Senin, 29 Juni 2009 | 13:07 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Kornelis Kewa Ama Khayam

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Penilaian warga terpencil di Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu bahwa petani miskin pun saat ini telah mendapatkan gaji rutin, itu sangat keliru.

Bantuan langsung tunai bukan masuk kategori gaji seperti diterima para PNS, TNI dan Polri. Bantuan langsung tunai (BLT) telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperdaya masyarakat menjelang Pilpres, 8 Juli 2009. Warga semestinya diberi hak politik untuk memberi pilihannya, bukan digiring untuk memilih calon presiden tertentu.

Direktur Yayasan Peduli Sesama NTT Isidorus Kopong Udak usai mengunjungi masyarakat di Desa Nilulat, Kefamenanu, Senin (29/6) mengatakan, dalam pertemuan dengan warga terpencil di sejumlah tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Kecamatan di Timor Tengah Utara (TTU), telah merekayasa kebijakan politik pemerintah untuk kepentingan tertentu.

Para petani, peternak dan nelayan di desa desa itu mengatakan, dulu hanya PNS yang dapat gaji, sekarang mereka semua terima gaji rutin, meski hanya Rp 100.000 per bulan.

Meski jumlah gaji kecil, tetapi diterima semua kalangan petani atau warga desa miskin. "Masyarakat harus diajari berdemokrasi secara sehat bukan dengan cara cara yang memperdaya mereka. Biarkan mereka sendiri menjatuhkan pilihannya, dan tidak digiring untuk memilih pasangan calon tertentu," kata Udak.

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/06/29/13074298/Sosialisasi.Keliru.Mengenai.BLT.di.Desa.Terpencil