2010-06-03

[JAKARTA] Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Misalnya, keluhan warga miskin yang ditolak berobat, karena tidak memegang kartu jamkesmas sebagai bukti kepesertaan jamkesmas.
Warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas, menjadi tanggung jawab daerah dan pemanfaatannya harus meliputi semua jenis penyakit. Namun, kenyataannya tidak semua pemerintah daerah (pemda) mempunyai komitmen yang sama untuk melanjutkan program jaminan kesehatan yang mulai digulirkan sejak tahun 2006 lalu itu.
Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Usman Sumantri baru-baru ini hal ini terjadi, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Sebaliknya ada daerah yang memiliki kemampuan, tetapi mengurangi pemanfaatan dari jaminan.
Jaminan yang dicakup hanya untuk penyakit tertentu saja, sedangkan penyakit yang membutuhkan biaya mahal tidak ditanggung. Selain itu, tidak semua kepala daerah peduli soal data warga miskin yang masuk dalam kriteria sebagai penerima kartu jamkesmas. Disebutkan, kemungkinan manipulasi dan salah sasaran pemegang kartu jamkesmas bisa saja terjadi. “Tetapi sudah kita putuskan itu tanggung jawab daerah. Pusat tidak mengontrol, hanya sebatas memberikan standar dan norma, mereka yang berhak memutuskan berapa kuota dan siapa yang menerima,” katanya.

Rp 5 Triliun
Dia mengakui belum ada data yang pasti berapa jumlah warga miskin yang belum terlayani jamkesmas di daerah. Namun, kepesertaan yang dijamin di dalam jamkesmas ini sebanyak 76,4 juta jiwa, atau jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
Dia menambahkan, total anggaran untuk jamkesmas tahun ini mencapai Rp 5 triliun, dengan jumlah iuran sebanyak Rp 5.500 per jiwa per bulan. Sedangkan, total pasien yang terlayani jamkesmas dalam 4-5 bulan terakhir berkisar antara 15 persen dari 76,4 juta jiwa, khusus untuk rawat jalan.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Adang Bachtiar mengatakan, secara politik jumlah orang miskin sudah terlayani jamkesmas. Tetapi secara hitung-hitungan kemungkinan besar tidak semuanya.
Menurutnya, jamkesmas justru menimbulkan moral hazard. Di mana tidak mendidik orang untuk sadar tentang pentingnya kesehatan, tetapi mengajarkan untuk bergantung terus pada pemerintah. [D-13]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18617