Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin belum optimal dilakukan pemerintah. Pelayanan kepada mereka pun masih diskriminatif dan baru sekitar 30 persen keluarga miskin yang terlayani.
Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof Amal Chalik Sjaaf, mengatakan hal itu dalam seminar ”Masalah dan Strategi Pembiayaan Kesehatan Keluarga Miskin” di Jakarta, Sabtu (22/3), yang diselenggarakan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).
Amal yang juga aktif di Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan, Sistem Kesehatan Nasional yang dicanangkan 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan. Begitupun pelayanan rumah sakit pemerintah kepada keluarga miskin masih diskriminatif, misalnya keluarga miskin pasti ditempatkan di kelas tiga. ”Padahal, pembiayaan rumah sakit pemerintah itu dari pajak yang dibayarkan warga negara. Mestinya pelayanan kepada keluarga miskin tidak diskriminatif dan bisa lebih baik,” ujarnya.
Menurut dia, kartu keluarga miskin atau Gakin semestinya tak diperlukan saat rumah sakit pemerintah akan memberikan pelayanan. Karena operasional rumah sakit pemerintah bersumber dari pajak warga negara, semestinya pelayanan tidak perlu terkendala persoalan administratif.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wibowo Budisusilo Sukijat menyatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak mau salah sasaran dalam hal membagikan kartu Gakin. Karena itu, proses verifikasi sebelum sebuah keluarga dinyatakan miskin adalah keharusan yang mesti dipenuhi. ”Sudah 600.000 jiwa yang mendapat kartu Gakin di DKI Jakarta,” ujarnya. Sementara itu, saat ini banyak pihak swasta maupun yayasan yang membantu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma.
Ketua Pelaksana Harian Yayasan Baitul Mall Bank BRI Moh Nasir Tajang mengatakan, lembaganya mendapatkan sumber dana dari corporate social responsibility perusahaan. Menurut Ketua Umum BSMI dr Basuki Supartono SpOT, saat ini ada sekitar 60 cabang BSMI Indonesia yang siap melayani masyarakat kurang mampu, baik di rumah sakit, klinik, maupun bakti sosial. (*)
Source: Kompas, 24 Maret 2008
Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Prof Amal Chalik Sjaaf, mengatakan hal itu dalam seminar ”Masalah dan Strategi Pembiayaan Kesehatan Keluarga Miskin” di Jakarta, Sabtu (22/3), yang diselenggarakan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).
Amal yang juga aktif di Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan, Sistem Kesehatan Nasional yang dicanangkan 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan. Begitupun pelayanan rumah sakit pemerintah kepada keluarga miskin masih diskriminatif, misalnya keluarga miskin pasti ditempatkan di kelas tiga. ”Padahal, pembiayaan rumah sakit pemerintah itu dari pajak yang dibayarkan warga negara. Mestinya pelayanan kepada keluarga miskin tidak diskriminatif dan bisa lebih baik,” ujarnya.
Menurut dia, kartu keluarga miskin atau Gakin semestinya tak diperlukan saat rumah sakit pemerintah akan memberikan pelayanan. Karena operasional rumah sakit pemerintah bersumber dari pajak warga negara, semestinya pelayanan tidak perlu terkendala persoalan administratif.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wibowo Budisusilo Sukijat menyatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak mau salah sasaran dalam hal membagikan kartu Gakin. Karena itu, proses verifikasi sebelum sebuah keluarga dinyatakan miskin adalah keharusan yang mesti dipenuhi. ”Sudah 600.000 jiwa yang mendapat kartu Gakin di DKI Jakarta,” ujarnya. Sementara itu, saat ini banyak pihak swasta maupun yayasan yang membantu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma.
Ketua Pelaksana Harian Yayasan Baitul Mall Bank BRI Moh Nasir Tajang mengatakan, lembaganya mendapatkan sumber dana dari corporate social responsibility perusahaan. Menurut Ketua Umum BSMI dr Basuki Supartono SpOT, saat ini ada sekitar 60 cabang BSMI Indonesia yang siap melayani masyarakat kurang mampu, baik di rumah sakit, klinik, maupun bakti sosial. (*)
Source: Kompas, 24 Maret 2008
Post a Comment