Menkominfo M Nuh mengatakan, pemerintah masih menilai wajar dan membiarkan terjadinya perang tarif operator seluler menjelang pemberlakuan kebijakan interkoneksi per April mendatang. Kondisi seperti ini, pemerintah akan memantau sejauh mana promosi yang dilakukan para operator seluler tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip berusaha. "Semuanya itu tentu ada tata kramanya dan sudah pasti ada etikanya. Orang berpromosi pun, ada etika dan ada tata kramanya. Dasar berpromosi itu adalah mengajak konsumen memilih produknya. Akan tetapi, bersamaan dengan itu tidak boleh ada unsur menipu," ujar Menkoinfo disela-sela Raker dengan Komisi I DPR, Senin (17/3).
Menkoinfo kemudian menyarankan, apa yang dipromosikan harus sesuai dengan kenyataannya. Karena kalau tidak, tandasnya, sama saja dengan melakukan kebohongan publik. "Karena itu, kita terus memonitor atas ramainya promosi ini, kira-kira, dalam dua minggu terakhir menjelang 1 April. Kita biarkan sebentar, agar para CEO, para operator seluler dalam menyusun strategi menjelang 1 April mendatang. Karena tarif interkoneksi mulai berlaku," terang M Nuh.
Pemerintah, diakuinya masih mentolerir, para operator seluler dalam melakukan manuver gratifitas dan lainnya sebagainya. Tetapi, katanya lagi, memang tidak boleh dibiarkan terus. "Artinya, kita harus tetap memonitor ada tidak unsur-unsur kebohongannya. Kalau ada, tentu ada peringatan," tandasnya. "Kita harus tumbuhkan kesadaran dalam hal ini. Kami menekankan, kalau bisnis ya bisnis tetapi jangan sampai bujuk-bujuk, " katanya lagi. (persda network/yat)

Source: www.kompas.com, 17 Maret 2008