Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi
Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, di lapangan terjadi paradoks berupa infrastruktur vital berupa ketersediaan tenaga listrik masih memprihatinkan.
Kejadian pemadaman bergilir di beberapa kota di luar Jawa, khususnya Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, sampai peristiwa pemadaman listrik Bandara International Soekarno-Hatta beberapa hari lalu yang mengakibatkan beberapa jadwal penerbangan ditunda dan ribuan penumpang telantar, adalah kampanye negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
Investor mana yang tertarik dengan kondisi infrastruktur berupa ketersediaan tenaga listrik yang amburadul begini? Apabila pemerintah serius membenahi infrastruktur--salah satunya dengan penyediaan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan--tanpa pencanangan tahun investasi pun investor akan datang dengan sendirinya.
Akibat buruknya penyediaan tenaga listrik di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi telah menimbulkan kesengsaraan banyak pihak. Produksi industri kecil dan menengah turun 40 persen akibat terjadinya pemadaman bergilir. Asosiasi Pengusaha Hotel Indonesia juga mengeluh karena sering mendapat komplain dari tamu. Belum lagi persewaan komputer tak dapat beroperasi, sehingga banyak mahasiswa tak dapat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
Padahal, dilihat dari angka rata-rata tingkat konsumsi tenaga listrik penduduk Indonesia dibandingkan dengan sesama negara di kawasan Asia Tenggara masih sangat rendah. Namun, kenyataannya kualitasnya juga belum bisa diandalkan (lihat Tabel Konsumsi Tenaga Listrik per Kapita).
Berangkat dari persoalan di atas, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, haruskah sebuah pemadaman listrik terjadi atau tidak bisakah dihindari/diantisipasi? Kedua, dalam kasus pemadaman bergilir, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah PLN atau pemerintah daerah (pemda)? Bagaimana relasi antara pemda dan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah selama ini dan ke depan pola relasi seperti apa yang mestinya dikembangkan?
Selama ini ada mitos, apabila terjadi pemadaman selalu faktor alam dijadikan kambing hitam. Mitos ini sengaja dibangun oleh penyedia tenaga listrik. Pertama, untuk mengalihkan tanggung jawab dari faktor operator (manusia) ke faktor alam. Kedua, secara perlahan penyedia tenaga listrik telah berhasil membangun kesadaran di kalangan konsumen listrik untuk bisa menerima pemadaman listrik sebagai sebuah kewajaran, bukan pelanggaran hak-hak konsumen.
Dalam konteks perbaikan mutu pelayanan PLN, ke depan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar mitos ini menjadi: (1) pemadaman listrik adalah sesuatu yang bisa dihindari, (2) terjadinya pemadaman listrik adalah tanggung jawab operator, bukan alam, (3) pemadaman listrik adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak konsumen listrik.
Dalam beberapa kasus, PLN sendiri sebenarnya sudah membuktikan, bahwa pemadaman listrik bisa dihindari. Sebagai contoh, keandalan pasokan listrik kompleks Istana Negara di Jakarta. Di wilayah dengan daya listrik rata-rata 719,4 VA ini hampir tidak pernah terjadi pemadaman.
Mengapa? Karena PLN menerapkan sistem back-up berlapis. Pasokan listrik kompleks Istana Negara disuplai empat gardu, disuplai dari empat penyulang 20 kV dari empat gardu induk yang berbeda--Gardu Induk Budikemuliaan, Gardu Induk Mangga Besar, Gardu Induk Gambir Lama, dan Gardu Induk Ketapang.
Empat gardu induk tersebut bersumber dari dua sistem pembangkitan yang berbeda, yaitu Sistem Pembangkitan Muara Karang dan Sistem Pembangkitan Priok. Selain itu, masih ada tambahan cadangan enam buah Uninterruptible Power Supply (UPS), masing-masing berkekuatan 40 kVA, sebuah genset 400 kVA dan dua genset 750 kVA. Dengan konfigurasi sistem back-up di atas (enam lapis pasokan tenaga listrik), keandalan pasokan listrik kompleks Istana Negara sangat terjaga.
