dan juga bertanggung jawab penuh untuk segera memulihkan kembali lingkungan Laut Timor yang telah tercemar seperti sediakala.

Bahkan katanya, penyelesaian masalah pencemaran Laut Timor ini harus diperluas dengan pembahasan dan penyelesaian seluruh permasalahan batas wilayah perairan di Laut Timor antara Indonesia-Timor Leste dan Australia.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1264551312/yptb-sesalkan-pernyataan-menhub-soal-pencemaran