Kamis, 27 Mei 2010 | 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai alasan pemerintah tidak jelas dalam menetapkan kebijakan pembatasan premium bagi roda dua. Hal tersebut diungkapkan Ketua YLKI Sudaryatmo saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (27/5/2010) di Kantor YLKI, Jakarta.

"Pemerintah ini tidak jelas. Dia melemparkan statement, tapi masih jadi wacana. Kalau sudah ada polemik baru menghindar," ucapnya kepada Kompas.com.

Sudaryatmo juga mengaku, selama ini jika ada kebijakan pemerintah terkait minyak dan gas (migas), YLKI pasti dilibatkan untuk berdialog. "Tapi untuk yang sekarang secara formal kami masih belum diikutsertakan," ujarnya.

Sudaryatmo menilai wacana seperti itu hanya akan membuang energi masyarakat. YLKI juga belum akan melakukan tindakan apa pun terkait wacana pembatasan premium ini.

"Lho, karena masih wacana ya kami bisa apa. Ini kan masih belum jelas, kecuali kalau sudah ditetapkan, bisa saja dituntut," ujarnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah jangan terus berwacana karena tugas pemerintah sebenarnya adalah membuat kebijakan.

"Kebijakan yang ditetapkan juga harus bersifat partisipatif dan memenuhi kepentingan publik," ujarnya.

Adapun kebijakan pembatasan premium bagi kendaraan beroda berembus kemarin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencananya, kebijakan tersebut rampung pada Juni dan efektif diberlakukan pada Agustus.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/05/27/15093929/YLKI.Alasan.Pemerintah.Tidak.Jelas