Selain itu, apabila terjadi gangguan suplai dari salah satu sistem PLN, Semi Automatic Change Over (SACO) TM 20 KV akan bekerja pindah ke pasokan cadangan dengan waktu 0,3 detik, UPS akan juga mem-back-up beban prioritas tanpa kedip. Untuk menjaga agar pasokan listrik kompleks Istana Negara selalu dalam keadaan prima, ada posko yang dijaga 10 orang petugas dari Area Pelayanan Gambir yang dibagi dalam dua shift setiap harinya (Majalah Cahaya, Januari 2004 ).
Belajar dari cara PLN menangani pasokan listrik kompleks Istana Negara, ada beberapa pesan yang dapat ditangkap, yaitu (1) pemadaman listrik adalah sesuatu yang bisa dihindari, (2) apabila terjadi pemadaman listrik adalah menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik (PLN), (3) kasus pasokan listrik Istana Negara adalah bukti yang sangat telanjang bahwa PLN selama ini melakukan disparitas. PLN melakukan pelayanan yang berbeda terhadap sesama konsumen.
Pemadaman bergilir tanggung jawab siapa? Dalam menyikapi terjadinya pemadaman bergilir di beberapa kota di luar Jawa, antara lain disebabkan belum adanya pola relasi berikut pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemda dan PLN.
Dari kondisi yang ada selama ini, setidak-tidaknya ada empat pola relasi antara pemda dengan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah. Pertama, penyediaan tenaga listrik di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN (pusat) Jakarta, pemda terbatas pada penyediaan lahan untuk pembangkit dan jaringan.
Kedua, pemda memberikan kontribusi dalam bentuk pengadaan diesel untuk selanjutnya dioperasikan oleh PLN. Dalam kasus ini, relasi antara pemda dengan PLN belum sepenuhnya relasi bisnis, tetapi hanya terbatas "sumbangan" pemda kepada PLN. Dalam kasus ini, kadang justru menyulitkan PLN, karena pemda sudah merasa memberikan kontribusi kepada PLN dan menuntut pelayanan yang prima kepada PLN. Contoh kasus Pemda Kupang.
Ketiga, pemda memberikan kontribusi dalam bentuk mendirikan perusahaan yang bergerak di pembangkit. Di sini relasi antara pemda dan PLN sudah mendekati seperti relasi bisnis pada umumnya, PLN membeli tenaga listrik dari perusahaan pembangkit milik pemda. Walaupun dalam penentuan harga jual tenaga listrik belum sepenuhnya didasari pada harga komersial.
Contoh kasus PLN Wilayah Kalimantan Timur, sebagian daya dipasok dari perusahaan pembangkit milik pemda. PLN membeli tenaga listrik ke perusahaan itu dengan harga komersial (US$ 0,06 per kWh), sementara PLN menjual kepada masyarakat Kalimantan Timur di bawah harga jual. Bagi PLN hal ini tidak adil.
Keempat, pemda bersama PLN mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di daerah. Di sini peran PLN terbatas pada pemegang saham. Contoh kasus PLN Batam dan PLN Tarakan. Di dalam penentuan tarif juga sudah menerapkan tarif listrik regional secara terbatas, kecuali untuk pelanggan rumah tangga skala kecil masih mengacu kepada ketentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) Nasional.
Dengan mempertimbangan semangat desentralisasi dan antisipasi pemberlakuan UU Ketenagalistrikan, ke depan format hubungan antara pemda dan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah perlu ditata ulang. Sehingga, dalam konteks terjadinya pemadaman bergilir, tanggung jawab pemda dan PLN juga menjadi lebih jelas.
Dari pola relasi yang ada, untuk daerah-daerah yang masuk kategori "kaya" kontribusi pemda dalam penyediaan listrik di daerah juga perlu diperluas. Apa yang dilakukan Pemda Kalimantan Timur dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor pembangkitan, misalnya, bisa dijadikan model, sehingga pemda juga memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan pasokan listrik di daerah masing-masing.
