Cadangan listrik ternyata masih cukup.
Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mengultimatum PT PLN (Persero) agar merampungkan hasil audit teknis seluruh pembangkit dalam enam bulan mendatang. Hasil audit dinilai penting untuk mengetahui persis permasalahan dalam pasokan listrik.
Anggota Komisi, Aguswan Effendy, mengatakan audit dilakukan karena selama ini permasalahan pada kapasitas listrik belum jelas. Kapasitas daya beberapa pembangkit tidak dimanfaatkan secara optimal. "Setelah tahu hasil auditnya, baru dilihat apa upaya yang bisa dilakukan," ujar Aguswan dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR kemarin. Komisi Energi juga meminta PLN menyusun proyeksi kapasitas pembangkit dan harga pokok listrik.
Manajemen PLN menyatakan akan memenuhi target audit pembangkit dalam enam bulan mendatang. Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, pihaknya optimistis bisa memenuhi target. Audit pembangkit, kata dia, merupakan pekerjaan rutin perseroan tiap tahun dengan mengacu pada standar internasional. "Hanya, selama ini tidak kami laporkan secara resmi. Sejauh ini hasilnya masih cukup baik," ujarnya.
Fahmi mengatakan audit terhadap sebagian besar sistem kelistrikan Jawa-Bali akan dimulai pada pertengahan September 2008 sampai Januari 2009. Proses audit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap bahkan dimulai pada awal Agustus lalu. "Kami jadwalkan selesai Oktober 2008," katanya.
Ahli kelistrikan dari Pusat Studi Teknologi dan Informasi Kelistrikan Universitas Indonesia, Soetjipto Soewono, menyatakan audit pembangkit harus dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya kelistrikan saat ini. Manajemen PLN, kata dia, tidak transparan menyangkut keandalan pembangkit-pembangkit yang dioperasikannya. "Berdasarkan neraca daya, saat ini masih ada margin atau cadangan sekitar 3.800 megawatt atau sebesar 23 persen. Kenapa bisa ada kekurangan pasokan?" ujarnya kepada Tempo kemarin.
Dia mengungkapkan, berdasarkan neraca daya 2008, daya terpasang pada sistem kelistrikan Jawa-Bali sekitar 20.300 megawatt. "Beban puncak penggunaan listrik sekitar 16.500 megawatt," katanya. "Jadi masih ada selisih daya sekitar 3.800 megawatt. Ke mana larinya cadangan daya itu?"
Soetjipto juga menyayangkan sikap pejabat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menolak mengaudit pembangkit. Menurut Soetjipto, penolakan pemerintah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 36/1979. "Pemerintah jangan diam menyikapi krisis listrik ini," ujarnya. ALI NUR YASIN | AGOENG WIJAYA
Source: www.tempointeraktif.com, 28 Agustus 2008
Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat mengultimatum PT PLN (Persero) agar merampungkan hasil audit teknis seluruh pembangkit dalam enam bulan mendatang. Hasil audit dinilai penting untuk mengetahui persis permasalahan dalam pasokan listrik.
Anggota Komisi, Aguswan Effendy, mengatakan audit dilakukan karena selama ini permasalahan pada kapasitas listrik belum jelas. Kapasitas daya beberapa pembangkit tidak dimanfaatkan secara optimal. "Setelah tahu hasil auditnya, baru dilihat apa upaya yang bisa dilakukan," ujar Aguswan dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR kemarin. Komisi Energi juga meminta PLN menyusun proyeksi kapasitas pembangkit dan harga pokok listrik.
Manajemen PLN menyatakan akan memenuhi target audit pembangkit dalam enam bulan mendatang. Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, pihaknya optimistis bisa memenuhi target. Audit pembangkit, kata dia, merupakan pekerjaan rutin perseroan tiap tahun dengan mengacu pada standar internasional. "Hanya, selama ini tidak kami laporkan secara resmi. Sejauh ini hasilnya masih cukup baik," ujarnya.
Fahmi mengatakan audit terhadap sebagian besar sistem kelistrikan Jawa-Bali akan dimulai pada pertengahan September 2008 sampai Januari 2009. Proses audit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap bahkan dimulai pada awal Agustus lalu. "Kami jadwalkan selesai Oktober 2008," katanya.
Ahli kelistrikan dari Pusat Studi Teknologi dan Informasi Kelistrikan Universitas Indonesia, Soetjipto Soewono, menyatakan audit pembangkit harus dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya kelistrikan saat ini. Manajemen PLN, kata dia, tidak transparan menyangkut keandalan pembangkit-pembangkit yang dioperasikannya. "Berdasarkan neraca daya, saat ini masih ada margin atau cadangan sekitar 3.800 megawatt atau sebesar 23 persen. Kenapa bisa ada kekurangan pasokan?" ujarnya kepada Tempo kemarin.
Dia mengungkapkan, berdasarkan neraca daya 2008, daya terpasang pada sistem kelistrikan Jawa-Bali sekitar 20.300 megawatt. "Beban puncak penggunaan listrik sekitar 16.500 megawatt," katanya. "Jadi masih ada selisih daya sekitar 3.800 megawatt. Ke mana larinya cadangan daya itu?"
Soetjipto juga menyayangkan sikap pejabat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menolak mengaudit pembangkit. Menurut Soetjipto, penolakan pemerintah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 36/1979. "Pemerintah jangan diam menyikapi krisis listrik ini," ujarnya. ALI NUR YASIN | AGOENG WIJAYA
Source: www.tempointeraktif.com, 28 Agustus 2008
Post a Comment