By: Sudaryatmo (Anggota Pengurus Harian YLKI)
Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, di lapangan terjadi paradoks berupa infrastruktur vital berupa ketersediaan tenaga listrik masih memprihatinkan.
Kejadian pemadaman bergilir di beberapa kota di luar Jawa, khususnya Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, sampai peristiwa pemadaman listrik Bandara International Soekarno-Hatta beberapa hari lalu yang mengakibatkan beberapa jadwal penerbangan ditunda dan ribuan penumpang telantar, adalah kampanye negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
Investor mana yang tertarik dengan kondisi infrastruktur berupa ketersediaan tenaga listrik yang amburadul begini? Apabila pemerintah serius membenahi infrastruktur--salah satunya dengan penyediaan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan--tanpa pencanangan tahun investasi pun investor akan datang dengan sendirinya.
Akibat buruknya penyediaan tenaga listrik di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi telah menimbulkan kesengsaraan banyak pihak. Produksi industri kecil dan menengah turun 40 persen akibat terjadinya pemadaman bergilir. Asosiasi Pengusaha Hotel Indonesia juga mengeluh karena sering mendapat komplain dari tamu. Belum lagi persewaan komputer tak dapat beroperasi, sehingga banyak mahasiswa tak dapat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
Padahal, dilihat dari angka rata-rata tingkat konsumsi tenaga listrik penduduk Indonesia dibandingkan dengan sesama negara di kawasan Asia Tenggara masih sangat rendah. Namun, kenyataannya kualitasnya juga belum bisa diandalkan (lihat Tabel Konsumsi Tenaga Listrik per Kapita).
Berangkat dari persoalan di atas, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, haruskah sebuah pemadaman listrik terjadi atau tidak bisakah dihindari/diantisipasi? Kedua, dalam kasus pemadaman bergilir, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah PLN atau pemerintah daerah (pemda)? Bagaimana relasi antara pemda dan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah selama ini dan ke depan pola relasi seperti apa yang mestinya dikembangkan?
Selama ini ada mitos, apabila terjadi pemadaman selalu faktor alam dijadikan kambing hitam. Mitos ini sengaja dibangun oleh penyedia tenaga listrik. Pertama, untuk mengalihkan tanggung jawab dari faktor operator (manusia) ke faktor alam. Kedua, secara perlahan penyedia tenaga listrik telah berhasil membangun kesadaran di kalangan konsumen listrik untuk bisa menerima pemadaman listrik sebagai sebuah kewajaran, bukan pelanggaran hak-hak konsumen.
Dalam konteks perbaikan mutu pelayanan PLN, ke depan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar mitos ini menjadi: (1) pemadaman listrik adalah sesuatu yang bisa dihindari, (2) terjadinya pemadaman listrik adalah tanggung jawab operator, bukan alam, (3) pemadaman listrik adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak konsumen listrik.
Dalam beberapa kasus, PLN sendiri sebenarnya sudah membuktikan, bahwa pemadaman listrik bisa dihindari. Sebagai contoh, keandalan pasokan listrik kompleks Istana Negara di Jakarta. Di wilayah dengan daya listrik rata-rata 719,4 VA ini hampir tidak pernah terjadi pemadaman.
Mengapa? Karena PLN menerapkan sistem back-up berlapis. Pasokan listrik kompleks Istana Negara disuplai empat gardu, disuplai dari empat penyulang 20 kV dari empat gardu induk yang berbeda--Gardu Induk Budikemuliaan, Gardu Induk Mangga Besar, Gardu Induk Gambir Lama, dan Gardu Induk Ketapang.
Empat gardu induk tersebut bersumber dari dua sistem pembangkitan yang berbeda, yaitu Sistem Pembangkitan Muara Karang dan Sistem Pembangkitan Priok. Selain itu, masih ada tambahan cadangan enam buah Uninterruptible Power Supply (UPS), masing-masing berkekuatan 40 kVA, sebuah genset 400 kVA dan dua genset 750 kVA. Dengan konfigurasi sistem back-up di atas (enam lapis pasokan tenaga listrik), keandalan pasokan listrik kompleks Istana Negara sangat terjaga.
Selain itu, apabila terjadi gangguan suplai dari salah satu sistem PLN, Semi Automatic Change Over (SACO) TM 20 KV akan bekerja pindah ke pasokan cadangan dengan waktu 0,3 detik, UPS akan juga mem-back-up beban prioritas tanpa kedip. Untuk menjaga agar pasokan listrik kompleks Istana Negara selalu dalam keadaan prima, ada posko yang dijaga 10 orang petugas dari Area Pelayanan Gambir yang dibagi dalam dua shift setiap harinya (Majalah Cahaya, Januari 2004 ).
Belajar dari cara PLN menangani pasokan listrik kompleks Istana Negara, ada beberapa pesan yang dapat ditangkap, yaitu (1) pemadaman listrik adalah sesuatu yang bisa dihindari, (2) apabila terjadi pemadaman listrik adalah menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik (PLN), (3) kasus pasokan listrik Istana Negara adalah bukti yang sangat telanjang bahwa PLN selama ini melakukan disparitas. PLN melakukan pelayanan yang berbeda terhadap sesama konsumen.
Pemadaman bergilir tanggung jawab siapa? Dalam menyikapi terjadinya pemadaman bergilir di beberapa kota di luar Jawa, antara lain disebabkan belum adanya pola relasi berikut pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemda dan PLN.
Dari kondisi yang ada selama ini, setidak-tidaknya ada empat pola relasi antara pemda dengan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah. Pertama, penyediaan tenaga listrik di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN (pusat) Jakarta, pemda terbatas pada penyediaan lahan untuk pembangkit dan jaringan.
Kedua, pemda memberikan kontribusi dalam bentuk pengadaan diesel untuk selanjutnya dioperasikan oleh PLN. Dalam kasus ini, relasi antara pemda dengan PLN belum sepenuhnya relasi bisnis, tetapi hanya terbatas "sumbangan" pemda kepada PLN. Dalam kasus ini, kadang justru menyulitkan PLN, karena pemda sudah merasa memberikan kontribusi kepada PLN dan menuntut pelayanan yang prima kepada PLN. Contoh kasus Pemda Kupang.
Ketiga, pemda memberikan kontribusi dalam bentuk mendirikan perusahaan yang bergerak di pembangkit. Di sini relasi antara pemda dan PLN sudah mendekati seperti relasi bisnis pada umumnya, PLN membeli tenaga listrik dari perusahaan pembangkit milik pemda. Walaupun dalam penentuan harga jual tenaga listrik belum sepenuhnya didasari pada harga komersial.
Contoh kasus PLN Wilayah Kalimantan Timur, sebagian daya dipasok dari perusahaan pembangkit milik pemda. PLN membeli tenaga listrik ke perusahaan itu dengan harga komersial (US$ 0,06 per kWh), sementara PLN menjual kepada masyarakat Kalimantan Timur di bawah harga jual. Bagi PLN hal ini tidak adil.
Keempat, pemda bersama PLN mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di daerah. Di sini peran PLN terbatas pada pemegang saham. Contoh kasus PLN Batam dan PLN Tarakan. Di dalam penentuan tarif juga sudah menerapkan tarif listrik regional secara terbatas, kecuali untuk pelanggan rumah tangga skala kecil masih mengacu kepada ketentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) Nasional.
Dengan mempertimbangan semangat desentralisasi dan antisipasi pemberlakuan UU Ketenagalistrikan, ke depan format hubungan antara pemda dan PLN dalam penyediaan tenaga listrik di daerah perlu ditata ulang. Sehingga, dalam konteks terjadinya pemadaman bergilir, tanggung jawab pemda dan PLN juga menjadi lebih jelas.
Dari pola relasi yang ada, untuk daerah-daerah yang masuk kategori "kaya" kontribusi pemda dalam penyediaan listrik di daerah juga perlu diperluas. Apa yang dilakukan Pemda Kalimantan Timur dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor pembangkitan, misalnya, bisa dijadikan model, sehingga pemda juga memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan pasokan listrik di daerah masing-masing.
By: Sudaryatmo (Anggota Pengurus Harian YLKI)
Post a Comment